Cakrawala News – 11 September 2026 | Indonesia dukung langkah Inggris dkk boikot produk Israel dari tanah pendudukan. Dukungan itu disampaikan Menteri Luar Negeri RI Sugiono bersama para menteri luar negeri Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, Turki, dan Uni Emirat Arab dalam pernyataan bersama pada Kamis, 10 September 2026. Kedelapan negara menyambut baik keputusan Inggris melarang impor barang dan membatasi layanan yang berkaitan dengan permukiman ilegal Israel di wilayah Palestina, terutama di Tepi Barat.
Langkah Inggris tersebut diumumkan pada Selasa, 8 September 2026, bersama 11 negara lain, yaitu Kanada, Denmark, Finlandia, Prancis, Islandia, Irlandia, Norwegia, Polandia, Portugal, Spanyol, dan Swedia. Koalisi ini menyatakan komitmen untuk memberlakukan pembatasan nasional maupun mendukung pembatasan Uni Eropa atas barang dari kawasan yang dinilai ilegal menurut hukum internasional.
Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI, selain melarang impor, Inggris juga memberlakukan pembatasan terhadap layanan yang terkait dengan permukiman tersebut. Para menteri berharap langkah itu dapat mendorong masyarakat internasional mengambil tindakan serupa sesuai dengan hukum internasional, sekaligus meminta pertanggungjawaban organisasi dan individu yang terlibat dalam aktivitas permukiman ilegal.
Sanksi Inggris Menyasar Perusahaan dan Individu
Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband mengumumkan bahwa sanksi London akan menyasar perusahaan serta individu yang menyediakan layanan konstruksi, infrastruktur, pembiayaan, atau real estate bagi perluasan permukiman. Inggris juga berencana memberlakukan larangan impor barang dari permukiman ilegal di wilayah pendudukan, larangan izin ekspor senjata yang berkontribusi secara material terhadap pendudukan, serta larangan iklan permukiman di wilayahnya.
Rangkaian regulasi untuk memberlakukan larangan dagang dan sanksi tersebut ditargetkan disahkan dalam kurun enam hingga sembilan bulan. Dalam pidatonya di parlemen, Miliband menegaskan sikap resmi London bahwa seluruh pendudukan Israel di Tepi Barat melanggar hukum. Ia juga menyatakan bahwa Inggris akan menjatuhkan sanksi terhadap Al-Qard al-Hassan selaku sayap pembiayaan Hizbullah Lebanon serta memberlakukan kembali sanksi ekonomi terhadap Iran.
“Rangkaian tindakan yang saya umumkan mewakili pesan yang jelas kepada pemerintah Israel, kepada rakyat Palestina di Wilayah Pendudukan, dan kepada dunia bahwa kita tidak akan membiarkan penghancuran solusi dua negara,” kata Miliband.
Miliband, yang menegaskan identitasnya sebagai seorang Yahudi Inggris yang bangga, menyatakan sanksi ini berfokus pada tindakan otoritas Israel demi menyelamatkan solusi dua negara, dan bukan ditujukan kepada rakyat Israel atau komunitas Yahudi. Perdana Menteri Inggris Andy Burnham turut menulis bahwa London tidak boleh terus ragu mengambil tindakan hanya karena takut dituduh anti-Israel.
Israel Merespons dengan Tindakan Balasan
Pengumuman sanksi tersebut segera direspons dengan tindakan balasan cepat oleh Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar. Saar mengumumkan penutupan konsulat Inggris di Yerusalem serta penghentian program pelatihan Inggris untuk pasukan keamanan Otoritas Palestina di Tepi Barat.
Selain itu, Israel melarang 12 anggota parlemen dan aktivis asal Inggris, termasuk Jeremy Corbyn dan Diane Abbott, untuk masuk ke wilayahnya. Saar menuduh Miliband menyebarkan kebohongan serta menilai pemerintah Inggris bekerja secara sistematis melawan Israel.
Presiden Israel Isaac Herzog menyebut sanksi tersebut sebagai salah perhitungan fatal dan bentuk campur tangan kasar terhadap dinamika politik negaranya. Herzog juga menyatakan kekhawatirannya bahwa kebijakan sanksi ini pada akhirnya akan memukul para pekerja Palestina yang mencari nafkah di kawasan permukiman.
“Hal ini akan secara langsung merugikan—sayangnya—warga Palestina, merampas bisnis dan lapangan kerja mereka,” ujar Herzog.
Di dalam negeri Inggris, politisi oposisi dari Partai Konservatif Tom Tugendhat menilai larangan barang sulit berjalan karena perekonomian Palestina dan Israel saling terhubung erat. Walau demikian, sejumlah anggota parlemen Inggris lainnya menyatakan dukungan penuh atas tindakan pemerintah yang dinilai menjunjung moralitas dan keadilan.
Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, Mike Huckabee, memperingatkan potensi dampak lanjutan yang merugikan London. Kepada BBC, ia mempertanyakan apakah pemerintah Inggris benar-benar menyadari konsekuensi sanksi tersebut bagi warganya, sembari menyoroti regulasi di sejumlah negara bagian AS seperti Florida yang mewajibkan tindakan balasan terhadap perusahaan yang mematuhi sanksi atas Israel.
Dasar Hukum dan Seruan Solusi Dua Negara
Para menteri luar negeri kedelapan negara menilai langkah-langkah yang telah diumumkan tersebut sejalan dengan hukum internasional dan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang relevan, termasuk Resolusi Dewan Keamanan PBB 2334 tahun 2016. Mereka juga merujuk pada pendapat nasihat Mahkamah Internasional pada 19 Juli 2024.
Pendapat tersebut mencakup kewajiban seluruh negara untuk tidak mengakui sebagai sesuatu yang sah keadaan yang timbul dari pendudukan Israel yang dinilai melanggar hukum, serta tidak memberikan bantuan atau dukungan dalam mempertahankan keadaan yang tercipta akibat pendudukan tersebut.
Dalam konteks itu, para menteri kembali menyerukan agar Israel membatalkan seluruh langkah yang diambil terkait aktivitas permukiman maupun tindakan lain yang bertujuan mengubah karakter geografis dan demografis wilayah Palestina yang diduduki. Mereka juga menegaskan bahwa Gaza merupakan bagian integral dari wilayah Palestina yang diduduki.
Para menteri menyerukan implementasi penuh dan segera Rencana Komprehensif Presiden AS Donald Trump untuk Mengakhiri Konflik Gaza guna menjamin keamanan dan stabilitas, mengatasi kondisi kemanusiaan, memfasilitasi rekonstruksi dan pemulihan, serta meletakkan dasar bagi perdamaian yang berkelanjutan. Mereka menegaskan bahwa satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang adil, abadi, dan komprehensif adalah implementasi solusi dua negara.
Dukungan Indonesia dukung langkah Inggris dkk boikot produk Israel dari tanah pendudukan ini menambah tekanan diplomatik terhadap kebijakan permukiman Israel. Kebijakan bersama 12 negara itu disepakati setelah meningkatnya eskalasi kekerasan pemukim serta rencana perluasan proyek permukiman E1 di Tepi Barat yang dinilai mengancam pemisahan wilayah utara dan selatan Palestina.
Sejumlah hal masih perlu dicermati ke depan, terutama proses pengesahan regulasi larangan dagang di Inggris yang ditargetkan rampung dalam enam hingga sembilan bulan, respons lanjutan Israel, serta kemungkinan langkah serupa dari negara-negara lain. Perkembangan ini akan menjadi ujian bagi upaya internasional mempertahankan peluang solusi dua negara di tengah tekanan ekonomi dan diplomatik yang saling berhadapan.
