Cakrawala News – 01 November 2026 | Dampak kekeringan akibat fenomena El Nino 2026 terus meluas di sejumlah daerah di Indonesia, dan Palang Merah Indonesia (PMI) Pamekasan, Jawa Timur, bergerak cepat merespons kebutuhan warga. Hingga 31 Oktober 2026, PMI Pamekasan mencatat telah mendistribusikan 1.300.000 liter air bersih kepada 54.570 warga yang terdampak kekeringan di 29 desa berbeda.
“Terhitung sejak akhir Juli 2026 hingga 31 Oktober 2026, total air bersih yang didistribusikan sebanyak 1,3 juta liter dan menjangkau sebanyak 54.570 warga terdampak kekeringan di 29 desa berbeda di Pamekasan,” kata Ketua PMI Pamekasan, Sigit Priyono, melalui Sekretaris Hairul Saleh, Sabtu (31/10/2026).
Bantuan air bersih tersebut menjadi bagian dari pelayanan kemanusiaan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, terutama saat ketersediaan air mengalami keterbatasan akibat musim kemarau berkepanjangan.
Bukan Hanya Air Minum
Menurut Hairul Saleh, kondisi kekeringan menuntut penanganan yang tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan air minum. Kebutuhan rumah tangga hingga kebersihan lingkungan masyarakat terdampak juga menjadi perhatian.
“Kondisi ini menuntut upaya penanganan yang tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan air minum, tetapi juga kebutuhan rumah tangga dan kebersihan lingkungan masyarakat terdampak,” ungkapnya.
PMI Pamekasan menilai kekeringan di sejumlah wilayah membuat kebutuhan air bersih meningkat. Warga yang selama ini mengandalkan sumber air setempat menghadapi keterbatasan, sehingga distribusi air bersih menjadi langkah penting untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat.
Penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan perkembangan kondisi kekeringan di lapangan. PMI Pamekasan juga terus melakukan pemantauan terhadap wilayah-wilayah yang membutuhkan bantuan air bersih.
“Melalui operasi kemanusiaan ini terus melakukan pemantauan terhadap sejumlah wilayah yang membutuhkan bantuan air bersih. Penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan perkembangan kondisi kekeringan di lapangan,” ungkapnya.
Selain mendistribusikan air bersih, PMI Pamekasan menjalankan kegiatan promosi kebersihan dan kesehatan. Sasaran promosi dan edukasi kesehatan tercatat telah menyasar 2.454 jiwa di Pamekasan.
Berdasarkan data hasil asesmen Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pamekasan, sebanyak 82 desa yang tersebar di 11 kecamatan di Pamekasan dinyatakan terdampak kekeringan akibat kemarau 2026.
Peringatan Dini di DIY dan Jawa Barat
Ancaman kekeringan juga diwaspadai di Daerah Istimewa Yogyakarta. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui Stasiun Klimatologi D.I. Yogyakarta merilis Peringatan Dini Kekeringan Meteorologis (PDKM) untuk periode Dasarian I November 2026, yakni 1 hingga 10 November 2026.
Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis klimatologis, dua kabupaten di DIY ditempatkan dalam kategori status waspada, yaitu Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul. Sementara Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, serta Kota Yogyakarta dilaporkan tidak menghadapi ancaman bahaya kekeringan meteorologis pada periode tersebut.
Kepala Stasiun Klimatologi Kelas II D.I. Yogyakarta, Dr. Mamenun, S.Si., M.Si., menyampaikan imbauan kepada warga dan pemerintah daerah agar menyikapi informasi tersebut secara bijak. BMKG meminta masyarakat dan pemangku kepentingan mengantisipasi dampak yang mungkin timbul akibat kondisi cuaca yang cenderung lebih kering dari biasanya.
Di Jawa Barat, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung (Cimancis) melaporkan telah menuntaskan penanganan kekeringan pada 15.851,47 hektare lahan pertanian dari total 18.898,2 hektare sawah terdampak hingga 29 Oktober 2026. Sebanyak 2.745,23 hektare masih dalam proses penanganan, sedangkan 301,50 hektare lainnya tidak memerlukan penanganan lanjutan.
Pelaksana Tugas Kepala BBWS Cimancis Zulyana Tandju menjelaskan, penanganan dilakukan dengan menyesuaikan kondisi lapangan dan ketersediaan sumber air di masing-masing wilayah. “Penanganan kekeringan kami lakukan melalui berbagai upaya, mulai dari pengaturan giliran air, pompanisasi, hingga perbaikan dan normalisasi jaringan irigasi,” katanya dalam keterangan di Cirebon, Jumat (30/10/2026).
BBWS Cimancis mencatat 220 kejadian kekeringan dan dampak terkait, meliputi 147 kejadian pada lahan pertanian, 71 kejadian di kawasan permukiman, serta dua kejadian kebakaran hutan dan lahan. Kabupaten Cirebon menjadi wilayah dengan jumlah kejadian terbanyak, yakni 76 kejadian, disusul Indramayu, Brebes, dan Majalengka masing-masing 35 kejadian, Sumedang 22 kejadian, Kuningan 14 kejadian, serta Garut tiga kejadian.
Dorongan Inovasi dan Aksi Kader
Di Sumenep, Jawa Timur, kekeringan menjadi perhatian tersendiri. Dalam sebuah tulisan opini, Isma’il menyebut musim kemarau panjang semestinya menjadi alarm bagi Pemerintah Kabupaten Sumenep. Karakter geografis Sumenep yang terdiri atas wilayah daratan dan kepulauan menghadirkan tantangan tersendiri dalam penyediaan air bersih sehingga tidak bisa ditangani dengan pendekatan seragam.
Menurut pandangan tersebut, pemerintah daerah tidak seharusnya hanya menunggu kekeringan terjadi lalu bergerak mendistribusikan air dengan mobil tangki. Langkah darurat tetap diperlukan, tetapi kebijakan semestinya diarahkan pada sistem pencegahan dan kesiapsiagaan sejak dini, termasuk memperkuat koordinasi dengan BMKG, memperbarui pemetaan desa rawan kekeringan, serta mengidentifikasi sumber mata air, sumur bor, embung, dan potensi penampungan air hujan.
Sementara itu, DPD PDI Perjuangan Kalimantan Selatan menginstruksikan seluruh jajaran partai turun langsung membantu masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan. Ketua DPD PDI Perjuangan Kalsel, H.M. Syaripuddin, menegaskan kepedulian terhadap warga harus diwujudkan melalui tindakan nyata, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar hingga dukungan pelayanan kesehatan.
“Hal yang dibutuhkan publik saat ini adalah tindakan nyata dan konkret. Empati dan simpati saja tidak cukup. Kita semua harus merasakan kesulitan dan penderitaan masyarakat, memahami kebutuhan mereka, serta merespons dengan cepat melalui langkah penanganan yang tepat,” ujarnya dalam konsolidasi internal PDI Perjuangan se-Kalsel di Grand Maya Hotel, Banjarbaru, Sabtu (31/10/2026).
Langkah yang didorong meliputi distribusi air bersih, pembagian masker, dukungan pelayanan kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak. Partai itu juga membagikan bibit pohon kepada seluruh DPC di kabupaten dan kota se-Kalsel sebagai bagian dari Gerakan Merawat Pertiwi. Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat, mendorong moratorium penanaman sawit serta pemulihan kawasan hutan yang terbakar agar kembali berfungsi sebagaimana mestinya.
Rangkaian respons di berbagai daerah itu menunjukkan bahwa kekeringan 2026 bukan persoalan tunggal. Dampaknya merambah kebutuhan air rumah tangga, sektor pertanian, hingga kesehatan masyarakat dan lingkungan. Bagi warga, ketersediaan air bersih menjadi kebutuhan paling mendasar yang harus terus dipastikan, terutama di wilayah dengan sumber air terbatas.
Ke depan, pemantauan kondisi cuaca, kesiapsiagaan daerah, serta koordinasi lintas lembaga menjadi kunci. Operasi kemanusiaan seperti yang dilakukan PMI Pamekasan perlu berjalan beriringan dengan langkah pencegahan agar dampak kekeringan tidak semakin meluas dan beban masyarakat dapat diringankan.
