BPPK Buka Pendaftaran UKP 2026 Mulai Besok, Ujian Digelar Daring 26-29 Oktober

BPPK Buka Pendaftaran UKP 2026 Mulai Besok, Ujian Digelar Daring 26-29 Oktober
BPPK Buka Pendaftaran UKP 2026 Mulai Besok, Ujian Digelar Daring 26-29 Oktober

Cakrawala News – 16 Oktober 2026 | JAKARTA — Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) resmi mengumumkan pembukaan pendaftaran uji kompetensi perpajakan (UKP) untuk periode 1 hingga 8 tahun 2026. Pendaftaran akan dibuka mulai Jumat, 16 Oktober 2026, pukul 08.00 WIB, dan ditutup pada Selasa, 20 Oktober 2026, pukul 17.00 WIB. Pengumuman ini disampaikan BPPK melalui Pengumuman No. PENG-7/PP/2026, Kamis (15/10/2026).

“Pengumuman ini memuat ketentuan pelaksanaan UKP untuk periode 1 (satu) sampai dengan periode 8,” tulis BPPK dalam pengumuman resminya. Informasi selengkapnya dapat diakses melalui portal resmi Kemenkeu Learning Center (KLC) Kemenkeu.

Ujian akan dilaksanakan secara daring dari lokasi masing-masing peserta secara serentak. Adapun UKP periode 1 hingga 8 tahun 2026 dijadwalkan berlangsung pada 26 hingga 29 Oktober 2026. BPPK juga menegaskan bahwa sepanjang tahun 2026 pihaknya merencanakan penyelenggaraan UKP sebanyak 40 periode.

“Penyelenggaraan UKP tahun 2026 direncanakan sebanyak 40 periode,” tulis BPPK.

Imbauan bagi Calon Peserta

BPPK mengimbau calon peserta yang belum memiliki akun single sign-on (SSO) atau yang profilnya belum terverifikasi untuk segera mendaftar dan mengajukan verifikasi data. Peserta juga diminta memastikan seluruh data diisi secara teliti guna menghindari kegagalan proses verifikasi yang berpotensi menghambat pendaftaran ujian.

Selain itu, calon peserta diimbau cermat dalam memilih periode ujian. Pasalnya, setiap peserta hanya diperbolehkan terdaftar pada satu sesi ujian dalam satu waktu. Pendaftaran untuk periode lain baru dapat dilakukan setelah status kelulusan dari ujian sebelumnya diterbitkan.

Dalam proses pendaftaran, calon peserta juga diwajibkan melakukan uji coba kesiapan perangkat menggunakan Safe Exam Browser (SEB) versi 1.0.2. Penggunaan aplikasi dan file konfigurasi SEB yang diunduh dari laman pendaftaran menjadi syarat wajib yang harus dipenuhi peserta untuk mengikuti ujian tersebut.

BPPK juga mengimbau peserta tidak terburu-buru dalam mengisi data pendaftaran. Sebab, BPPK menyediakan kuota peserta dalam jumlah besar. Dengan demikian, calon peserta memiliki cukup waktu untuk melengkapi seluruh persyaratan administrasi dan teknis sebelum masa pendaftaran berakhir pada 20 Oktober 2026.

Aktivitas Warga Jakarta pada Akhir Pekan

Sejumlah agenda lain juga mewarnai aktivitas di Jakarta pada pekan ini. Dinas Kebudayaan DKI Jakarta menggelar Karnaval Sarendo-Rendo 2026 selama dua hari, yakni 17-18 Oktober, di dua lokasi berbeda di Jakarta. Karnaval ini merupakan perayaan seni dan budaya yang menghadirkan pertunjukan tradisional serta hiburan bagi masyarakat.

Berdasarkan poster acara yang dibagikan melalui akun Instagram resmi @disbuddkijakarta, sejumlah penampil telah diumumkan, mulai dari JKT48, RAN, hingga sejumlah komedian. Pihak penyelenggara memastikan acara ini dapat dinikmati secara gratis. Hal itu disampaikan melalui kolom komentar unggahan Instagram resmi @disbuddkijakarta saat menjawab pertanyaan netizen mengenai biaya acara.

“Gratis, Kak,” jawab akun resmi tersebut menanggapi pertanyaan seorang netizen. Hingga artikel ini diterbitkan, penyelenggara masih belum merilis rundown yang memuat pembagian penampil untuk hari pertama maupun kedua.

Layanan Transportasi dan Isu Kabinet

Di sisi lain, TransJakarta menyediakan armada Vintage Series, bus dengan desain yang mengingatkan pada kendaraan umum klasik. Ciri khas bus ini terlihat dari livery bergaya retro yang mengambil inspirasi dari bus pada era 1970-an hingga 1990-an. Kesan klasik juga diterapkan pada interiornya.

Walaupun memiliki desain khusus, Vintage Series tidak mempunyai jalur operasional tersendiri. Bus ini dapat melayani sejumlah koridor TransJakarta, bergantung pada penempatan armada dan kebutuhan operasional setiap harinya. Tarifnya mengikuti tarif reguler TransJakarta, yaitu Rp3.500 untuk satu kali perjalanan, dan dapat dibayar menggunakan kartu uang elektronik seperti Flazz, e-money, Brizzi, TapCash, serta Jakcard.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto kembali memanggil sejumlah pejabat dan tokoh penting ke Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 15 Oktober 2026. Sejumlah nama yang terlihat mendatangi Istana di antaranya Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Richard Taruli Horja Tampubolon, Mayjen TNI Kristomei Sianturi, dan Rektor IPB University Dr. Alim Setiawan Slamet.

Kedatangan mereka menjadi perhatian karena masing-masing dikaitkan dengan kemungkinan penugasan baru di pemerintahan. Richard disebut-sebut berpotensi mengisi posisi Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan), Kristomei dikabarkan berpeluang memimpin Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sedangkan Alim dikaitkan dengan posisi Wakil Menteri Pertanian (Wamentan).

Namun, hingga keterangan yang disampaikan para tokoh tersebut, belum ada kepastian mengenai jabatan yang akan diberikan. Pemanggilan ke Istana juga belum dengan sendirinya memastikan bahwa reshuffle kabinet akan dilakukan.

Saat ditanya mengenai isu tersebut, Richard menyatakan kesiapannya apabila mendapat penugasan dari negara. “Saya prajurit siap ditempatkan di mana saja,” kata Richard di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (15/10/2026). Ia juga meminta doa terbaik ketika ditanya mengenai kemungkinan dirinya dilantik sebagai Wamenhan. “Doain yang terbaik. Siap do the best,” ujarnya.

Richard membenarkan bahwa dirinya diminta hadir di Istana pada hari itu. Ia mengatakan sudah berada di lokasi sejak pukul 13.00 WIB, tetapi tidak merinci pihak yang menghubunginya.

Dua Agenda yang Perlu Dicermati

Bagi calon peserta UKP, tenggat pendaftaran pada 20 Oktober 2026 menjadi hal yang perlu diperhatikan. Kelengkapan akun SSO, verifikasi profil, dan uji coba perangkat dengan SEB versi 1.0.2 menjadi syarat yang tidak bisa diabaikan sebelum ujian daring digelar pada 26-29 Oktober 2026.

Sementara itu, pemanggilan sejumlah tokoh ke Istana Kepresidenan Jakarta masih menyisakan tanda tanya mengenai arah kebijakan pemerintahan ke depan. Publik menantikan kepastian apakah pemanggilan tersebut berujung pada pelantikan pejabat baru atau perombakan kabinet lanjutan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *