Cakrawala News – 06 November 2026 | Beban anggaran membengkak, Jepang mulai pangkas subsidi bensin sebagai langkah penghematan fiskal. Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengumumkan pada Kamis pekan ini bahwa pemerintah akan mengurangi subsidi bensin dan bahan bakar lainnya secara bertahap mulai Desember 2026. Kebijakan ini diambil di tengah meningkatnya kekhawatiran atas kondisi keuangan negara akibat program subsidi yang selama ini menyerap dana besar.
Pengumuman tersebut disampaikan Takaichi kepada wartawan di Tokyo. Menurut laporan Mainichi dan Kyodo News, keputusan ini muncul setelah partai penguasa maupun partai oposisi mengusulkan agar pemerintah meninjau kembali program subsidi bensin secara bertahap dan mempertimbangkan strategi keluar atau exit strategy. Usulan itu muncul karena beban finansial yang ditimbulkan dinilai semakin berat bagi Jepang, negara dengan kondisi fiskal terburuk di antara negara-negara maju utama.
Subsidi Capai Lebih dari 10 Miliar Yen per Hari
Takaichi mengungkapkan bahwa subsidi bensin saat ini telah melampaui 50 yen per liter. Angka tersebut setara sekitar Rp 5.753 per liter dengan asumsi kurs yen terhadap rupiah di kisaran 115,1. Dengan cakupan sebesar itu, biaya subsidi mencapai lebih dari 10 miliar yen atau sekitar Rp 1,15 triliun per hari.
Secara keseluruhan, total biaya untuk mendanai kebijakan ini sejak Takaichi menjabat pada Oktober tahun lalu telah mencapai sekitar 1,4 triliun yen. Besaran tersebut menunjukkan betapa besar ruang fiskal yang tersedot untuk menahan harga bahan bakar di tingkat konsumen.
Sejak Maret, subsidi bensin diberikan untuk membatasi harga eceran di kisaran 170 yen per liter. Takaichi menjelaskan bahwa pada prinsipnya target harga tersebut akan dinaikkan sebesar 5 yen setiap bulan menjelang musim semi, sembari pemerintah terus memantau tren harga minyak mentah.
Subsidi Dinilai Langkah Transisional
Menurut Takaichi, subsidi bahan bakar yang diperkenalkan untuk menekan kenaikan harga di tengah kekhawatiran pasokan minyak akibat konflik di Timur Tengah merupakan langkah transisional. Kebijakan itu dimaksudkan untuk memitigasi dampak terhadap harga, sehingga sistemnya perlu dibuat agar lebih berkelanjutan.
Latar belakang kebijakan ini adalah lonjakan tajam harga minyak mentah global setelah Selat Hormuz praktis tertutup akibat pecahnya perang antara AS-Israel dengan Iran pada akhir Februari. Sebagai negara yang minim sumber daya alam, Jepang selama ini sangat bergantung pada impor minyak dari Timur Tengah. Kondisi itu membuat harga energi di dalam negeri sangat rentan terhadap gejolak pasokan global.
Meski mulai mengurangi subsidi bahan bakar, pemerintah Jepang tetap akan memberikan bantuan untuk tagihan listrik dan gas pada musim dingin ini, seperti yang dilakukan tahun lalu. Takaichi menyampaikan bahwa kebijakan tersebut diperkirakan menghemat pengeluaran rumah tangga rata-rata sekitar 7.000 yen atau setara US$ 44 selama tiga bulan terhitung mulai Desember. Nilai itu sekitar Rp 797.830.
Dampak bagi Rumah Tangga dan Arah Kebijakan
Kombinasi antara pengurangan subsidi bensin dan bantuan listrik serta gas menunjukkan upaya pemerintah menyeimbangkan dua kepentingan. Di satu sisi, Jepang perlu menekan beban anggaran yang membengkak. Di sisi lain, pemerintah berusaha meredam dampak kenaikan biaya energi terhadap daya beli rumah tangga, terutama pada musim dingin ketika konsumsi listrik dan gas meningkat.
Namun, rencana kenaikan harga acuan sebesar 5 yen per liter setiap bulan menjelang musim semi berpotensi membuat harga bahan bakar di Jepang perlahan naik. Pemerintah menyatakan akan terus memantau tren harga minyak mentah untuk menyesuaikan langkah berikutnya, sehingga besaran penyesuaian bisa berubah bergantung pada kondisi pasar global.
Langkah Jepang mulai pangkas subsidi bensin ini menjadi sinyal bahwa negara tersebut tengah mencari jalan keluar dari kebijakan energi yang mahal. Bagi pasar dan rumah tangga, yang perlu dicermati adalah seberapa cepat harga eceran menyesuaikan diri dan apakah bantuan listrik serta gas musim dingin mampu menutup selisih biaya yang muncul akibat pengurangan subsidi bahan bakar.
