Cakrawala News – 08 September 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons peluang pemanggilan Luhut Binsar Pandjaitan dalam penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (Whoosh). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa pihaknya belum dapat merinci siapa saja yang akan dimintai keterangan, termasuk apakah Luhut yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional akan dipanggil.
“Pihak-pihak yang dimintai keterangan siapa saja, materinya apa, memang belum bisa kami sampaikan secara rinci,” ujar Budi di Jakarta, Selasa (28/10/2025). Ia menambahkan bahwa KPK masih fokus menyelidiki unsur-unsur dugaan korupsi dalam proyek Whoosh, sehingga belum bisa memberikan informasi lebih lanjut.
Kronologi Pengungkapan Dugaan Mark Up
Sebelumnya, mantan Menko Polhukam Mahfud MD dalam video di kanal YouTube pribadinya pada 14 Oktober 2025 mengungkapkan adanya dugaan penggelembungan anggaran (mark up) dalam proyek Whoosh. Menurut Mahfud, biaya pembangunan per kilometer kereta Whoosh mencapai 52 juta dolar AS, sementara di China hanya 17-18 juta dolar AS. “Naik tiga kali lipat. Ini siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana?” tanyanya dalam video tersebut.
Menanggapi hal itu, KPK pada 16 Oktober 2025 mengimbau Mahfud untuk membuat laporan resmi. Mahfud kemudian menyatakan siap dipanggil KPK pada 26 Oktober 2025. KPK pun mengumumkan pada 27 Oktober 2025 bahwa kasus dugaan korupsi Whoosh telah naik ke tahap penyelidikan sejak awal 2025.
Peran Luhut di Proyek Whoosh dan Posisi Saat Ini
Luhut Binsar Pandjaitan merupakan Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Ia juga baru saja dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional pada 21 Oktober 2024, berdasarkan Keppres Nomor 139/P Tahun 2024. Sebelumnya, Luhut menjabat sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi sejak 2019.
Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut juga aktif memimpin rapat terkait digitalisasi perlindungan sosial. Pada 8 September 2025, ia memimpin Rapat Perluasan Uji Coba Perlindungan Sosial Digital Berbasis Infrastruktur Digital Publik yang dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi. Dalam rapat tersebut, dibahas pendataan 322.117 kepala keluarga di Jateng yang telah masuk sistem perlindungan sosial digital, serta penguatan agen perlindungan sosial di lapangan.
Meski demikian, KPK belum memberikan kepastian apakah Luhut akan diperiksa dalam kasus Whoosh. Budi Prasetyo hanya menegaskan bahwa proses penyelidikan masih berjalan dan KPK akan bekerja sesuai prosedur.
Pernyataan Mahfud MD dan Respons KPK
Mahfud MD dalam pernyataannya menekankan perlunya penyelidikan menyeluruh terkait dugaan mark up tersebut. “Harus diteliti siapa yang dulu melakukan ini,” ujarnya. Sementara itu, KPK menyatakan akan menindaklanjuti setiap laporan dan informasi yang masuk.
Hingga berita ini ditulis, belum ada konfirmasi lebih lanjut dari pihak Luhut mengenai wacana pemanggilan tersebut. Publik menanti perkembangan penyelidikan yang dilakukan KPK, termasuk kemungkinan pemeriksaan terhadap tokoh-tokoh kunci di balik proyek kereta cepat pertama di Indonesia ini.
Proyek Whoosh sendiri merupakan proyek strategis nasional yang menghubungkan Jakarta dan Bandung dengan kereta cepat. Nilai investasinya yang besar menjadikannya sorotan publik, terutama terkait efisiensi biaya dan transparansi pengelolaan anggaran.
Ke depannya, masyarakat berharap KPK dapat mengungkap secara tuntas dugaan korupsi dalam proyek ini dan menindak tegas pihak-pihak yang terbukti bersalah. Apalagi, proyek ini menjadi kebanggaan nasional yang harus dijaga integritasnya.
