Cakrawala News – 09 November 2026 | Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengaku geram setelah mengetahui dirinya turut menjadi sasaran penyadapan yang dilakukan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama sejumlah perwira tinggi Polri. Dalam pernyataannya di Jakarta, Kamis (5/11/2026), Cak Imin menyebut tindakan itu sebagai perbuatan kurang ajar. Persoalan ini menjadi sorotan lantaran Cak Imin turut jadi target penyadapan Listyo Cs, PKB duga ada kaitannya dengan kebijakan negara yang tengah diambil pemerintah.
“Ya kita terus terang ya, itu kurang ajar lah yang nyadap itu, itu kurang ajar betul. Lebih kurang ajar lagi, saya termasuk yang disadap, itu sangat kurang ajar, sangat kurang ajar,” kata Cak Imin saat berpidato dalam pelantikan DPN Gerbang Tani di Kantor DPP PKB, Salemba, Jakarta Pusat.
Pernyataan itu disampaikan Cak Imin di hadapan wartawan dan peserta acara. Ia tidak menyembunyikan kekesalannya karena nomor telepon pribadinya diduga ikut menjadi target dalam operasi penyadapan ilegal yang juga menyasar perangkat komunikasi Presiden Prabowo Subianto.
Apresiasi untuk Prabowo dan Kapolri
Meski geram, Cak Imin memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kepolisian yang berhasil mengungkap kasus tersebut. Ia menilai pengungkapan perkara ini sebagai langkah penting untuk melindungi kepala negara dan pihak-pihak lain yang menjadi korban penyadapan.
“Kepada Pak Prabowo kita doakan semoga bersama kita terus. Amin. Semoga yang menyadap akan mendapatkan hukuman yang setimpal,” ujar Cak Imin.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat itu juga memuji Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto yang dinilai bertindak cepat, tegas, dan efektif. Menurut Cak Imin, langkah Kapolri telah menyelamatkan marwah pemimpin negara serta memberikan kontribusi nyata bagi penataan kehidupan politik yang lebih sehat.
“Salut untuk Kapolri, hormat untuk Kapolri. Kerjanya luar biasa. Kapolri menyelamatkan marwah pemimpin kita,” ungkapnya.
Cak Imin menambahkan, kepolisian di bawah kepemimpinan Suyudi telah menunjukkan perbaikan cara kerja yang lebih profesional dan berpihak pada perlindungan pemimpin serta rakyat. Ia berharap kasus ini menjadi bahan evaluasi bagi semua pihak agar peristiwa serupa tidak terulang.
Sudah Dicurigai Sejak Lama
Dalam kesempatan itu, Cak Imin berseloroh bahwa dirinya sebenarnya telah mengetahui adanya dugaan praktik penyadapan sejak 30 tahun lalu. Namun, saat itu ia mengaku tidak memiliki kemampuan maupun perangkat untuk mengungkap dan menangkap pihak yang terlibat.
“Saya sebetulnya sudah tahu 30 tahun yang lalu. Tapi kita nggak bisa menangkap aja, nggak punya alat untuk menangkap. Untung Pak Prabowo bisa bantu. Ya Pak Prabowo bisa menangkap penyadap sekaligus menangkap yang nyadap saya,” tutur Cak Imin.
Ia pun menyebut pengungkapan kasus ini sebagai keberkahan dari koalisi bersama Prabowo. Menurutnya, kerja sama politik yang terbangun membuat persoalan yang semula sulit diusut akhirnya bisa diungkap secara terbuka.
Empat Tersangka dan Konteks Perkara
Dalam perkara dugaan penyadapan ilegal ini, penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka. Selain Listyo Sigit Prabowo, polisi menetapkan Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka.
Penetapan Slamet Uliandi sebagai tersangka disampaikan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (5/11/2026). Sebelumnya, Slamet yang menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri berstatus saksi. Penyidik menyatakan telah menemukan unsur perbuatan hukum yang diduga dilakukan olehnya.
Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo itu disebut terjadi sejak 2025. Prabowo kemudian memecat Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) pada Rabu (4/11/2026). Perkara ini juga turut menyeret perhatian partai politik lain, termasuk Partai Demokrat.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menilai dugaan penyadapan ilegal tersebut sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan. Menurutnya, tindakan itu berpotensi mengancam keamanan negara, privasi individu, hingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi.
Isu bahwa Cak Imin turut jadi target penyadapan Listyo Cs, PKB duga ada kaitannya dengan kebijakan negara, menambah dimensi politik pada perkara ini. Sebab, penyadapan tidak hanya menyasar kepala negara, tetapi juga tokoh partai yang berada dalam koalisi pemerintahan. Hal ini memunculkan pertanyaan publik mengenai motif dan lingkup operasi penyadapan tersebut.
Hingga kini, penyidik masih mendalami perkara dan memeriksa sejumlah pihak untuk melengkapi berkas. Publik menantikan hasil pemeriksaan lanjutan, termasuk kemungkinan penambahan tersangka baru maupun pengungkapan motif di balik penyadapan yang menyasar Presiden dan sejumlah tokoh politik.
Bagi PKB, pengungkapan kasus ini menjadi momentum untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas aparat. Cak Imin berharap proses hukum berjalan adil dan para pelaku mendapat hukuman setimpal, sekaligus menjadi peringatan agar penyalahgunaan kewenangan tidak terulang di masa mendatang.
