Cakrawala News – 07 Oktober 2026 | Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan menyuarakan 8 tuntutan aliansi BEM se-Kalimantan, desak Prabowo hingga Rocky Gerung berkantor di lokasi karhutla, dalam sebuah aksi yang menyoroti persoalan kebakaran hutan dan lahan serta kebijakan nasional. Tuntutan tersebut disampaikan sebagai respons terhadap situasi karhutla yang dinilai belum tertangani secara serius, sekaligus mendesak pemerintah dan DPR memperbaiki kebijakan yang lebih berkeadilan.
Dalam aksi itu, mahasiswa tidak hanya membawa isu lingkungan, tetapi juga menyinggung soal pendidikan. Aliansi BEM se-Kalimantan menilai pemerintah perlu bergerak lebih cepat dan hadir langsung di lapangan, bukan sekadar memberikan pernyataan dari Jakarta.
Desakan agar Presiden Prabowo Subianto turun ke lokasi karhutla menjadi salah satu poin yang paling banyak diperbincangkan. Mahasiswa menilai kehadiran kepala negara di titik kebakaran dapat memastikan penanganan berjalan nyata dan tidak berhenti pada koordinasi di ruang rapat.
Selain itu, nama Rocky Gerung ikut disebut dalam tuntutan. Aliansi mendesak tokoh publik tersebut berkantor di lokasi karhutla, sebagai bentuk tanggung jawab moral atas pernyataan dan sikapnya yang dinilai sering menyoroti isu publik. Tuntutan ini menjadi salah satu bagian dari 8 tuntutan aliansi BEM se-Kalimantan, desak Prabowo hingga Rocky Gerung berkantor di lokasi karhutla.
Meski materi sumber yang tersedia tidak merinci seluruh isi delapan tuntutan secara satu per satu, arah seruan mahasiswa terlihat jelas: mendorong negara hadir secara langsung dalam penanganan karhutla dan memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada rakyat.
Pendidikan Gratis dan Kesejahteraan Guru
Isu pendidikan menjadi bagian lain yang diangkat dalam gelombang aksi mahasiswa. Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi demo di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada Senin (5/10/2026).
Aksi Nasional Pendidikan itu dijadwalkan dimulai pukul 13.00 WIB. Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa empat tuntutan, mulai dari pendidikan gratis hingga peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.
BEM SI juga mendesak pemerintah dan DPR memperbaiki kebijakan pendidikan nasional agar lebih berkeadilan. Menurut BEM SI, pendidikan gratis bukan sekadar janji, tetapi hak yang harus dirasakan seluruh masyarakat Indonesia, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.
Begitu pula dengan guru dan tenaga pendidik. BEM SI menilai mereka berhak mendapatkan kesejahteraan, kepastian, dan penghargaan yang layak atas perannya dalam mencerdaskan generasi bangsa.
Dalam seruannya, BEM SI mengajak mahasiswa dan masyarakat ikut mengawal kebijakan pendidikan. Pendidikan gratis, kesejahteraan guru, dan pendidikan berkeadilan menjadi isu utama yang dibawa mahasiswa dalam aksi tersebut.
Kesinambungan Isu Lingkungan dan Pendidikan
Jika ditarik benang merah, aksi aliansi BEM se-Kalimantan dan BEM SI menunjukkan pola yang sama: mahasiswa menuntut negara hadir secara langsung dan kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik. Isu karhutla di Kalimantan menyangkut keselamatan warga, kesehatan, dan lingkungan, sementara isu pendidikan menyangkut masa depan generasi bangsa.
Keduanya dinilai saling berkaitan. Kerusakan lingkungan akibat karhutla dapat mengganggu aktivitas belajar mengajar, memicu masalah kesehatan anak-anak, dan memperlebar ketimpangan akses pendidikan di daerah terdampak.
Oleh karena itu, tuntutan agar Prabowo turun ke lokasi karhutla dan agar Rocky Gerung berkantor di sana dipahami mahasiswa sebagai cara menekan agar isu ini tidak tenggelam. Mereka ingin persoalan karhutla menjadi perhatian utama, bukan sekadar berita musiman.
Dalam konteks yang lebih luas, aksi ini juga menjadi penanda bahwa mahasiswa masih menempatkan isu lingkungan dan pendidikan sebagai agenda perjuangan. Seruan pendidikan gratis dan kesejahteraan guru di Jakarta berjalan seiring dengan desakan penanganan karhutla di Kalimantan.
Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pemerintah maupun pihak-pihak yang disebut dalam tuntutan mengenai sikap mereka terhadap desakan tersebut. Publik masih menantikan respons, terutama soal langkah konkret penanganan karhutla dan tindak lanjut kebijakan pendidikan.
Yang perlu dicermati ke depan adalah apakah tuntutan mahasiswa ini akan dijawab dengan kebijakan nyata atau kembali berhenti sebagai seruan di jalan. Bagi aliansi BEM se-Kalimantan, kehadiran negara di lokasi karhutla dan perbaikan tata kelola pendidikan menjadi ukuran apakah pemerintah benar-benar mendengar aspirasi rakyat.
Dengan 8 tuntutan aliansi BEM se-Kalimantan, desak Prabowo hingga Rocky Gerung berkantor di lokasi karhutla, mahasiswa menegaskan bahwa isu lingkungan dan pendidikan tidak bisa dipisahkan dari tanggung jawab negara. Aksi ini menjadi pengingat bahwa pengawasan publik tetap diperlukan agar janji-janji kebijakan tidak berhenti di atas kertas.
