Cakrawala News – 10 November 2026 | Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengumumkan bahwa Mentan: 13 orang ditetapkan jadi tersangka mafia beras dalam 8 kasus yang melibatkan 15 merek dagang. Pengumuman tersebut disampaikan Amran dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (8/11/2026), sebagai bagian dari langkah tegas pemerintah memberantas praktik curang di tata niaga perberasan nasional.
“Kami umumkan sekarang ini ada 15 merek beras (yang melanggar), yang tersangka 13 orang dalam delapan kasus,” kata Mentan Amran dalam keterangannya kepada wartawan.
Penindakan ini menyasar sejumlah pelanggaran, mulai dari praktik pengoplosan, kecurangan kualitas mutu, hingga manipulasi harga beras. Pemerintah memastikan operasi penindakan akan terus berjalan sampai seluruh jaringan pelanggaran terbongkar secara tuntas.
Tidak Ada Ruang Kompromi
Mentan Amran menegaskan tidak akan memberikan toleransi kepada pelaku usaha yang mempermainkan komoditas pangan strategis, terlebih beras yang mendapat dukungan dana subsidi dari negara. Menurutnya, praktik curang ini merugikan konsumen sekaligus mengganggu tata niaga dan upaya pemerintah menjaga stabilitas pangan nasional.
“Jangan mempermainkan pangan karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Itu strategis, itu vital. Jadi tolong juga para pengusaha besar maupun menengah jangan mempermainkan ini,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pelanggaran standar mutu serta praktik penjualan beras di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Amran meminta para pelaku usaha segera menghentikan pelanggaran dan menyesuaikan harga jual dengan ketentuan pemerintah sebelum dilakukan penindakan.
“Beras ini disubsidi pemerintah. Ada HET untuk menjaga konsumen dan HPP untuk menjaga petani. Dua-duanya kita jaga. Jangan ada yang mengambil keuntungan semena-mena. Pasti kami kejar dan kami tindak,” ujarnya.
Ancaman Sanksi Berat
Pelaku usaha yang terbukti bersalah menghadapi sanksi berat. Selain penutupan atau pencabutan izin bisnis, mereka terancam sanksi pidana penjara maksimal tujuh tahun dan denda paling banyak Rp1,5 miliar sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Khusus penanganan kasus pengoplosan beras SPHP, Amran membongkar sejumlah modus yang digunakan pelaku. Mulai dari membawa beras ke penggilingan untuk digiling ulang, mengemas kembali menggunakan karung berbeda, hingga membongkar muatan di lokasi tersembunyi untuk mengganti karung dan identitas produk.
Dalam konteks pengawasan mutu, pemerintah sebelumnya telah melakukan pemeriksaan terhadap beras fortifikasi sejak April 2026. Pengawasan diperluas pada Juli-Agustus 2026 di 11 provinsi dengan pemeriksaan 190 sampel dari 27 nama dagang.
Hasilnya, 25 merek dinyatakan tidak memenuhi kandungan gizi dan mutu karena tidak sesuainya hasil uji laboratorium dengan keterangan pada kemasan. Temuan itu diumumkan Mentan Amran pada 15 September 2026, disertai perintah penarikan produk, pencabutan izin, dan pemrosesan hukum terhadap pihak yang terlibat.
Perkembangan Penyidikan
Proses penindakan berlanjut melalui penyidikan terhadap produsen PT DTA pada 21 Oktober 2026. Selanjutnya, pada 30 Oktober 2026, Satgas Pangan Polri bersama Polda Sumatera Utara mengungkap dugaan pelanggaran produksi beras fortifikasi di PT UDS, Kabupaten Deli Serdang, dan menyita lebih dari 15 ton beras serta sejumlah mesin produksi.
Untuk membenahi tata kelola perizinan dan pengawasan mutu, Badan Pangan Nasional (Bapanas) memberlakukan moratorium sementara penerbitan izin edar PSAT beras fortifikasi pada awal November 2026.
Penindakan ini juga diperkuat melalui partisipasi masyarakat. Dalam kurun sekitar dua minggu, Kementerian Pertanian menerima 340 laporan melalui kanal pengaduan Lapor Pak Amran. Aduan tersebut mencakup berbagai persoalan sektor pertanian, mulai dari beras, pupuk, alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga program cetak sawah.
Mentan Amran mengapresiasi kepolisian, kejaksaan, dan seluruh aparat penegak hukum yang telah bekerja sama menindak pelanggaran di sektor pangan. Ia menegaskan pengejaran terhadap pelaku tidak akan berhenti pada kasus yang telah terungkap.
Dengan penetapan Mentan: 13 orang ditetapkan jadi tersangka mafia beras dalam 8 kasus, publik kini menantikan kelanjutan proses hukum terhadap para tersangka serta pengawasan yang lebih ketat terhadap peredaran beras bersubsidi. Langkah ini menjadi ujian bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan sekaligus melindungi konsumen dan petani dari praktik curang di sepanjang rantai tata niaga beras.
