Cakrawala News – 11 November 2026 | Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, kembali membuka inisial pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diduga terlibat dalam pembocoran dokumen serta komunikasi rahasia terkait penanganan kasus korupsi di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Setelah sebelumnya menyebut dua nama, Boyamin kini menambahkan satu inisial baru sehingga total menjadi tiga orang. Informasi itu ia sampaikan kepada wartawan pada Selasa, 10 November 2026.
“Ternyata bukan hanya dua orang, tapi setidaknya tiga orang. Kalau kemarin saya sudah memberikan inisial TS dan MS, maka yang berikutnya adalah inisial AS. Jadi orang yang ketiga ini adalah AS,” ujar Boyamin, yang saat itu tengah berada di Istanbul.
Sebelumnya, pada Jumat, 6 November 2026, Boyamin lebih dulu mengungkap inisial TS dan MS. Ia menyebut kedua oknum itu diduga membocorkan dokumen dan informasi penanganan dugaan korupsi ATR/BPN kepada Arif Sugianto, tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
Profil Sementara Ketiga Oknum
Menurut Boyamin, TS merupakan pejabat di Direktorat Penyelidikan KPK yang sebelumnya mundur dari lembaga lain. Sementara MS adalah personel Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK yang berasal dari lembaga penegak hukum di luar KPK. Adapun AS, kata dia, juga berasal dari lembaga lain yang telah mengundurkan diri dan kemudian menjadi pegawai tetap KPK.
Boyamin menjelaskan bahwa TS dan AS dulunya berasal dari lembaga lain yang sudah mengundurkan diri sebelum menjadi pegawai tetap KPK. Sedangkan MS masih berstatus pegawai dari lembaga lain dan belum mengundurkan diri dari lembaga tersebut. Ia menegaskan bahwa identitas lengkap ketiga orang itu belum ia buka ke publik.
Sudah Dilaporkan ke Dewas KPK
Boyamin menyatakan laporan resmi terkait dugaan pelanggaran serius ini telah dilayangkan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Ia berharap Dewas mulai melakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi pada pekan berikutnya.
“Terhadap tiga ini telah dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK dan mudah-mudahan minggu depan akan mulai dilakukan klarifikasi-klarifikasi terhadap saksi-saksi, setidaknya saksi yang dianggap mengetahui proses dengan Arif Sugianto,” tuturnya.
Dalam keterangan lain, Boyamin menyebut sejumlah nama yang dinilai perlu dimintai keterangan, antara lain Fahd El Fouz, Lampri yang disebut sebagai pegawai ATR/BPN, serta Fahd Arafiq yang disebut sebagai tersangka OTT. Menurut Boyamin, materi terkait saksi-saksi tersebut sudah dipegang oleh Dewas KPK.
Ia juga menyoroti modus operandi yang diduga dijalankan Arif Sugianto, yang disebut mengaku dekat dengan personel KPK. Menurut Boyamin, terdapat jejak komunikasi telepon seluler antara Arif Sugianto dan oknum personel KPK tersebut.
Minta Pimpinan KPK Tak Melindungi
Boyamin berharap tidak ada pihak yang mencoba melindungi ketiga pegawai tersebut, termasuk dari pimpinan KPK. Pasalnya, ia menilai mulai santer isu bahwa salah satu dari ketiganya diduga dilindungi oleh salah satu pimpinan KPK.
“Saya berharap tidak ada perlindungan terhadap orang-orang tersebut dari pimpinan KPK, karena mulai santer isu bahwa salah satu dari ketiganya diduga dilindungi oleh pimpinan, salah satu pimpinan KPK,” ungkap Boyamin.
Menurutnya, jika perlindungan itu benar terjadi, akan muncul dugaan saling menyandera. Karena itu, ia meminta Dewas KPK bersikap tegas dan menerapkan zero tolerance terhadap dugaan pelanggaran etik, perilaku, maupun dugaan yang sifatnya menghalangi penyidikan.
“Zero toleransi terhadap apa-apa dugaan pelanggaran etik maupun perilaku maupun bahkan melanggar yang sifatnya menghalangi penyidikan,” imbuh Boyamin.
Dampak pada Penanganan Perkara
Boyamin menilai dugaan kebocoran tersebut berpotensi menghambat penanganan perkara yang sudah lama ditangani KPK. Salah satu dampaknya, kata dia, pemanggilan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjadi sangat terhambat.
Ia membandingkan situasi ini dengan langkah bersih-bersih yang dilakukan di Kejaksaan Agung dan Kepolisian terkait isu penyadapan. Menurutnya, KPK juga harus melakukan hal serupa untuk menjaga integritas lembaga.
“Untuk itu Dewan Pengawas KPK dan pimpinan KPK harus tegas membersihkan KPK itu sendiri,” tandas Boyamin.
Sebelumnya, KPK diketahui menemukan indikasi kebocoran dokumen perkara suap terkait kasus pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) dan penerimaan lain di Kementerian ATR/BPN. KPK mengusut sejumlah pegawainya atas dugaan kebocoran dokumen tersebut.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan pemeriksaan dilakukan di internal, baik oleh Inspektorat maupun Dewas. Namun ia tidak merinci siapa saja pihak yang diperiksa dan hanya menyebut prosesnya masih berjalan. Budi juga memastikan penanganan perkara korupsi Kementerian ATR/BPN tetap berjalan dan terus menunjukkan kemajuan.
Yang Perlu Dicermati
Pengungkapan inisial oleh Boyamin Saiman menambah tekanan publik terhadap KPK untuk menuntaskan pemeriksaan internal secara transparan. Sejauh ini, status ketiga pegawai tersebut masih sebatas terduga dan telah dilaporkan ke Dewas KPK, belum ada putusan atau penetapan status hukum resmi yang dipublikasikan.
Perhatian berikutnya tertuju pada langkah Dewas KPK dalam mengklarifikasi para saksi pada pekan mendatang. Bagaimana proses itu berjalan, termasuk apakah benar ada pihak yang dilindungi, akan menjadi ujian bagi komitmen KPK membersihkan institusinya sendiri di tengah penanganan perkara ATR/BPN yang dinilai publik sudah berlarut-larut.
