Cakrawala News – 08 September 2026 | Jakarta – Pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) soal kekuasaan yang memiliki batas waktu mulai memantik tafsir politik di internal koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Terkait hal itu, Partai Golkar justru membaca gestur AHY sebagai sinyal kuat bahwa dirinya siap menjadi contender (pesaing) pada Pilpres 2029.
Pernyataan AHY itu disampaikan dalam pidato peringatan 25 tahun Partai Demokrat di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/9/2026). Dalam pidatonya, AHY menyinggung perjalanan partainya yang pernah berada di pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Ia juga mengingatkan bahwa kekuasaan bukan sesuatu yang dapat dimiliki seseorang untuk selamanya.
“Partai Demokrat pernah memimpin pemerintahan dan pernah berada di luar pemerintahan. Kita pernah menang dan pernah kalah. Pengalaman itu mengajarkan bahwa demokrasi harus kita jaga dalam keadaan apa pun,” ujar AHY saat memberi sambutan pada peringatan 25 Tahun Partai Demokrat.
AHY kemudian menyinggung masa pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurut dia, pergantian kekuasaan setelah dua periode pemerintahan SBY berlangsung secara damai dan demokratis. “Kita patut belajar dari 10 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Termasuk ketika pergantian kekuasaan berlangsung damai dan demokratis setelah dua periode. Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu,” tegas AHY.
Pernyataan AHY itu pun berbuntut panjang. Sejumlah partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mendukung pemerintahan Prabowo memberikan respons berbeda. Partai Amanat Nasional (PAN) memilih menegaskan loyalitasnya kepada Prabowo, sedangkan Golkar justru menyoroti gestur AHY sebagai sinyal terbukanya peluang menuju Pilpres 2029.
Respons Golkar: Sinyal Kuat Jadi Contender
Wakil Ketua Umum DPP Golkar Bidang Pemenangan Pemilu, Ahmad Doli Kurnia, berpendapat bahwa pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat itu menunjukkan sinyal kesiapan AHY menjadi salah satu kontestan dalam Pemilihan Presiden 2029. Hal ini disampaikan Doli menanggapi pidato AHY yang ramai diperbincangkan.
Menurut Doli, pernyataan AHY soal kekuasaan yang memiliki batas waktu merupakan bagian dari strategi politik yang wajar. “Golkar soal AHY singgung kekuasaan: sinyal kuat jadi contender di pilpres,” ujar Doli, Senin (7/9/2026), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Doli menilai, apa yang disampaikan AHY merupakan hal yang lumrah dalam politik. Setiap partai politik pasti memiliki ambisi untuk maju dalam kontestasi pemilihan presiden. “Ya, itu kan sinyal bahwa beliau siap. Semua partai politik pasti punya ambisi seperti itu,” imbuhnya.
PAN Tegaskan Loyalitas kepada Prabowo
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto menanggapi pernyataan AHY dengan menegaskan bahwa PAN akan terus mendukung Presiden Prabowo Subianto. Bahkan, Yandri menyebut PAN siap “hidup mati” bersama Prabowo.
Saat ditanya mengenai sikap PAN terhadap pernyataan AHY, Yandri meminta agar detail pernyataan tersebut ditanyakan langsung kepada AHY. “Ah, tanya AHY, saya kan bukan penerjemah AHY,” kata Yandri di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/9/2026).
Yandri kemudian menegaskan, “PAN selalu setia dan mendukung Presiden Prabowo Subianto.” Ia juga menyatakan bahwa PAN siap berjuang bersama Prabowo, apa pun yang terjadi.
Pengamat: Strategi ‘Loyalitas Berjarak’
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago, berpendapat langkah AHY merupakan strategi elektoral yang sangat rasional. Ia menilai Partai Demokrat sedang memainkan posisi politik yang cukup cerdik di tengah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Arifki, Demokrat dinilai berusaha tetap menjadi bagian dari pemerintah, tetapi pada saat yang sama enggan kehilangan ceruk elektoral dari masyarakat yang kritis terhadap kekuasaan. “Demokrat sedang mencari posisi di tengah. Mereka ingin tetap berada di dalam pemerintahan Prabowo, tetapi tidak ingin seluruh identitas politiknya ikut melebur menjadi identitas pemerintah,” kata Arifki dalam siaran pers, Selasa (8/9/2026).
Arifki menambahkan, Demokrat berpotensi kehilangan ruang untuk menjangkau pemilih kritis akibat ketatnya persaingan memperebutkan basis pemilih pro-pemerintah, terlebih jika identik dengan kabinet. Sebab itu, Demokrat berupaya merangkul ceruk pemilih kritis tanpa harus memposisikan diri sebagai oposisi. Arifki menyebut posisi unik ini sebagai strategi ‘loyalitas berjarak’.
Langkah ini menjadi krusial sebagai persiapan menghadapi pertarungan Pemilu 2029, di mana Demokrat membutuhkan brand politik tersendiri agar tidak terserap oleh identitas partai-partai koalisi lainnya. Strategi ini sekaligus membuka berbagai peluang bagi AHY dalam bursa capres maupun cawapres 2029.
Pernyataan AHY soal kekuasaan yang memiliki batas waktu memang menjadi perbincangan hangat di kalangan politisi. Respons yang berbeda dari PAN dan Golkar menunjukkan dinamika politik yang terjadi di dalam koalisi pemerintahan. Golkar sendiri terang-terangan membaca sinyal tersebut sebagai persiapan AHY menuju Pilpres 2029. Sementara PAN memilih untuk tetap fokus mendukung pemerintahan saat ini.
Ke depan, publik tentu akan semakin mengamati langkah politik AHY dan Partai Demokrat, apakah akan benar-benar maju sebagai calon presiden atau calon wakil presiden pada Pilpres 2029. Yang jelas, pernyataan AHY telah membuka ruang interpretasi yang luas di tengah peta politik nasional yang dinamis.
