Cakrawala News – 10 September 2026 | Wali Kota New York City, Zohran Mamdani, tetap berencana menghadiri upacara peringatan 11 September di Ground Zero, meski polemik atas kebijakannya membatasi penggunaan AI di sekolah-sekolah kota terus membesar. Kehadirannya di lokasi yang menjadi simbol nasional itu dinilai penting untuk menunjukkan solidaritas, di tengah kritik yang dialamatkan kepadanya terkait langkah kontroversial di bidang pendidikan.
Zohran Mamdani, yang menjabat sebagai wali kota sejak awal Desember 2026, mengumumkan kebijakan larangan penggunaan AI secara langsung oleh siswa dari program pendidikan usia dini hingga kelas delapan. Kebijakan itu berlaku mulai tahun ajaran mendatang dan berdampak pada sekitar 600.000 siswa atau dua pertiga dari seluruh siswa sekolah negeri di New York City.
Dalam konferensi pers di Brooklyn, Rabu (2/9/2026), Mamdani mengkritik keras industri teknologi yang berusaha meyakinkan publik bahwa AI dalam pendidikan usia dini adalah sesuatu yang tidak terhindarkan dan diperlukan. “Saya belum melihat penelitian yang menunjukkan bahwa AI bermanfaat bagi siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, kecuali tentu saja penelitian yang disponsori oleh perusahaan-perusahaan yang justru akan memperoleh keuntungan dari teknologi tersebut,” ujarnya.
Langkah Mamdani tersebut merupakan salah satu kebijakan paling tegas yang diambil oleh pengelola sekolah besar di AS dalam merespons perkembangan AI. Namun, kebijakan ini memicu perdebatan sengit di kalangan orang tua, pendidik, dan pengamat teknologi. Sebagian mendukung langkah tersebut sebagai langkah berhati-hati, sementara yang lain menilai kebijakan itu terlalu reaktif dan mengabaikan potensi manfaat AI dalam pembelajaran.
Di tengah polemik yang membesar, Mamdani memilih untuk tetap hadir dalam acara peringatan 11 September di Ground Zero. Keputusan ini dianggap sebagai upaya untuk menunjukkan bahwa ia tetap fokus pada isu-isu yang lebih luas dan tidak terganggu oleh kontroversi yang sedang dihadapinya. Kehadirannya di acara tersebut juga diharapkan dapat meredakan ketegangan dan menunjukkan komitmennya terhadap nilai-nilai kebangsaan.
Polemik ini muncul di saat yang bersamaan dengan meningkatnya kekhawatiran tentang dampak teknologi terhadap anak-anak. Banyak orang tua di AS yang mendesak sekolah untuk mengurangi penggunaan teknologi dalam kegiatan belajar, terutama setelah masa pandemi yang memaksa pembelajaran jarak jauh. Namun, ada juga pihak yang berpendapat bahwa AI dapat menjadi alat yang efektif untuk personalisasi pembelajaran dan membantu siswa yang tertinggal.
Kebijakan Mamdani juga menyoroti perpecahan yang lebih luas di antara para pengelola sekolah di AS. Beberapa distrik sekolah justru menyambut baik penggunaan AI dan berinvestasi dalam pelatihan guru untuk memanfaatkan teknologi ini. Sementara itu, upaya untuk meloloskan undang-undang federal yang mengatur penggunaan AI di ruang kelas masih mengalami kebuntuan, sehingga kebijakan di tingkat lokal menjadi sorotan.
Zohran Mamdani, yang dikenal sebagai politikus berhaluan sosialis demokratik, telah berulang kali menekankan pentingnya melindungi kepentingan publik dari pengaruh perusahaan teknologi besar. Kebijakan pembatasan AI ini dipandang sebagai bagian dari agenda yang lebih luas untuk mengatur teknologi di kota New York.
Meski menuai kritik, Mamdani tetap berpegang pada pendiriannya. “Kami tidak melihat AI sebagai sesuatu yang tak terhindarkan,” tegasnya. “Kami justru ingin memastikan bahwa setiap keputusan yang kami ambil benar-benar didasarkan pada bukti dan kepentingan terbaik bagi anak-anak kami.”
Keputusan Mamdani untuk tetap ke Ground Zero menunjukkan bahwa ia berusaha menjaga keseimbangan antara menjalankan kebijakan yang dianggapnya benar dan tetap menjalankan tugas seremonialnya sebagai wali kota. Polemik yang membesar ini mungkin tidak akan mereda dalam waktu dekat, tetapi Mamdani seolah ingin menegaskan bahwa ia tidak akan mundur dari tanggung jawabnya.
Perkembangan selanjutnya akan menarik untuk disimak, terutama bagaimana respons sekolah-sekolah di New York City terhadap kebijakan ini dan apakah akan ada gugatan hukum dari pihak-pihak yang tidak setuju. Yang jelas, kebijakan ini telah membuka diskusi nasional tentang peran AI dalam pendidikan dan batasan yang perlu diterapkan untuk melindungi anak-anak.
