Cakrawala News – 12 September 2026 | Ironi Kopdes Merah Putih di Jombang: Dana desa sudah dipotong, tapi gerai belum dibangun. Puluhan desa di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dilaporkan belum bisa membangun gerai Koperasi Desa Merah Putih karena terkendala lahan, padahal dana desa disebut telah dipotong untuk membiayai program koperasi andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Laporan Radar Jombang yang dikutip Jawa Pos menyebutkan, sedikitnya 13 hingga 14 desa dan kelurahan di Kecamatan Jombang dipastikan belum mampu menyediakan lahan untuk pembangunan gerai koperasi.
Kepala Desa Kepatihan, Kecamatan Jombang, Erwin Pribadi, mengatakan pihaknya hingga kini belum memiliki opsi lahan yang bisa digunakan. Ia menegaskan persoalannya bukan pada administrasi, melainkan memang tidak ada lahan yang memenuhi kebutuhan pembangunan gerai.
“Di desa kami sampai saat ini belum ada opsi lahan untuk pembangunan gerai Kopdes Merah Putih, bukan karena administrasi, tetapi memang tidak ada lahan yang bisa digunakan,” ujar Erwin, dikutip Rabu (9/9/2026).
Menurut Erwin, sejumlah aset milik desa yang ada saat ini juga masih dimanfaatkan untuk kepentingan lain, salah satunya gedung sekolah, sehingga tidak bisa serta-merta dialihfungsikan menjadi gerai koperasi.
Dana Desa Sudah Dipotong, Gerai Tak Kunjung Berdiri
Ironi Kopdes Merah Putih di Jombang ini muncul di tengah keterangan pemerintah pusat bahwa pembiayaan program koperasi desa bersumber dari dana desa. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, pemerintah telah menyiapkan skema pembayaran utang Koperasi Desa Merah Putih dengan memanfaatkan alokasi dana desa.
Purbaya menjelaskan, dana tersebut sudah disediakan sejak awal tahun dan sebagian disisihkan khusus untuk mendukung skema itu. Porsi pembagiannya adalah sepertiga untuk dana desa dan dua pertiganya dialokasikan ke Kopdes.
Ia menegaskan pembagian itu tidak akan merugikan desa karena pengelolaan serta kepemilikan unit usaha tersebut bakal diserahkan sepenuhnya kepada desa setelah koperasi siap beroperasi.
“Yang sepertiga dana desa, dua pertiganya ke Kopdes. Tidak akan merugikan desa juga karena setelah siap koperasinya diserahkan ke desa. Yang punya desa itu koperasinya,” kata Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (10/9/2026).
Purbaya juga memastikan ketersediaan dana untuk membayar cicilan Kopdes ke Himbara yang akan jatuh tempo pada 25 September 2026. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan dana tersebut jauh hari.
Gaji Manajer Ditanggung Negara Dua Tahun
Untuk menjaga keberlangsungan usaha pada tahap awal, pemerintah menyatakan siap menanggung gaji manajer Kopdes selama dua tahun pertama. Purbaya belum membeberkan angka pasti penggajian tersebut, namun ia memastikan anggarannya tidak terlalu besar.
“Penggajian manajer Kopdes sampai dua tahun ditanggung negara. Ada hitungannya, enggak besar-besar amat,” ujar Purbaya kepada wartawan di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (10/9).
Ia meyakini Kopdes akan meraup keuntungan karena penyaluran barang-barang bersubsidi nantinya akan melalui koperasi desa. Menurut Purbaya, tidak akan ada lagi tengkulak atau pengumpul barang subsidi karena semuanya disalurkan lewat Kopdes.
Pemerintah juga telah membentuk tim gabungan yang melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi, dan Danantara untuk membangun sistem online serta mengelompokkan basis masyarakat yang berhak menerima subsidi agar tepat sasaran. Purbaya berharap kebocoran penyaluran subsidi dapat ditekan secara signifikan.
Klaim Penghematan hingga Rp150 Triliun
Kepala Badan Pengaturan BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, memperkirakan Koperasi Desa Merah Putih mampu menambal kebocoran subsidi hingga ratusan triliun rupiah. Kopdes diproyeksikan menjadi pusat distribusi barang bersubsidi untuk wilayah terluar.
“Teman-teman bisa bayangkan, nanti paling tidak kita bisa menghemat subsidi kita yang tidak tepat sasaran sekitar Rp150 triliun setahun,” ujar Dony saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (11/9/2026).
Pernyataan itu disampaikan sekaligus menjawab keraguan atas berdirinya Kopdes di kawasan pegunungan hingga wilayah pesisir. Dony menyebut bangunan-bangunan tersebut tidak akan sia-sia karena ke depannya bisa dimanfaatkan untuk menekan kebocoran subsidi.
Ia menjelaskan Kopdes akan menjadi saluran distribusi karena cakupannya adalah desa, sehingga seluruh subsidi pemerintah nantinya disalurkan melalui koperasi desa. Pemerintah melalui Menteri Keuangan, Menteri Koperasi, dan Danantara tengah membangun sistem online dengan target terciptanya single data penerima subsidi.
Kopdes Dijadikan Instrumen Penyaluran Bantuan
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, atau Zulhas, menyatakan setiap penduduk Indonesia berusia 17 tahun ke atas nantinya akan memiliki rekening perbankan untuk menerima berbagai bantuan pemerintah, mulai dari bantuan pangan, bantuan tunai, PKH, hingga bantuan beras.
Selain melalui rekening, pemerintah menyiapkan Kopdes sebagai bagian dari ekosistem penyaluran bantuan dan kebutuhan masyarakat di tingkat desa. Layanan BRILink juga akan dibuka di Kopdes.
“Koperasi Desa itu bukan supermarket. Dia instrumen pemerintah untuk menyalurkan bantuan-bantuan, termasuk alat-alat pertanian, termasuk pupuk, termasuk gas,” jelas Zulhas saat berkunjung ke Kediri, Kamis (10/9/2026).
Kopdes juga diarahkan menjadi off-taker atau pembeli hasil produksi masyarakat ketika harga komoditas berada di bawah standar, misalnya gabah dan telur, agar petani dan peternak tidak mengalami kerugian terlalu besar.
Harapan dan Tantangan di Lapangan
Di Jombang, persoalan lahan menjadi ganjalan nyata. Erwin menyebut kondisi serupa dialami sejumlah desa maupun kelurahan lain di Kecamatan Jombang, dengan sekitar 13 hingga 14 desa dipastikan belum bisa menyediakan lahan untuk pembangunan gerai.
Sementara itu, di Desa Tunggrono, Kecamatan Jombang, sebuah gerai Kopdes dilaporkan sudah beroperasi lebih dari dua bulan. Perbedaan kondisi antardesa ini menunjukkan bahwa kesiapan infrastruktur belum merata.
Ironi Kopdes Merah Putih di Jombang menjadi sorotan karena pemotongan dana desa berjalan lebih cepat ketimbang kesiapan lahan dan pembangunan gerai. Pemerintah berjanji koperasi akan diserahkan ke desa beserta seluruh keuntungannya, namun warga di sejumlah desa masih menunggu kepastian kapan fasilitas itu benar-benar berdiri.
Ke depan, publik akan mencermati bagaimana pemerintah menyelesaikan persoalan lahan di daerah, memastikan penyaluran subsidi melalui Kopdes berjalan tepat sasaran, serta membuktikan klaim penghematan ratusan triliun rupiah yang selama ini menjadi dasar utama program tersebut.
