Cakrawala News – 19 September 2026 | Gempa bumi Flores, 94 orang meninggal di pengungsian menjadi sorotan nasional setelah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memverifikasi data kematian warga penyintas di tujuh kabupaten terdampak. Gempa berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores dan sekitarnya pada 15 Agustus 2026 itu sebelumnya tercatat menyebabkan 48 orang meninggal akibat dampak langsung guncangan. Namun, hasil verifikasi dan validasi BNPB bersama Kementerian Kesehatan menemukan tambahan 94 warga yang meninggal saat berada dalam masa pengungsian.
Angka tersebut diungkapkan dalam rapat evaluasi penanganan bencana di Jakarta. Sebagian besar korban merupakan kelompok lanjut usia dengan penyakit kronis, antara lain stroke dan diabetes melitus. Temuan ini memicu pertanyaan serius mengenai kualitas layanan kesehatan dan perlindungan kelompok rentan selama masa tanggap darurat.
BNPB Bantah Kematian Akibat Reruntuhan
Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, memberikan klarifikasi bahwa 94 korban tersebut tidak terdampak langsung oleh gempa. Berdasarkan hasil verifikasi terpadu di tujuh kabupaten, mereka tidak meninggal akibat trauma fisik langsung atau tertimpa reruntuhan bangunan.
“Data dari tim medis menunjukkan, sebagian besar warga tersebut adalah kelompok lansia yang meninggal dunia karena komplikasi penyakit kronis yang sudah diderita, seperti stroke dan diabetes melitus,” kata Berton melalui keterangannya, Kamis (17/9/2026).
Berton memastikan proses penanganan medis telah dilaksanakan secara maksimal di berbagai fasilitas kesehatan dan pos kesehatan terpadu. Menurutnya, BNPB telah mengaktifkan pos dukungan logistik di Labuan Bajo dan Maumere sejak hari pertama gempa. Bantuan medis dan obat-obatan terus bergerak menjangkau pengungsi, baik yang terpusat maupun mandiri.
“Kami memohon maaf apabila dinamika informasi sebelumnya sempat menimbulkan kekhawatiran dan spekulasi tertentu di masyarakat,” ujarnya.
DPR Desak Evaluasi Sistem Pengungsian
Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian meminta evaluasi serius terhadap penanganan warga selama masa pengungsian. Ia menyatakan turut berduka sedalam-dalamnya kepada keluarga korban dan menilai angka 94 jiwa tidak boleh dianggap sebagai hal biasa.
“Bayangkan, mereka sudah berhasil menyelamatkan diri dari gempa, tetapi kemudian kondisi kesehatannya memburuk dalam masa pengungsian. Walaupun hasil verifikasi menunjukkan bahwa kematian tersebut bukan karena tertimpa reruntuhan atau trauma fisik langsung akibat gempa, angka 94 jiwa tetap sangat besar,” ujar Hetifah, Kamis (17/9).
Menurut Hetifah, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya sistem pengungsian yang mampu mengidentifikasi dan melindungi kelompok rentan sejak hari pertama. Ia mempertanyakan kesinambungan pengobatan bagi lansia dan warga dengan penyakit kronis, serta ketersediaan tempat istirahat, makanan yang sesuai, air bersih, sanitasi, hingga akses layanan kesehatan.
“Apakah lansia dengan diabetes memperoleh obatnya secara teratur? Apakah warga dengan hipertensi, stroke, penyakit jantung atau penyakit kronis lainnya terpantau kondisinya? Ini yang perlu dievaluasi secara terbuka,” katanya.
Sejumlah laporan lapangan menggambarkan keterbatasan di beberapa lokasi pengungsian, mulai dari selimut dan tempat berlindung hingga air bersih, obat-obatan, dan fasilitas kesehatan. Salah satunya kasus Mario Calviano Guru, balita berusia dua tahun asal Nagekeo yang mengalami demam tinggi dan kejang setelah tinggal di pengungsian sebelum akhirnya meninggal setelah mendapat perawatan medis.
“Bencana seharusnya tidak berhenti kita tangani ketika warga sudah berhasil dievakuasi. Justru setelah mereka sampai di pengungsian, tanggung jawab berikutnya dimulai: bagaimana memastikan mereka tetap hidup, sehat, aman, dan bermartabat,” ujar Hetifah.
Data Pengungsi dan Bantuan Kemanusiaan
Berdasarkan data BNPB per 15 September 2026, jumlah pengungsi telah turun dari sebelumnya lebih dari 150 ribu menjadi 46.461 jiwa. Secara keseluruhan, gempa magnitudo 7,7 itu berdampak terhadap sekitar 225.000 jiwa di 14 kabupaten/kota, dengan lebih dari 18.000 warga mengungsi serta ribuan rumah dan fasilitas umum mengalami kerusakan.
Hetifah menilai penurunan jumlah pengungsi merupakan perkembangan positif, tetapi puluhan ribu warga yang masih mengungsi tetap membutuhkan perlindungan memadai. Ia mendorong BNPB, Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, dan unsur terkait mengevaluasi 94 kasus kematian secara rinci, termasuk usia, penyakit penyerta, lama mengungsi, kesinambungan pengobatan, kondisi tempat pengungsian, akses tenaga kesehatan, serta kecepatan rujukan.
“Tujuannya bukan mencari siapa yang harus disalahkan. Kita perlu mengetahui apakah ada kematian yang sebenarnya dapat dicegah. Kalau ada titik lemah dalam sistem kita, harus diperbaiki sekarang agar tidak terulang pada bencana berikutnya,” tegasnya.
Di sisi lain, berbagai pihak terus menyalurkan bantuan kemanusiaan. Triputra Group, Persada Capital Investama (PCI), dan anak usahanya PT Triputra Agro Persada Tbk (TAP) menyalurkan dukungan senilai total Rp8 miliar bagi masyarakat terdampak gempa di NTT. Bantuan disalurkan melalui Mabes TNI, Polda NTT, YPKAAR, serta Politeknik Christo Re Maumere, dan menjangkau Kabupaten Sikka, Manggarai, serta Manggarai Barat.
“Pada prinsipnya, kami ingin membantu saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesulitan, di mana pun mereka berada. Semoga bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak dan membantu proses pemulihan di NTT,” ujar Manajemen Triputra Group dalam keterangan yang diterima Jumat (18/9/2026).
Kapolda NTT Irjen Pol Rudi Darmoko mengapresiasi dukungan berbagai pihak. “Setiap bantuan yang sampai bukan sekadar meringankan beban, tetapi juga membawa harapan dan kekuatan untuk kembali bangkit. Di saat seperti inilah kemanusiaan menyatukan kita,” katanya. Paban Bakti Ster Mabes TNI Kolonel Inf Agus Setiandar juga menyampaikan terima kasih dan menegaskan jajaran TNI di lapangan akan mengawal serta mendistribusikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Perhatian pada Kelompok Rentan
Mantan Presiden Joko Widodo turut menyambangi dan bermalam bersama para pengungsi korban gempa bumi Flores di Pulau Palue, Kabupaten Sikka, NTT, pada Rabu 16 September 2026 malam. Kunjungan itu berlangsung di tengah keprihatinan mendalam atas tingginya angka kematian penyintas di berbagai lokasi pengungsian. Ia meninjau kondisi infrastruktur dan rumah warga yang rusak serta berdialog dengan para kepala suku setempat di Lapangan Guntur, Desa Rokirole.
Kasus gempa bumi Flores, 94 orang meninggal di pengungsian ini menjadi pengingat bahwa fase evakuasi bukan akhir dari tanggung jawab penanganan bencana. Kehidupan di pengungsian disebut dapat menjadi tantangan kesehatan, terutama bagi lansia, bayi dan balita, ibu hamil, penyandang disabilitas, serta warga dengan penyakit kronis.
Ke depan, publik menantikan hasil evaluasi rinci atas 94 kasus kematian tersebut. Perbaikan sistem pengungsian, kesinambungan pengobatan, dan ketersediaan layanan kesehatan yang responsif akan menjadi kunci agar tragedi serupa tidak terulang pada bencana berikutnya. Pemerintah pusat dan daerah diminta memastikan setiap penyintas tidak hanya selamat dari guncangan, tetapi juga tetap hidup sehat dan bermartabat selama masa pemulihan.
