Cakrawala News – 30 Oktober 2026 | Krisis properti Cina kian parah, BUMD berutang Rp 930 T terancam gagal bayar setelah tekanan finansial yang sebelumnya melanda pengembang swasta kini merembet ke konglomerat milik pemerintah daerah. Salah satu pengembang terbesar asal Provinsi Guangdong, Zhuhai Huafa Group Co., dilaporkan mulai kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran utangnya, menandai babak baru dalam krisis sektor properti Tiongkok.
Perusahaan yang turut membangun gedung pencakar langit Zhuhai Tower setinggi 330 meter itu disebut gagal melakukan pembayaran atas dua produk perwalian atau trust products yang jatuh tempo. Huafa juga telah mengajukan permohonan perpanjangan tenor pinjaman kepada setidaknya tiga bank, langkah yang lazim ditempuh pengembang ketika arus kas mulai mengetat.
Bloomberg melaporkan, Huafa tercatat mengantongi kewajiban berbunga yang mencakup pinjaman bank, pinjaman perwalian, dan obligasi dengan nilai total mencapai 413 miliar yuan, atau sekitar Rp 930 triliun hingga Maret 2026. Beban utang sebesar itu menempatkan perusahaan di posisi rentan ketika penjualan properti terus menurun dan sentimen pembeli rumah belum pulih.
Tekanan Finansial Belum Mereda
Kondisi Huafa menunjukkan tekanan finansial di industri real estat Cina belum mereda meskipun pemerintah pusat telah mengucurkan sejumlah stimulus untuk menopang pasar perumahan. Berbagai kebijakan pelonggaran yang digelontorkan sejauh ini belum cukup membalikkan pelemahan permintaan dan penjualan properti.
Kabar mengenai masalah likuiditas ini langsung merontokkan sentimen investor di pasar keuangan. Saham Zhuhai Huafa Properties Co. anjlok hingga 8,9% di bursa Shanghai, sedangkan salah satu obligasi offshore milik Huafa dalam mata uang yuan terperosok hingga 17% ke level terendah. Reaksi pasar tersebut mencerminkan kekhawatiran bahwa persoalan Huafa bukan sekadar gangguan jangka pendek.
Kondisi Huafa menambah daftar konglomerat properti Cina yang terbentur krisis keuangan setelah China Vanke Co. mengambil langkah serupa tahun lalu. Pola yang berulang ini memperlihatkan bahwa krisis properti Cina kian parah, BUMD berutang Rp 930 T terancam gagal bayar bukanlah peristiwa tunggal, melainkan bagian dari tekanan struktural yang lebih luas di sektor properti Tiongkok.
Status BUMN Daerah dan Ekspektasi Penyelamatan
Huafa memiliki status kepemilikan daerah yang sangat kuat. Komisi Pengawasan dan Administrasi Aset Milik Negara (SASAC) Zhuhai memegang sekitar 93,5% saham perusahaan. Dengan komposisi itu, perusahaan dinilai memiliki keterkaitan erat dengan ekonomi lokal sehingga kecil kemungkinan dibiarkan jatuh tanpa intervensi.
Chief Executive Officer dan pendiri firma riset kredit RatingDog, Yao Yu, menilai Huafa menghadapi tantangan yang sama dengan pengembang Tiongkok lainnya. Namun menurutnya, peran perusahaan sangat krusial bagi ekonomi lokal sehingga pemerintah daerah kemungkinan besar akan turun tangan untuk memberikan dukungan.
Ekspektasi terhadap dukungan pemerintah daerah tercermin pada sikap lembaga pemeringkat lokal seperti China Lianhe Credit Rating, yang masih mempertahankan peringkat AAA untuk Huafa. Peringkat itu diberikan berkat ekspektasi garansi pemerintah daerah terhadap kewajiban perusahaan.
Meski demikian, para analis menilai kapasitas fiskal daerah memiliki keterbatasan dalam menyerap beban utang yang sedemikian besar. Dukungan pemerintah tidak otomatis menghapus risiko, terutama bila penerimaan daerah ikut tertekan oleh pelemahan ekonomi.
Beban Fiskal Daerah Jadi Sorotan
Analis kredit di Bloomberg Intelligence, Andrew Chan, menyatakan pengembang asal Tiongkok yang didukung pemerintah daerah kemungkinan akan tetap berada di bawah tekanan. Menurutnya, tekanan itu muncul di tengah sentimen pembeli rumah yang lemah, penurunan penjualan properti, serta kapasitas fiskal yang terbatas di banyak pemerintah daerah.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa persoalan Huafa tidak bisa dilepaskan dari kondisi industri secara keseluruhan. Ketika penjualan properti menurun, arus kas pengembang ikut tergerus, sementara kewajiban pembayaran utang tetap jatuh tempo. Dalam situasi seperti itu, ruang manuver perusahaan maupun pemerintah daerah menjadi semakin sempit.
Bagi pasar, kasus Huafa menjadi ujian terhadap asumsi bahwa pengembang berstatus badan usaha milik daerah selalu memperoleh penyelamatan penuh. Jaminan implisit pemerintah daerah memang membantu menjaga peringkat, tetapi kemampuan fiskal nyata tetap menjadi penentu utama.
Ke depan, perhatian akan tertuju pada hasil permohonan perpanjangan tenor pinjaman Huafa kepada sejumlah bank serta kelanjutan pembayaran produk perwalian yang jatuh tempo. Perkembangan itu akan menjadi indikator apakah krisis properti Cina kian parah, BUMD berutang Rp 930 T terancam gagal bayar dapat ditahan sebelum merembet lebih jauh ke sektor keuangan dan ekonomi daerah.
