Cakrawala News – 22 September 2026 | Korsel tolak kirim pasukan ke Timur Tengah menjadi sikap tegas yang disampaikan Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung di tengah meningkatnya tekanan Amerika Serikat. Dalam konferensi pers resmi yang disiarkan televisi, Lee menegaskan Seoul tidak akan mengerahkan kekuatan militernya bila pengerahan itu berpotensi menyeret negaranya ke dalam konflik bersenjata di luar negeri, termasuk ke Selat Hormuz yang strategis.
“Harus saya tegaskan. Tidak akan ada pengerahan pasukan yang menyebabkan keterlibatan dalam konflik. Tidak akan ada keterlibatan atau partisipasi dalam perang,” kata Lee, seperti dikutip kantor berita Yonhap.
Pernyataan itu menjadi penanda paling jelas bahwa Korsel tolak kirim pasukan ke Timur Tengah meski Washington terus mendorong sekutunya untuk bekerja sama dalam persoalan kawasan tersebut. Lee menambahkan bahwa prinsip tidak terlibat dalam pertempuran akan dipertahankan, kendati Seoul tetap mempertimbangkan langkah untuk melindungi kepentingan nasionalnya di sekitar jalur perairan strategis itu.
Tekanan Trump dan Kepentingan Energi Korsel
Penolakan Seoul memicu kejengkelan Presiden AS Donald Trump. Trump mengungkit keberadaan puluhan ribu personel militer AS yang disebutnya telah membentengi Korea Selatan dari ancaman Korea Utara sejak 1957.
“Kami memiliki 39.000 prajurit di sana untuk melindungi Anda dari Kim Jong-un, tetangga sebelah Anda. Lalu Anda tidak mau membantu kami dalam operasi militer yang sangat mudah di Iran? Itu aneh,” kata Trump, seperti dikutip dalam laporan yang sama.
Di sisi lain, posisi Seoul tidak bisa dilepaskan dari kepentingan ekonomi. Korea Selatan menggantungkan sekitar 70 persen kebutuhan minyak mentahnya dari kawasan Teluk sebelum konflik meletus pada Februari 2026. Selat Hormuz merupakan koridor energi vital bagi Seoul, sehingga stabilitas pelayaran di sana menjadi perhatian utama.
Namun, Lee menegaskan bahwa melindungi jalur pelayaran tidak sama dengan ikut berperang. Menurutnya, Korea Selatan tetap berkewajiban melindungi warga negaranya, kapal dagang, dan jalur pengangkutan minyak mentah, sebagaimana yang dilakukan negara-negara lain.
“Seperti yang dilakukan negara-negara lain, Korea Selatan harus melindungi nyawa rakyat kami, kapal dagang, dan jalur pengangkutan minyak mentah. Ini juga jelas,” ujar Lee.
Ia menyebut Korsel perlu menjalankan kegiatan pada tingkat minimum untuk melindungi warga negara dan jalur energi. Satuan militer Korea Selatan Cheonghae telah memperluas cakupan misinya di kawasan tersebut, dan Seoul kini mengkaji langkah untuk memperkuat upaya itu.
Diplomasi di Tengah Ketegangan
Kantor Kepresidenan Korea Selatan pada Sabtu (19/9) menyatakan bahwa pernyataan Lee sebelumnya tidak dimaksudkan sebagai penolakan terhadap permintaan Trump agar Seoul mengirim pasukan ke Selat Hormuz. Seorang pejabat kepresidenan yang berbicara dengan syarat identitasnya dirahasiakan mengatakan pemerintah sedang mengkaji cara-cara praktis untuk berkontribusi melalui koordinasi erat dengan masyarakat internasional.
Seoul, menurut pejabat itu, akan terus mengkaji opsi-opsi konkret berdasarkan prinsip yang telah disampaikan, yakni tidak melakukan intervensi dalam perang atau pertempuran. Pernyataan tersebut muncul ketika Seoul mempertimbangkan kemungkinan berkontribusi dalam upaya menjamin pelayaran yang aman melalui Selat Hormuz.
Ketegangan di jalur pelayaran Timur Tengah, khususnya Teluk Persia dan Laut Merah, semakin mencekik ekonomi global akibat gangguan dari armada Iran dan kelompok Houthi dari Yaman. Konflik yang melibatkan Iran serta meningkatnya aktivitas Houthi di sekitar Selat Bab el-Mandeb memunculkan kekhawatiran terkait pelayaran dan pasokan minyak mentah.
Merespons memanasnya hubungan bilateral, Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun menggelar pertemuan darurat dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio. Kementerian Luar Negeri Korsel mengonfirmasi bahwa Cho telah menjelaskan posisi resmi Seoul kepada Rubio. Korea Selatan berjanji tetap berkontribusi dalam menjaga kebebasan navigasi sipil di jalur internasional, meski belum membeberkan secara terperinci formula skema non-kombatan yang bakal diterapkan.
Sejumlah aset pertahanan udara vital AS, termasuk baterai pemutus rudal Patriot dan THAAD, dilaporkan mulai dipindahkan keluar dari Korea Selatan untuk mencegat serangan rudal balistik Iran di Timur Tengah. Langkah itu menambah dimensi baru dalam hubungan aliansi kedua negara.
Bayangan Ancaman Korea Utara
Dinamika di Semenanjung Korea turut mewarnai situasi. Korea Utara kembali menembakkan proyektil yang diduga rudal balistik ke arah Laut Timur, perairan yang juga dikenal sebagai Laut Jepang. Kepala Staf Gabungan Korea Selatan menyatakan militer mendeteksi rudal balistik yang diluncurkan dari wilayah Wonsan sekitar pukul 15.00 waktu setempat dan terbang sekitar 450 kilometer.
Peluncuran itu terjadi delapan hari setelah Korea Utara menembakkan sejumlah rudal balistik jarak pendek ke arah Laut Timur sebagai bagian dari kegiatan yang mereka gambarkan sebagai latihan gabungan kekuatan tembak. Aksi Pyongyang juga menyusul penolakannya terhadap resolusi badan pengawas nuklir PBB yang menuntut penghentian aktivitas nuklir negara tersebut.
Kantor Perdana Menteri Jepang melalui platform X mengonfirmasi bahwa proyektil tersebut diduga sebagai rudal balistik. Kementerian Pertahanan Jepang menyatakan proyektil itu telah jatuh, tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Militer Korsel meningkatkan pengawasan dan kewaspadaan terhadap kemungkinan peluncuran tambahan, sementara Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang saling berbagi informasi secara intensif.
Dengan sikap Korsel tolak kirim pasukan ke Timur Tengah, Seoul berusaha menjaga keseimbangan tipis: menghindari jebakan perang kawasan tanpa merusak aliansi strategis pertahanannya dengan Washington. Pemerintah Korea Selatan masih meninjau formula kontribusi non-kombatan yang dapat diterima semua pihak, sementara tekanan dari Washington dan dinamika keamanan di Semenanjung Korea terus menjadi faktor yang menentukan arah kebijakan Seoul ke depan.
