Cakrawala News – 18 Oktober 2026 | Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang menuding isu ijazah dirinya dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai bagian dari operasi politik mendapat tanggapan keras dari politisi PDI Perjuangan, Mohamad Guntur Romli. Merespons hal itu, Guntur menilai sindiran balik dengan menyebut Jokowi tengah mencurahkan isi hatinya sendiri. Singgung respons Jokowi soal isu ijazah Gibran, politisi PDIP: Jangan cara lama maling teriak maling [titlebase] menjadi sorotan publik setelah kedua pernyataan itu muncul pada Jumat, 16 Oktober 2026.
Jokowi sebelumnya menyatakan keyakinannya bahwa gelombang tudingan soal ijazah serta wacana pemakzulan terhadap Gibran merupakan rangkaian gerakan politik yang dirancang sistematis. Ia menyampaikan hal itu saat ditemui di kediamannya di Sumber, Solo, Jawa Tengah.
"Ya kan sudah saya sampaikan sejak awal ini ada operasi politik kemudian ada penumpang gelap yang menunggangi lagi, jadi ramai sekali. Tapi ya buat saya biasa aja," kata Jokowi, Jumat (16/10/2026).
Meski mengaku santai, ayah Gibran itu menegaskan bahwa polemik ijazah sengaja dimunculkan untuk menurunkan reputasi politik dirinya maupun putranya. Menurutnya, tujuan dari gerakan tersebut adalah mendowngrade kredibilitas figur publik tertentu di tengah dinamika politik nasional.
Ketika ditanya apakah serangan politik itu menyasar dirinya atau Gibran, Jokowi menyebut keduanya bisa menjadi target. "Ya, dua-duanya bisa," ujarnya.
Guntur Romli Balas dengan Tudingan Operasi Politik
Tanggapan datang dari Guntur Romli. Politisi PDIP itu menilai pernyataan mantan presiden tersebut tak lebih dari sekadar ungkapan perasaan pribadi. Menurutnya, proses pencalonan dan lolosnya Gibran sebagai wakil presiden justru yang dipengaruhi oleh serangkaian operasi politik kekuasaan.
"Jokowi sedang curhat, operasi politik yang ia lakukan untuk meloloskan Gibran," kata Guntur saat dihubungi Suara.com, Jumat (16/10/2026).
Guntur lantas menjabarkan sejumlah indikasi yang menurutnya merupakan bentuk manipulasi dan operasi politik untuk memuluskan langkah Gibran menuju kursi kepemimpinan nasional. Ia menyebut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/2023, penerbitan surat keterangan yang dinilainya tidak memiliki dasar ijazah, hingga Peraturan KPU Nomor 19/2023 Pasal 18 ayat 3 sebagai bagian dari rangkaian tersebut.
Ia juga menyinggung peran kekuasaan saat itu, termasuk Jokowi sebagai ayah Gibran dan Anwar Usman yang disebutnya sebagai adik ipar Jokowi sekaligus paman Gibran. Bagi Guntur, rangkaian itu menjadi bukti bahwa kelolosan Gibran bukan hasil proses politik yang wajar.
Polemik Ijazah yang Tak Kunjung Usai
Isu ijazah sebenarnya bukan hal baru bagi keluarga Jokowi. Sebelumnya, Jokowi menghadapi tudingan ijazah palsu yang sampai kini belum tuntas. Kini, Gibran kencang diterpa masalah serupa terkait ijazah SMA-nya.
Di tengah derasnya tudingan itu, wacana pemakzulan terhadap Gibran juga ikut mengemuka. Jokowi menilai kombinasi isu ijazah dan wacana pemakzulan sebagai langkah sistematis yang dirancang untuk menggerogoti kredibilitas figur publik.
Pernyataan Jokowi dan bantahan Guntur menunjukkan bahwa polemik ini telah bergeser dari sekadar persoalan dokumen pendidikan menjadi pertarungan narasi politik. Kedua kubu saling menuduh pihak lain sebagai pelaku operasi politik.
Publik pun dihadapkan pada dua versi klaim yang berseberangan. Jokowi menyebut isu ijazah sebagai operasi politik untuk menjatuhkan reputasinya dan Gibran, sementara Guntur menilai justru kelolosan Gibran yang lahir dari operasi politik kekuasaan. Sampai berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak Gibran maupun lembaga terkait yang menanggapi silang pendapat tersebut.
Yang Perlu Dicermati ke Depan
Terlepas dari perdebatan tersebut, publik menantikan kejelasan atas substansi tudingan ijazah itu sendiri. Isu ini menyangkut kredibilitas dokumen resmi dan integritas pejabat publik, sehingga penyelesaiannya idealnya tidak berhenti pada saling tuduh antar elit politik.
Jokowi sendiri menyebut ada "penumpang gelap" yang menunggangi isu ini, merujuk pada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan politik menjelang 2029. Namun ia tidak merinci siapa pihak yang dimaksud.
Ke depan, dinamika politik diperkirakan semakin memanas seiring mendekatnya agenda elektoral. Cara kedua kubu membingkai isu ijazah dan pemakzulan akan menjadi indikator bagaimana pertarungan narasi politik berlangsung, sekaligus ujian bagi publik dalam menilai mana klaim yang berdasar dan mana yang sekadar manuver kekuasaan.
