Cakrawala News – 06 Oktober 2026 | Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan angkat bicara mengenai polemik ijazah yang menyeret nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, termasuk saat Syahganda ungkap komunikasi dengan lingkaran Prabowo soal polemik ijazah yang menjerat dr. Tifa dan Roy Suryo. Pernyataan itu ia sampaikan setelah potongan video lamanya yang menyinggung pergantian Wakil Presiden kembali viral di media sosial dan memicu perdebatan publik.
Syahganda menegaskan potongan video yang beredar merupakan pernyataan lama, yakni sebelum dirinya resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Bakom RI pada Jumat, 2 Oktober 2026. Ia menyayangkan narasi di media sosial yang menyebut video tersebut dibuat setelah ia menjabat.
“Jadi yang dibuat itu adalah video-video lama saya. Memang dulu saya begitu di luar sistem pemerintahan,” kata Syahganda di kantor Bakom RI, Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Menurut Syahganda, posisinya kini berbeda karena sudah berada di dalam struktur pemerintahan. Ia menegaskan sikapnya otomatis harus sejalan dengan Presiden Prabowo. Ia pun menyatakan tidak bisa memiliki gagasan yang berbeda dari arah kebijakan kepala negara.
Pernyataan Lama Sebelum Dilantik
Dalam podcast bersama Refly Harun yang dikutip Senin (14/9/2026), Syahganda sebelumnya menilai Wakil Presiden Gibran sudah saatnya diganti. Ia menyebut polemik terkait Gibran tidak akan selesai jika persoalan tersebut tidak diselesaikan, dan menyinggung soal kelengkapan syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden.
“Ini Wapresnya enggak ada wibawa. Makanya saya bilang sebenarnya saatnya juga Wapres itu diganti, Gibran ini sudahlah enough is enough,” ujar Syahganda dalam podcast tersebut.
Refly Harun, kepada IDN Times, memastikan wawancara itu berlangsung sebelum Syahganda dilantik sebagai Kepala Bakom. Pernyataan itu disampaikan ketika Refly menanyakan sikap Syahganda terhadap isu kelengkapan syarat pendidikan Gibran sebagai cawapres.
Dalam pernyataannya, Syahganda juga membandingkan peran wakil presiden pada pemerintahan sebelumnya seperti Jusuf Kalla dan Boediono yang menurutnya menangani sejumlah persoalan ketika presiden menghadapi situasi tertentu. Ia menilai posisi wakil presiden seharusnya dapat membantu presiden menjalankan pemerintahan.
Polemik Ijazah dan Gugatan di MK
Isu ijazah Gibran sendiri telah bergulir di Mahkamah Konstitusi melalui perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Sejumlah pihak mengajukan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.
Para pemohon terdiri dari Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, Denny Indrayana, Forum Purnawirawan Prajurit (FPP) TNI, M Subhan, Bonatua Silalahi, dan Tiurma Sihombing. Gugatan itu menyoroti kelengkapan persyaratan pendidikan Gibran sebagai cawapres.
Dalam konteks inilah Syahganda ungkap komunikasi dengan lingkaran Prabowo soal polemik ijazah yang menjerat dr. Tifa dan Roy Suryo menjadi sorotan. Nama dr. Tifa dan Roy Suryo sebelumnya turut disebut dalam polemik yang berkembang di ruang publik terkait persyaratan pendidikan tersebut.
Meski demikian, Syahganda menegaskan bahwa setelah berada di dalam pemerintahan, ia harus mengikuti garis kebijakan Presiden. Ia menyatakan Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu kesatuan pikiran dalam menjalankan pemerintahan.
“Sebagai pemerintah, Presiden dan Wakil Presiden satu pikiran ya kan, dan kita menjalankan, gitu. Intinya di situ,” kata Syahganda.
Ia juga mengaku tidak mengetahui secara pasti kapan video lamanya dibuat, namun memperkirakan rekaman itu dibuat sekitar dua minggu hingga sebulan sebelum dirinya masuk ke pemerintahan.
Arahan Prabowo untuk Bakom
Terpisah, Presiden Prabowo Subianto memanggil Syahganda dan Wakil Kepala Bakom Fadli Tri Hartono di kediaman pribadinya, Hambalang, Jawa Barat, Minggu (4/10/2026). Pertemuan itu membahas penguatan peran Bakom dalam membangun komunikasi pemerintah yang lebih dekat dengan masyarakat.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap cara program dan kebijakan pemerintah dikomunikasikan kepada publik. Komunikasi itu diharapkan tidak hanya menyampaikan program, tetapi juga manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Presiden menekankan bahwa komunikasi pemerintah harus mudah diterima dengan menggunakan bahasa yang sederhana. Bukan hanya menyampaikan apa yang dikerjakan pemerintah, tetapi juga menjelaskan arah dan pemikiran di balik setiap kebijakan,” ujar Teddy.
Prabowo juga mengingatkan agar Bakom tidak hanya menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga mendengarkan masukan, keluhan, dan kritik untuk diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait, termasuk kepada Presiden. Pertemuan itu diharapkan memperkuat komunikasi pemerintah yang lebih terbuka, dialogis, dan berkesinambungan.
Sebelumnya, Prabowo melantik Syahganda sebagai Kepala Bakom di Istana Negara Jakarta, Jumat (2/10/2026), menggantikan Muhammad Qodari. Pelantikan itu menjadi titik awal perubahan posisi Syahganda dari aktivis politik yang kerap bersuara kritis menjadi pejabat pemerintah.
Dengan dinamika ini, perhatian publik kini tertuju pada bagaimana Syahganda menempatkan diri sebagai pejabat Bakom, sekaligus bagaimana isu ijazah yang menyeret nama Gibran serta sejumlah pihak seperti dr. Tifa dan Roy Suryo akan terus bergulir di ruang publik dan proses hukum. Publik menantikan konsistensi komunikasi pemerintah yang dijanjikan lebih terbuka dan dialogis.
