Cakrawala News – 23 September 2026 | Kekayaan Menteri Pertanian Amran Sulaiman tembus triliunan rupiah, ini rincian aset dan utangnya menjadi sorotan publik di tengah sejumlah kebijakan strategis yang ia gulirkan, mulai dari penindakan impor beras ilegal hingga pengembangan bioetanol nasional. Nama Andi Amran Sulaiman kembali mencuat bukan hanya karena gebrakannya di sektor pangan, tetapi juga karena posisinya sebagai pejabat negara yang mengelola sektor strategis dengan anggaran besar.
Amran saat ini menjabat Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas). Kombinasi dua jabatan itu membuat hampir seluruh kebijakan pangan nasional berada dalam lingkup kendalinya, termasuk urusan pasokan beras, pengawasan mutu pangan, hingga pengembangan energi terbarukan berbasis pertanian.
Publik menaruh perhatian pada rekam jejak kebijakan Amran dalam beberapa bulan terakhir. Ia berulang kali tampil dalam konferensi pers bersama instansi lain, salah satunya saat Bea Cukai mengungkap empat kasus dugaan impor ilegal sepanjang Agustus-September 2026 dengan nilai mencapai Rp 27,3 miliar.
Dari penindakan tersebut, aparat mengamankan 30 kontainer berisi beras dan garam serta sekitar 1.435 bal pakaian yang diduga bekas. Amran menyebut kasus impor beras ilegal itu sebagai kejadian yang sudah berulang dan dinilai keterlaluan karena berpotensi merugikan masyarakat, terutama petani.
“Ini kejadian yang ketiga kalinya, yang pertama dulu di Sabang, 200 ton. Kemudian Batam, 1.000 ton. Kemudian masuk Surabaya, kemudian Semarang, ini sudah masuk Jakarta. Ini sudah sangat keterlaluan,” ujar Amran.
Ia menilai persoalan tersebut tidak semata diukur dari jumlah barang yang masuk. Menurutnya, produk ilegal dalam jumlah kecil pun bisa menimbulkan kerugian besar bila membawa penyakit, dan ia menyinggung kasus masuknya sapi ilegal pada 2022-2023 yang disebut berdampak terhadap peternak dengan kerugian hingga puluhan triliun rupiah.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara, yang hadir dalam kesempatan yang sama, menyatakan bahwa besarnya pasar Indonesia menjadi salah satu faktor yang membuat praktik impor ilegal menggiurkan. Karena itu, menurutnya, pasar domestik perlu dilindungi seiring meningkatnya daya beli masyarakat.
Gebrakan di Sektor Pangan dan Energi
Selain isu impor ilegal, Amran juga menjadi tokoh sentral dalam rencana pengembangan bioetanol nasional. Ia menyiapkan lahan hingga 2 juta hektare untuk memperkuat industri bioetanol dengan tiga komoditas utama, yakni tebu, ubi kayu atau singkong, dan jagung.
Menurut Amran, pembangunan industri bioetanol tidak cukup hanya dengan mendirikan pabrik. Ketersediaan bahan baku harus dipastikan lebih dulu melalui pengembangan kawasan pertanian dalam skala besar yang terintegrasi dengan industri pengolahan.
“Etanol ini butuh lahan 1 sampai 2 juta hektare dengan tiga komoditas strategis. Insya Allah kita akan bangun pabriknya, kita gerakkan masif seluruh Indonesia,” ujarnya.
Dalam rapat koordinasi percepatan pengembangan bioetanol bersama 44 bupati dari berbagai daerah sentra produksi di Jakarta, Amran menyebut program ini berpotensi menghemat devisa hingga sekitar Rp 500 triliun setiap tahun. Penghematan itu berasal dari nilai ekonomi bioetanol yang selama ini diproduksi negara lain, sehingga nilainya diharapkan dapat berputar di dalam negeri.
Skema pembiayaan yang disiapkan pemerintah melibatkan BUMN dan swasta. Amran menyebut komposisi anggaran sekitar 30 persen dari BUMN dan 70 persen dari swasta, dengan negara berperan menyiapkan lahan sehingga investasi dinilai menarik bagi pelaku usaha.
Di sisi lain, Amran juga menegaskan komitmennya menjaga kesejahteraan petani. Ia merujuk capaian Nilai Tukar Petani (NTP) nasional yang mencapai rekor 129,19 pada Agustus 2026, naik 1,05 persen dibandingkan Juli 2026 yang berada di level 127,84.
Menurut data Badan Pusat Statistik yang ia kutip, capaian tersebut menjadi level tertinggi dan menunjukkan penguatan posisi ekonomi petani karena harga yang diterima petani tumbuh lebih tinggi dibandingkan biaya yang harus dibayarkan. Sektor pertanian sendiri masih menyerap sekitar 27,99 persen tenaga kerja Indonesia.
Amran menegaskan bahwa swasembada pangan tidak cukup diukur dari kemampuan negara memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga dari manfaat ekonomi yang diterima petani sebagai pelaku utama produksi.
Penindakan Beras Fortifikasi dan Pasokan Premium
Dalam urusan pangan sehari-hari, Amran juga mengambil langkah tegas terhadap 25 merek beras fortifikasi yang diduga tidak sesuai dengan standar dan kandungan yang tercantum pada label. Ia menyatakan izin edar produk yang melanggar telah dicabut dan produk tersebut tidak lagi dapat dipasarkan di Indonesia.
Amran bahkan menyebut temuan itu merugikan konsumen hingga Rp 89 triliun. Ia meminta Perum Bulog mengoptimalkan pasokan beras premium ke toko retail modern agar ketersediaan tetap terjaga dan pilihan konsumen di pasar tidak berkurang.
“Untuk beras premium kami minta Bulog optimalkan menyuplai, karena stoknya banyak. Itu bagaimana menyuplai toko-toko retail modern, itu segera disuplai,” kata Amran.
Sebagai Kepala Bapanas, ia juga meminta jajarannya mengawasi peredaran beras premium, termasuk kepatuhan terhadap harga eceran tertinggi, agar stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga bagi masyarakat tetap terjaga.
Rangkaian kebijakan itu membuat posisi Amran sebagai pejabat yang mengelola sektor pangan dan energi menjadi sangat strategis. Publik pun menantikan bagaimana program bioetanol, penindakan impor ilegal, dan penguatan kesejahteraan petani berjalan dalam waktu dekat.
Sejumlah hal masih perlu diperhatikan, mulai dari realisasi konsolidasi lahan untuk bioetanol, efektivitas pengawasan pasar pangan, hingga dampak kebijakan tersebut terhadap petani dan konsumen. Kekayaan Menteri Pertanian Amran Sulaiman tembus triliunan rupiah, ini rincian aset dan utangnya menjadi bagian dari sorotan atas transparansi pejabat publik yang memegang mandat besar di sektor strategis.
