Cakrawala News – 17 Oktober 2026 | Kritik terhadap program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran mengemuka tepat memasuki dua tahun kepemimpinan. Sikap PDIP 2 tahun Prabowo-Gibran: hentikan MBG dan Kopdes! [titlebase] menjadi sorotan ketika ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menilai dua program andalan itu belum memberi dampak nyata bagi masyarakat. Penilaian tersebut disampaikan dalam diskusi di Kantor CORE Indonesia, Jakarta, pada Rabu, 14 Oktober 2026.
Direktur Riset Bidang Makroekonomi, Kebijakan Fiskal, dan Moneter CORE Indonesia, Akhmad Akbar, menyoroti dua program utama, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Menurutnya, alih-alih memberikan manfaat, kedua program justru menimbulkan beban anggaran besar serta risiko finansial bagi daerah.
Desain MBG Dinilai Tak Sesuai Rekomendasi Ahli Kesehatan
Akbar menilai desain program MBG sejak awal tidak sejalan dengan rekomendasi para ahli kesehatan. Ia menjelaskan bahwa penanganan stunting semestinya diprioritaskan pada kelompok usia 1.000 hari pertama kehidupan.
“Kalau kata orang-orang kesehatan, kalau mengatasi stunting itu kan harusnya, ya perhatian diberikan pada umur 1.000 hari pertama. Nah sekarang yang dapat MBG kan anak SMA, anak SMP,” ujar Akhmad Akbar dalam diskusi tersebut.
Selain persoalan sasaran penerima, ia menyoroti ketiadaan data resmi dari Badan Gizi Nasional (BGN) terkait evaluasi dampak kesehatan anak. Rujukan dari berbagai studi program serupa, menurutnya, menunjukkan efektivitas yang masih tergolong rendah, baik untuk sektor gizi maupun prestasi.
“Kalau dampaknya terhadap tadi, dampaknya terhadap misalnya nih kinerja prestasi dalam pendidikan, kemudian juga dampaknya terhadap kesehatan, misalnya terkait dengan gizi, itu masih cenderung rendah,” terangnya.
Anggaran MBG Berubah-ubah
Di sisi lain, postur anggaran MBG terus mengalami gejolak dan perubahan akibat ketidaksiapan pendanaan. Sempat diproyeksikan mencapai Rp335 triliun di awal APBN, alokasi tersebut terus diturunkan menjadi Rp248 triliun, hingga akhirnya berpatok di angka Rp217 triliun.
Akbar menegaskan besarnya biaya program disertai risiko yang menyertainya. Ia menyebut kasus keracunan yang terjadi di lapangan serta tidak adanya data tunggal dari BGN sebagai indikasi bahwa program sebesar ini tidak disiapkan dengan baik.
“Biayanya sudah jelas besar, dan risikonya juga ada. Kasus keracunan yang terjadi di lapangan dan tidak adanya data tunggal dari BGN menunjukkan program sebesar ini tidak disiapkan dengan baik,” tegasnya.
Kopdes Merah Putih Dianggap Bebani Anggaran Daerah
Kritik serupa disampaikan Akbar terkait Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Menurutnya, konsep KDMP mengalami kaburnya arah eksekusi. Kondisi itu, lanjut dia, berujung pada pembebanan anggaran dan risiko finansial di tingkat daerah.
Dalam penilaian CORE Indonesia, dua program unggulan tersebut belum menunjukkan hasil yang sepadan dengan besarnya sumber daya yang dikucurkan. Evaluasi menyeluruh pun dinilai mendesak sebelum program terus dijalankan dalam skala besar.
Kritik ini menjadi bagian dari sorotan publik terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintahan yang memasuki dua tahun. Sikap PDIP 2 tahun Prabowo-Gibran: hentikan MBG dan Kopdes! [titlebase] mencerminkan tuntutan agar pemerintah meninjau ulang efektivitas program yang menyerap anggaran besar tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Badan Gizi Nasional maupun Kementerian terkait atas kritik yang disampaikan CORE Indonesia. Publik menantikan klarifikasi soal data evaluasi dampak kesehatan, transparansi anggaran, serta kejelasan arah pelaksanaan KDMP di daerah.
Ke depan, perdebatan soal MBG dan Kopdes Merah Putih diperkirakan tetap menjadi isu panas. Bagi pemerintah, dua tahun pertama menjadi momentum penting untuk membuktikan bahwa program prioritas benar-benar menjawab persoalan gizi dan ekonomi desa, bukan sekadar menambah beban fiskal negara maupun daerah.
