Cakrawala News – 27 September 2026 | Presiden Prabowo Subianto memutuskan membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) guna memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah ini menjadi upaya nyata untuk cegah karhutla, Prabowo bentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional yang direncanakan berada langsung di bawah Presiden, bukan di bawah koordinasi kementerian. Keputusan tersebut diambil seusai pertemuan Presiden dengan para akademisi, peneliti, dan sejumlah pejabat di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan bahwa badan baru ini akan menjadi lembaga khusus yang menangani pengelolaan gambut dan mangrove secara lebih terintegrasi. “Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional,” kata Raja Juli di Istana Kepresidenan.
Menurut Raja Juli, badan tersebut akan diisi oleh para ilmuwan, akademisi, serta profesional yang kompeten di bidangnya, dan dilengkapi dukungan anggaran yang memadai agar kinerjanya optimal. Keberadaan BPGMN diharapkan mampu memutus siklus karhutla tahunan yang kerap berulang di sejumlah provinsi berbasis lahan gambut.
Enam Provinsi Prioritas
Pemerintah menetapkan enam provinsi sebagai prioritas penanganan karhutla, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Kalimantan Barat menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian khusus karena luasnya lahan gambut di wilayah tersebut.
Fokus utama BPGMN adalah pencegahan berbasis sains dan penguatan desa. Pemerintah ingin deteksi dini dan penanganan awal menjangkau desa-desa di sekitar lahan gambut, termasuk kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA). Masyarakat setempat diharapkan mampu mengenali tanda-tanda kebakaran dan melakukan penanganan awal sebelum api meluas.
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria menjelaskan bahwa Presiden menekankan pentingnya pencegahan yang disesuaikan dengan kondisi setiap desa. BRIN diminta memperkuat deteksi dini dan pemantauan titik panas, termasuk mengembangkan pemanfaatan kecerdasan buatan untuk mengenali risiko kebakaran.
“Pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya masyarakat desa memiliki rasa memiliki yang sangat tinggi terhadap sumber daya di sekitarnya,” ujar Arif.
Pendekatan Ilmiah dan Operasi Lapangan
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menambahkan bahwa pelibatan ilmuwan bertujuan agar tata kelola perizinan dan pendataan wilayah konservasi dilakukan secara akurat berbasis riset. Dengan demikian, pengelolaan lahan gambut yang luasnya mencapai 33 juta hektare dapat dipetakan secara presisi.
Selain pendekatan ilmiah, pemerintah juga memperkuat operasi di lapangan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyatakan bahwa Satgas Darat akan dioptimalkan agar dapat segera bergerak ketika kebakaran terdeteksi. Respons cepat dinilai penting untuk mencegah api meluas, terutama di wilayah bergambut.
Pemerintah juga akan mengoptimalkan penggunaan pompa air, baik pompa portabel maupun melalui pengeboran dangkal. Infrastruktur tersebut disiapkan untuk memperkuat kemampuan pemadaman di lapangan. Perangkat desa dan kelompok Masyarakat Peduli Api akan dilibatkan karena dinilai memiliki posisi strategis dalam mendeteksi potensi kebakaran sejak awal.
Menurut Teddy, Presiden ingin memperoleh masukan langsung dari para ahli untuk melihat persoalan pengelolaan gambut dari berbagai perspektif. “Mendengar langsung dari para ahli menjadi langkah penting untuk memahami persoalan dari berbagai sudut pandang,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Dalam pengantarnya saat diskusi, Prabowo menyebut kebakaran hutan dan lahan, khususnya di atas lahan gambut, merupakan persoalan yang perlu ditangani secara serius. Ia menilai karakteristik lahan gambut perlu dipahami lebih mendalam agar upaya pencegahan berjalan efektif.
“Saudara-saudara sekalian, para profesor, jadi masalah yang kita hadapi sebagai bangsa dan negara adalah antara lain kebakaran hutan dan khususnya kebakaran hutan yang di atas lahan gambut. Masalahnya masalah kebakaran hutan, tiap tahun kita mengalami kebakaran hutan,” ujar Prabowo.
Pengelolaan Lestari dan Pemberdayaan Masyarakat
Selain menjaga fungsi ekologis dan mencegah kebakaran yang memakan biaya pemadaman mahal, BPGMN juga ditugasi mengidentifikasi pemanfaatan lahan gambut dan mangrove secara lestari. Langkah ini mencakup pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal melalui budidaya komoditas produktif yang ramah gambut, seperti kopi, sagu, hortikultura, hingga sektor perikanan tangkap.
Pemerintah menargetkan operasional lembaga ini dapat berjalan secepat mungkin agar ekosistem vital nasional dapat terlindungi secara berkelanjutan. Dengan mempertemukan pengetahuan para ilmuwan, teknologi, dan pengalaman masyarakat di lapangan, pengelolaan gambut diharapkan dilakukan secara lebih menyeluruh.
Pembentukan BPGMN menegaskan arah kebijakan pemerintah yang mengutamakan strategi preventif ketimbang tindakan responsif saat karhutla telah meluas. Upaya cegah karhutla, Prabowo bentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional ini menjadi langkah penting dalam menjaga ekosistem gambut dan mangrove agar tidak terus mengalami kebakaran berulang setiap tahun.
Ke depan, publik akan menantikan detail struktur, anggaran, serta indikator kinerja BPGMN. Keberhasilan badan ini turut ditentukan oleh sinergi antara pemerintah pusat, daerah, ilmuwan, dan masyarakat desa di kawasan gambut.
