Cakrawala News – 12 November 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang mendalami Temuan ICW soal kontrak Rp14,69 M perusahaan Raffi Ahmad, KPK dalami: dugaan benturan kepentingan dalam pengadaan jasa influencer oleh dua kementerian. Temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) itu menyoroti delapan paket pengadaan jasa influencer senilai total Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,7 miliar yang dikerjakan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaga antirasuah itu perlu memeriksa lebih lanjut apakah pengadaan tersebut mengandung unsur dugaan tindak pidana korupsi. Hal itu disampaikannya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
“Nanti kami lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak,” kata Budi, dikutip dari Antara.
Menurut Budi, selain mencermati potensi pelanggaran hukum, KPK juga harus memastikan apakah persoalan tersebut masuk dalam lingkup kewenangannya. Hal ini menjadi salah satu dasar bagi KPK untuk menentukan apakah kasus tersebut dapat ditindaklanjuti atau tidak.
Delapan Paket Pengadaan di Dua Kementerian
Berdasarkan data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga pada portal INAPROC milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kemendikbudristek mengadakan lima paket pengadaan pada 2024. Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengadakan tiga paket pada 2025–2026.
Pengadaan tersebut mencakup penayangan konten di Instagram dan TikTok Raffi Ahmad serta Nagita Slavina, kanal YouTube RANS Entertainment, hingga jasa menghadirkan Raffi Ahmad dalam sejumlah acara. Dalam keterbukaan informasi BEI, Corporate Secretary RANS Chintami M. Sihombing menyebut kerja sama dengan Kementerian Kebudayaan senilai Rp3,9 miliar dan tiga kampanye bersama KKP sebesar Rp10,79 miliar, yang dijalankan melalui anak usaha RANS, Rans Animasi Indonesia.
Budi menjelaskan, dugaan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ) perlu ditelaah secara menyeluruh. Penilaian tidak hanya melihat hasil akhir pengadaan, tetapi juga mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.
“Untuk melihat apakah suatu PBJ ini ada unsur-unsur dugaan benturan kepentingan. Maka ini juga harus dilihat secara utuh oleh institusi terkait,” ujarnya.
KPK juga menyoroti kemungkinan penerapan Pasal 12 huruf i Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Menurut Budi, unsur-unsur pasal tersebut harus disisir secara cermat.
KPK melalui pendekatan pencegahan, lanjut Budi, telah berulang kali mengingatkan instansi pemerintah agar berhati-hati dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa. Sebab, sektor tersebut berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI) termasuk salah satu area yang memiliki potensi korupsi cukup tinggi. Meski demikian, KPK belum memastikan langkah pemeriksaan terhadap kementerian terkait maupun Raffi Ahmad secara langsung.
Lima Tuntutan ICW
Desakan pendalaman muncul setelah ICW menyampaikan lima tuntutan melalui pernyataan tertulis pada 9 November 2026. Pertama, ICW meminta KKP dan kementerian penerus Kemendikbudristek membuka seluruh dokumen delapan paket pengadaan tersebut, meliputi kerangka acuan kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), kontrak, bukti pembayaran, dan laporan hasil pekerjaan.
Menurut ICW, keterbukaan dokumen diperlukan agar publik dapat mengetahui dasar kebutuhan, mekanisme penetapan harga, hingga hasil pekerjaan yang dibiayai anggaran negara. Selama dokumen belum dibuka, masyarakat sulit menilai apakah belanja jasa influencer benar-benar memberikan manfaat sesuai kebutuhan kementerian.
ICW juga meminta pemerintah mengaudit nilai kontrak, mengevaluasi mekanisme pengadaan melalui katalog elektronik, hingga mencegah potensi konflik kepentingan pejabat publik yang memiliki perusahaan penerima kontrak pemerintah.
Klarifikasi RANS
Menanggapi Temuan ICW soal kontrak Rp14,69 M perusahaan Raffi Ahmad, KPK dalami: dugaan benturan kepentingan, pihak RANS menegaskan seluruh kerja sama dengan instansi pemerintah maupun pihak lain dilakukan secara profesional dan mengikuti prosedur pengadaan serta peraturan yang berlaku.
“Prosesnya, antara lain, dilakukan melalui platform Inaproc dan e-Katalog yang dapat diakses publik,” kata Chintami dalam keterbukaan informasi BEI, seperti diberitakan Rabu (11/11/2026).
Perusahaan menyatakan setiap pengadaan dijalankan dengan memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan komersial dari instansi terkait, serta mengklaim mengedepankan tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam kerja sama dengan Kemenbud, RANS bertugas mempromosikan museum-museum di Indonesia melalui konten kreatif dan interaktif. Sementara bersama KKP, RANS memproduksi konten edukasi mengenai potensi sumber daya laut dan industri perikanan.
“Salah satu programnya melibatkan The Dudas-1 melalui konsep perjalanan dan touring yang mengangkat budidaya ikan nila di Karawang, kampung nelayan dan pusat industri garam di Rote Ndao, serta fasilitas pendukung nelayan di Natuna,” jelas Chintami.
Ia menjelaskan nilai kontrak mengacu pada commercial rate card yang juga digunakan untuk klien RANS lainnya. Perhitungannya mempertimbangkan ruang lingkup pekerjaan, jumlah dan jenis konten, lokasi kegiatan, kompleksitas produksi, hingga hasil pekerjaan yang disepakati. Nilai kerja sama itu, menurut perusahaan, tidak hanya mencakup biaya unggahan di media sosial, tetapi juga produksi konten, perjalanan, logistik, kehadiran influencer dalam acara, kegiatan luar ruang, dan aktivitas promosi lainnya.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon, menurut pemberitaan, juga memiliki pandangan tersendiri mengenai kontrak yang memicu polemik publik tersebut.
Yang Perlu Dicermati
Kasus ini menempatkan pengadaan jasa influencer di lingkup pemerintah sebagai sorotan baru, terutama karena melibatkan figur publik yang juga menjabat sebagai utusan khusus presiden. KPK menegaskan bahwa keputusan untuk menindaklanjuti bergantung pada ada atau tidaknya unsur dugaan tindak pidana korupsi serta kesesuaian dengan kewenangan lembaga.
Ke depan, publik akan menantikan apakah KPK benar-benar membuka penyelidikan, sekaligus apakah kementerian terkait membuka dokumen pengadaan sebagaimana diminta ICW. Keterbukaan dokumen dan evaluasi menyeluruh atas tahapan perencanaan hingga evaluasi menjadi kunci untuk menilai apakah belanja negara tersebut dapat dipertanggungjawabkan.
