Cakrawala News – 28 Oktober 2026 | Jakarta, 27 Oktober 2026 — Cek fakta: Apakah benar BPJS ditutup? Ini jawaban BPJS Kesehatan dan info terbarunya. Kabar yang menyebut Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan dihapus dan digantikan Klinik Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) atau Kopdes ramai dibicarakan di media sosial sejak Senin, 26 Oktober 2026. BPJS Kesehatan pun angkat bicara dan menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar.
Narasi yang beredar di platform X, TikTok, dan Threads itu menyebut layanan jaminan kesehatan masyarakat akan dialihkan ke klinik koperasi desa. Unggahan disertai ilustrasi tersebut membuat sebagian warganet resah, terutama peserta yang selama ini bergantung pada skema pembiayaan JKN untuk berobat.
“Belum cukup bikin masyarakat pusing dengan urusan kesehatan, sekarang muncul kabar BPJS mau diganti klinik Koperasi Merah Putih,” tulis salah satu narasi yang beredar di media sosial.
Bantahan Resmi BPJS Kesehatan
Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, menegaskan bahwa informasi mengenai penghapusan BPJS Kesehatan yang beredar di media sosial tidak benar. Menurutnya, Program JKN tetap berjalan dan penyelenggaraannya memiliki landasan hukum yang kuat sebagai bagian dari sistem jaminan sosial nasional.
“Program JKN merupakan program negara yang diselenggarakan berdasarkan amanat undang-undang, informasi mengenai penghapusan BPJS Kesehatan yang beredar di media sosial tidak benar. Sampai saat ini, Program JKN tetap berjalan dan kami fokus meningkatkan pelayanan,” ujar Rizzky dalam keterangan resmi, Selasa (27/10/2026).
Ia menjelaskan, BPJS Kesehatan merupakan badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sementara itu, penyelenggaraan sistem jaminan kesehatan nasional berlandaskan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
Rizzky menambahkan, jaminan kesehatan nasional merupakan bagian dari upaya negara untuk memastikan masyarakat memperoleh perlindungan sosial dan memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Hal itu sejalan dengan Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur hak atas jaminan sosial serta tanggung jawab negara dalam mengembangkan sistem jaminan sosial.
“Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 secara khusus mengatur pembentukan BPJS sebagai badan penyelenggara jaminan sosial. Dalam Pasal 5 dan Pasal 6, undang-undang tersebut mengatur pembentukan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan beserta penyelenggaraan programnya. Dengan demikian, keberadaan dan tugas BPJS Kesehatan memiliki dasar hukum yang jelas,” terangnya.
Fungsi Klinik Kopdes dan Isu yang Beredar
Menurut penjelasan BPJS Kesehatan, keberadaan Klinik Koperasi Desa Merah Putih justru berfungsi mempermudah akses pembayaran iuran, bukan menggantikan program JKN. Langkah integrasi dengan koperasi desa disebut dibuat untuk memperluas jangkauan pembayar iuran, bukan untuk meniadakan peran proteksi kesehatan bagi warga.
BPJS Kesehatan juga memastikan seluruh layanan medis peserta JKN tetap berjalan normal sesuai regulasi yang berlaku. Pemerintah menjamin hak medis masyarakat tetap terlindungi tanpa pengurangan manfaat.
Isu ini turut mendapat tanggapan dari Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini. Ia menegaskan bahwa BPJS tidak dapat dihapus atau dialihkan begitu saja ke badan lain. Pernyataan tersebut memperkuat posisi BPJS Kesehatan sebagai lembaga yang terikat amanat peraturan perundang-undangan.
Di sisi lain, sejumlah warganet menilai narasi yang beredar sebagai uji coba opini publik. “BPJS akan dialihkan ke klinik Kopdes itu bukan isu, itu test ombak, kalau respon publik datar ya jalan, kalau respon publik keras ya tinggal dibilang hoaks,” tulis seorang pengguna di media sosial Threads. Klaim tersebut merupakan opini pribadi pengguna dan tidak didukung pernyataan resmi pihak berwenang.
Hak Peserta dan Imbauan BPJS Kesehatan
BPJS Kesehatan menegaskan bahwa penyelenggaraan JKN bukan kebijakan sementara yang dapat dihentikan begitu saja. Badan tersebut tetap berfokus menjalankan program sesuai ketentuan perundang-undangan dan memastikan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
“Fokus kami adalah memastikan program JKN terus berjalan sesuai amanat peraturan perundang-undangan dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Kami mengajak seluruh peserta untuk tetap tenang, tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya, dan mengakses kanal resmi BPJS Kesehatan apabila membutuhkan informasi lebih lanjut,” tutur Rizzky.
Peserta JKN tetap dapat mengakses layanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku. BPJS Kesehatan mengimbau masyarakat memeriksa status kepesertaan melalui aplikasi Mobile JKN atau layanan Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA) di nomor 08118165165.
Selain isu penghapusan BPJS, beredar pula hoaks lain terkait lembaga ini, yakni klaim tautan pendaftaran program bantuan BPJS Kesehatan senilai Rp 52 juta yang muncul di Facebook pada 23 September 2026. Unggahan itu menyertakan poster dengan tulisan seolah-olah berasal dari Kementerian Ketenagakerjaan. Penelusuran cek fakta menunjukkan klaim tersebut tidak benar. Masyarakat diminta berhati-hati terhadap tautan bantuan yang tidak bersumber dari kanal resmi.
Dengan demikian, cek fakta: Apakah benar BPJS ditutup? Ini jawaban BPJS Kesehatan dan info terbarunya menegaskan bahwa Program JKN tetap beroperasi penuh dan tidak dibubarkan. Informasi soal penggantian BPJS dengan Klinik Kopdes merupakan hoaks yang perlu disikapi dengan kewaspadaan.
Bagi peserta, langkah paling bijak adalah memverifikasi setiap informasi ke kanal resmi BPJS Kesehatan, seperti aplikasi Mobile JKN dan layanan PANDAWA, sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Kejelasan status kepesertaan dan hak layanan menjadi hal penting yang perlu diperhatikan, terutama bagi pasien penyakit kronis yang menggantungkan pembiayaan pengobatan pada skema JKN.
