Cakrawala News – 09 September 2026 | Bos BGN Sudaryono tutup 1.999 dapur MBG hari ini, apa alasannya? Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengumumkan penutupan sementara terhadap 1.999 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Penutupan ini dilakukan karena dapur-dapur tersebut belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) ke dinas kesehatan setempat. Langkah tegas ini diambil untuk mencegah risiko keracunan pangan dan memastikan keamanan makanan bagi penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (8/9/2026), Sudaryono menegaskan bahwa kepatuhan terhadap standar SLHS dan kriteria sanitasi merupakan syarat mutlak yang tidak dapat ditawar dalam penyelenggaraan dapur MBG. “Sebagaimana publik ketahui, syarat SLHS dan sanitasi itu mutlak dalam penyelenggaraan dapur yang menyelenggarakan MBG. BGN terus menyisir dan verifikasi ketat puluhan ribu SPPG,” ujarnya.
BGN awalnya mencatat total 27.485 dapur, namun setelah proses penyisiran, jumlahnya menjadi 27.022 dapur. Berdasarkan pembaruan data hasil koordinasi dengan Kementerian Kesehatan per 7 September pukul 17.00 WIB, ditemukan 1.999 dapur SPPG yang belum mendaftar SLHS. “Dapur-dapur sebanyak 1.999 ini tidak melakukan pendaftaran SLHS di dinas kesehatan masing-masing. Artinya, bukan mendaftar lalu syaratnya tidak dipenuhi, melainkan tidak mendaftar sama sekali,” jelas Sudaryono.
Rincian penutupan meliputi Wilayah 1 (Sumatera) sebanyak 351 SPPG, Wilayah 2 (Jawa dan Banten) sebanyak 1.417 dapur, serta Wilayah 3 (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua) sebanyak 231 dapur. Dengan demikian, mayoritas dapur yang ditutup berada di Pulau Jawa, mencapai sekitar 70 persen dari total penutupan.
Penutupan Sementara untuk Investigasi
Sudaryono menegaskan bahwa penutupan ini bersifat sementara dan akan diikuti proses investigasi menyeluruh. “Saya nyatakan 1.999 dapur SPPG ini saya tutup untuk kemudian kami lakukan investigasi,” katanya. Langkah ini diambil sebagai komitmen BGN untuk menjaga kualitas, keamanan gizi, serta keselamatan seluruh penerima manfaat program MBG di Indonesia.
Penutupan ini berbeda dengan pernyataan Sudaryono sebelumnya di hadapan Komisi IX DPR pada Kamis (3/9/2026). Saat itu, ia mengatakan akan menutup hampir 2.000 SPPG secara permanen karena tidak memenuhi standar higienitas dan sanitasi. Namun, dalam perkembangan terakhir, penutupan yang dilakukan hari ini bersifat sementara untuk memberikan ruang investigasi lebih lanjut.
Sebelumnya, BGN telah memberikan tenggat waktu bagi seluruh SPPG untuk memiliki SLHS hingga bulan lalu. Dapur yang tidak memenuhi persyaratan hingga batas waktu tersebut seharusnya ditutup permanen. Namun, karena masih ada proses konfirmasi dan evaluasi, BGN memilih untuk menutup sementara terlebih dahulu.
Latar Belakang Maraknya Kasus Keracunan
Kebijakan ini diambil setelah maraknya kasus keracunan massal yang menimpa ribuan siswa sekolah usai mengonsumsi jatah MBG harian mereka. Beberapa laporan menyebutkan bahwa banyak dapur penyedia tidak memiliki SLHS, yang merupakan sertifikat kelayakan higiene dan sanitasi tempat pengolahan pangan. SLHS diterbitkan melalui pemerintah daerah, dengan Dinas Kesehatan sebagai bagian penting dalam proses penilaian higiene dan sanitasi.
Dengan penutupan ini, BGN berharap dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap program MBG. Program yang dicanangkan pemerintah ini bertujuan memberikan makanan bergizi gratis kepada anak-anak sekolah, namun keamanan pangan harus menjadi prioritas utama.
Masyarakat diharapkan tetap mendukung program MBG sambil menunggu hasil investigasi BGN. BGN juga akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap dapur-dapur yang masih beroperasi untuk memastikan seluruhnya memenuhi standar yang ditetapkan.
