Cakrawala News – 11 November 2026 | Menpora Erick Thohir buka suara soal kabar dirinya masuk daftar penyadapan ilegal yang menyasar sejumlah pejabat negara dan tokoh publik. Ia mengaku hanya mendengar informasi bahwa namanya berada di urutan ke-36 dalam daftar pihak yang disadap, sebagaimana kabar yang beredar di media sosial. Meski demikian, Erick menegaskan belum bisa memastikan kebenaran informasi tersebut dan memilih menunggu hasil verifikasi pihak berwenang.
“Ya, kembali kita tunggu saja hasil verifikasi dari Pak Kapolri dan juga satgas yang sedang dibentuk. Kalau saya hanya mendengar saya nomor 36 gitu,” kata Erick saat ditemui awak media di Jakarta, Sabtu (7/11/2026).
Pernyataan itu disampaikan Erick di tengah mencuatnya kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh publik. Kasus tersebut terungkap pada 2 November 2026 dan hingga kini masih terus diusut oleh kepolisian.
Menunggu Hasil Verifikasi
Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) itu mengaku belum dapat berkomentar banyak sebelum hasil verifikasi disampaikan oleh pihak berwenang. Menurutnya, kepastian mengenai siapa saja yang masuk dalam daftar sasaran penyadapan sepenuhnya bergantung pada hasil pemeriksaan Kapolri dan satuan tugas yang dibentuk untuk menangani perkara ini.
Erick juga berharap tidak ada pihak yang memiliki pemikiran negatif terhadap dirinya jika informasi penyadapan itu nantinya terbukti benar. Ia menegaskan bahwa saat ini dirinya berupaya memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara, termasuk dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
“Ya saya nggak bisa bicara apa-apa karena bagian yang tersadap ya mudah-mudahan saya bukan punya pembicaraan negatif, apalagi hari ini saya berkontribusi yang terbaik untuk bangsa, bagaimana kita justru melayani rakyat sebaik-baiknya,” ujar Erick.
Dengan pernyataan tersebut, Menpora Erick Thohir buka suara soal kabar dirinya masuk daftar penyadapan tanpa berspekulasi lebih jauh. Ia menyerahkan sepenuhnya proses hukum dan verifikasi kepada kepolisian serta satgas yang tengah bekerja.
Empat Tersangka dan Ancaman Hukuman Berat
Kasus penyadapan ilegal ini bergulir cepat setelah Bareskrim Polri menetapkan sejumlah tersangka. Berdasarkan keterangan Kabareskrim Polri Komisaris Jenderal Polisi Asep Safrudin pada Selasa (3/11/2026), kepolisian menetapkan tiga orang tersangka terkait dugaan tindak pidana penyadapan secara ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.
Ketiga tersangka yang disebutkan saat itu adalah Mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Pol Eko Hadi. Dalam perkembangan berikutnya, Bareskrim Polri menetapkan empat tersangka dalam perkara ini, yaitu Listyo Sigit Prabowo (LSP), Ahrie Sonta Nasution (ASN), Eko Hadi Santoso (EH), dan Slamet Uliandi.
Menurut keterangan kepolisian, kegiatan penyadapan ilegal tersebut dilakukan pada periode 2025 hingga Oktober 2026. Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa penyidikan maupun lampiran laporan polisi. Penyadapan itu juga disebut tidak memiliki kaitan dengan penegakan hukum, dan jejak lognya dihapus pada Oktober 2026 untuk menghilangkan bukti.
Para tersangka dijerat dengan pasal berlapis yang membawa ancaman hukuman berat. Salah satunya Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, terkait tindakan melawan hukum yang mengancam keamanan, dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara. Selain itu, penyidik menerapkan Pasal 332 ayat 1 dan/atau ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana 6 tahun penjara.
Polri juga telah membentuk tim khusus untuk mengusut tuntas kasus penyadapan ini. Pembentukan tim tersebut menjadi rujukan Erick Thohir dan sejumlah pihak lain yang namanya disebut dalam daftar dugaan sasaran penyadapan.
Konteks dan Hal yang Perlu Dicermati
Kabar mengenai daftar pejabat yang diduga disadap memang belum sepenuhnya terverifikasi. Informasi mengenai posisi Erick di urutan ke-36, misalnya, baru diketahui dari kabar yang beredar di media sosial dan pernyataan Erick sendiri bahwa ia mendengar informasi tersebut. Karena itu, publik masih perlu menunggu hasil pemeriksaan resmi sebelum menyimpulkan siapa saja yang benar-benar menjadi sasaran.
Dalam konteks hukum, penyadapan hanya sah apabila dilakukan melalui mekanisme yang diatur undang-undang dan memiliki kaitan dengan penegakan hukum. Dugaan bahwa penyadapan dilakukan tanpa penyidikan maupun laporan polisi menjadi salah satu inti persoalan yang kini ditangani penyidik.
Bagi Erick Thohir, kasus ini menempatkan namanya dalam sorotan di tengah tugasnya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga serta Ketua Umum PSSI. Ia memilih bersikap hati-hati dengan tidak memberikan pembelaan berlebihan dan menyerahkan persoalan kepada proses verifikasi.
Langkah berikutnya yang perlu diperhatikan adalah hasil verifikasi dari Kapolri dan satgas yang sedang dibentuk. Hasil itu akan menentukan apakah nama Erick Thohir benar-benar tercantum dalam daftar sasaran penyadapan, sekaligus memperjelas cakupan korban dalam perkara yang menjerat sejumlah perwira polisi tersebut. Sampai saat itu, pernyataan Menpora Erick Thohir buka suara soal kabar dirinya masuk daftar penyadapan menjadi penanda bahwa ia menunggu kepastian hukum, bukan berspekulasi.
