Cakrawala News – 08 September 2026 | Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai gestur Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) seperti sinyal kuat bahwa yang bersangkutan siap menjadi contender pada Pilpres 2029. Penilaian ini muncul setelah AHY menyampaikan pidato politik dalam peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Sabtu (5/9/2026) malam.
Menurut Doli, secara substansi pidato AHY yang menyoroti kondisi ekonomi rakyat dan pentingnya demokrasi adalah hal yang benar dan ia setuju sepenuhnya. Namun, dari cara penyampaian, gestur, dan posisi AHY, Doli menangkap sinyal politik yang berbeda.
“Secara substansi, apa yang disampaikan oleh AHY, saya setuju sepenuhnya. Tentang pertumbuhan demokrasi yang harus terus dijaga, tanggung jawab seluruh institusi negara, tugas utama pemerintah dan hak serta kewajiban warga negara,” ujar Doli kepada wartawan, Senin (7/9/2026).
“Namun, dilihat dari cara penyampaian, gestur, dan standing position-nya, AHY seperti memberi signal kuat bahwa beliau siap menjadi salah seorang contender dalam Pilpres mendatang,” sambungnya.
Doli juga menyoroti bahwa AHY saat ini merupakan bagian dari pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia mengingatkan bahwa seluruh elemen bangsa, baik di pemerintahan maupun di luar, seharusnya fokus menyelesaikan persoalan rakyat. “Kesulitan yang dihadapi rakyat adalah tanggung jawab kita semua. Pemerintah, DPR, dan juga Partai Politik, adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan,” tegasnya.
Fenomena ini menurut Doli menunjukkan bahwa magnet Pilpres 2029 semakin terbuka. Ia bahkan menyebut adanya dua poros politik yang mulai terlihat, yaitu Poros Solo yang dikaitkan dengan Budi Arie Setiadi dan Projo, serta Poros Cikeas yang dikaitkan dengan AHY dan Yudhoyono. “Bila beberapa waktu lalu, Budi Arie, yang mewakili satu ‘poros politik’ (Solo), sudah terang benderang menyatakan kesiapannya, sekarang kita menyaksikan satu lagi ‘poros politik’ (Cikeas) ikut memberikan signal yang kuat. Padahal kedua poros ini sedang bersama-sama berada ‘satu kapal’ di dalam pemerintahan,” paparnya.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron membantah tafsiran bahwa pidato AHY merupakan sinyal maju Pilpres 2029. Menurutnya, penilaian tersebut terlalu jauh dan berlebihan. “Terlalu jauh dan overestimate karena Ketum AHY justru hanya memberi penekanan kepada pengawalan program-program strategis Presiden Prabowo agar sukses dan dirasakan oleh rakyat,” kata Herman.
Herman menjelaskan, pidato AHY merupakan bagian dari tema HUT ke-25 Partai Demokrat yang mencakup upaya memajukan ekonomi, menegakkan keadilan, dan menjaga demokrasi. “Pidato tersebut juga hanya menjabarkan tema ulang tahun Partai Demokrat ke-25 yang mencakup memajukan ekonomi, menegakkan keadilan, dan menjaga demokrasi. Konteks inilah yang disampaikan kepada para kader agar secara aktif turut serta mengawalnya,” ujarnya.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman juga menegaskan bahwa perjuangan partainya tidak semata-mata untuk mengejar kekuasaan. Menurut dia, demokrasi membuka ruang persaingan sehat yang memungkinkan adanya kemenangan maupun kekalahan. “Jadi dalam kaitan itulah beliau menyampaikan perjuangan Partai Demokrat itu adalah tidak semata-mata untuk mengejar kekuasaan, tetapi juga ikut membangun demokrasi. Ya, meskipun tidak harus berkorelasi langsung dengan apa yang kita perjuangkan. Tidak harus kita menang. Begitu. Demokrasi mengandaikan adanya persaingan sehat, sehingga dalam persaingan sehat itu, konsekuensinya menang dan kalah adalah sebuah keniscayaan demokrasi,” kata Benny.
Benny juga mengaitkan pernyataan AHY mengenai batas waktu kekuasaan dengan ketentuan konstitusi mengenai masa jabatan presiden. “Karena itu dengan demokrasi, bisa saja dia berkuasa 5 tahun dan bisa juga dia dipilih dua periode, kan begitu. Tapi untuk Indonesia misalnya, ya kekuasaan itu dibatasi hanya dua periode untuk Presiden, konstitusi mengatakan, jadi apa yang disampaikan oleh Ketua Umum sebetulnya mau menegaskan konstitusi,” ujarnya.
Sementara itu, Partai Gerindra meminta semua pihak tetap fokus pada tugas pemerintahan. Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso mengatakan, pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan, termasuk dari partai koalisi. “Sejak awal, pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto terbuka terhadap kritik dan masukan, entah itu berasal dari internal koalisi maupun luar koalisi. Baginya, sederet kritik dan masukan itu dimaknai sebagai saran guna mendorong perbaikan kinerja pemerintah,” kata Sugiat.
Sugiat juga mengingatkan bahwa pemilu masih lama dan masih banyak persoalan rakyat yang harus diselesaikan. “Ya, saya berharap setiap kita fokus saja menuntaskan kerja-kerja kita yang diamanahkan kepada kita, baik di legislatif maupun di eksekutif. Kalau terkait dengan pemilu kan masih lama kan. Sementara banyak persoalan kerakyatan yang membutuhkan solusi dari kita bersama,” ungkapnya.
Guru Besar FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta A Bakir Ihsan menilai pernyataan AHY tidak dapat serta-merta dipandang sebagai manuver politik. Menurut dia, sikap tersebut justru menunjukkan posisi Demokrat sebagai mitra koalisi yang tetap dapat menyampaikan kritik terhadap kondisi masyarakat. “Selama ini koalisi dimaknai sebagai kebersamaan dan loyalitas ekstrem sehingga partai kehilangan jati dirinya. Jika begitu, ini artinya kooptasi,” kata Bakir.
Hingga saat ini, Partai Golkar menyatakan tetap menghormati sikap dan langkah masing-masing partai politik. Doli menegaskan bahwa Golkar masih fokus membantu pemerintahan Prabowo-Gibran hingga 2029. “Buat kami, Partai Golkar, tentu kami menghormati apa yang menjadi agenda, sikap, keputusan, dan langkah setiap partai politik. Itu adalah kedaulatan dan otoritas masing-masing partai politik. Saat ini hingga 2029, kami tetap fokus untuk membantu menyukseskan seluruh program pemerintahan Prabowo-Gibran,” katanya.
