Cakrawala News – 10 November 2026 | Eks ketua MK bilang penyadapan terhadap presiden mengarah ke makar menjadi sorotan setelah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Arief Hidayat menilai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto berpotensi masuk kategori tindak pidana makar. Pernyataan itu disampaikan Arief saat menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jember, Jawa Timur, Sabtu (7/11/2026) sore.
Menurut Arief, aparat penegak hukum perlu memperdalam dan meneliti kembali kasus tersebut untuk memastikan apakah perbuatan itu sudah mengarah ke makar. Ia menegaskan, poin utama yang harus dijawab adalah untuk apa hasil penyadapan terhadap Presiden digunakan dan siapa pihak yang memanfaatkannya.
“Kalau saya melihatnya perlu diperdalam dan diteliti lagi oleh aparat penegak hukum, apakah sudah mengarah ke perbuatan makar. Itu yang penting,” kata Arief di Jember.
Dalam pandangannya, pengusutan kasus penyadapan harus dilakukan secara menyeluruh. Aparat tidak cukup hanya mengusut pelaku penyadapan, tetapi juga wajib menelusuri pihak yang menggunakan hasil penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah tokoh penting di Indonesia.
Ancaman jika pihak asing terlibat
Arief menjelaskan, dugaan penyadapan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana makar apabila melibatkan pihak asing dan hasilnya digunakan untuk mengancam kedaulatan negara. Menurutnya, keterlibatan aktor luar negeri dalam pemanfaatan informasi rahasia kepala negara merupakan ancaman serius bagi keamanan nasional.
“Hasil penyadapan terhadap Presiden Prabowo untuk apa dan apabila ada pihak asing yang terlibat maka itu sangat bahaya sekali karena dapat mengancam kedaulatan negara, sehingga tindakan itu masuk dalam kategori tindak pidana makar,” ujarnya.
Namun, Arief memberikan catatan terpisah untuk penyadapan yang menyasar elemen sipil, seperti tokoh organisasi masyarakat, pengurus partai politik, dan insan media massa yang bersikap kritis. Jika motif di balik operasi tersebut dilatarbelakangi persaingan atau perebutan kekuasaan antarkekuatan politik dalam negeri, ia menilai tindakan itu lebih tepat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
Meski demikian, Arief tetap menegaskan bahwa penyadapan oleh aparat tanpa dasar hukum dan tidak sesuai ketentuan merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan dari aspek hukum, moral, maupun etika. Menurutnya, praktik semacam itu juga bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
Tak khawatir jadi sasaran penyadapan
Arief mengaku tidak mempermasalahkan kemungkinan dirinya turut menjadi sasaran penyadapan. Ia merasa tidak pernah melakukan tindakan negatif yang bisa menjadi celah hukum, termasuk penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan kekuasaan, maupun korupsi.
“Kemungkinan juga handphone saya disadap, tapi bagi saya tidak ada masalah karena saya tidak pernah melakukan kegiatan negatif, baik dari sisi penyalahgunaan kewenangan maupun penyalahgunaan kekuasaan, bahkan korupsi,” katanya.
Pernyataan eks ketua MK bilang penyadapan terhadap presiden mengarah ke makar itu sejalan dengan sorotan mantan Ketua MK lainnya, Jimly Asshiddiqie. Jimly menyebut proses persidangan nantinya akan menjadi kunci untuk mengungkap motif sebenarnya di balik aksi penyadapan yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tersebut.
Menurut Jimly, jika motif pelaku terbukti mengarah pada upaya melumpuhkan pemerintahan atau membahayakan keselamatan kepala negara, maka pasal makar sangat relevan untuk diterapkan. Ia menyampaikan hal itu di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta, Minggu (8/11/2026).
“Nanti pasti di forum pengadilan, ini kan akan terungkap motifnya apa, apa betul mau membunuh Presiden, atau mau membuat Presiden lumpuh, tidak lagi bisa menjalankan pemerintahan, atau misalnya untuk berkhianat pada kepentingan negara. Nah semua itu bisa masuk unsur makar, yang ancamannya bisa hukuman mati,” kata Jimly.
Kendati demikian, Jimly mengingatkan masyarakat agar tidak terburu-buru menyimpulkan adanya tindak pidana makar. Ia menegaskan, dugaan tersebut masih sebatas indikasi dan harus dibuktikan melalui proses hukum di pengadilan.
Dorong penyidikan transparan
Arief berharap proses penyidikan kasus ini dapat dituntaskan secara terbuka dan memberikan kejelasan kepada masyarakat. Menurutnya, penanganan perkara tersebut juga penting sebagai pembelajaran agar penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum tidak kembali terjadi.
Ia juga menyoroti pentingnya penegakan prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan. Prinsip itu dinilai perlu agar tidak ada institusi atau cabang kekuasaan yang bertindak absolut tanpa pengawasan.
Dengan posisi dua mantan ketua MK yang berbeda dalam menakar unsur makar, publik kini menantikan hasil penyidikan aparat penegak hukum. Pembuktian motif dan keterlibatan pihak lain, termasuk kemungkinan aktor asing, akan menjadi penentu apakah kasus penyadapan ini berhenti sebagai pelanggaran hukum biasa atau naik ke ranah pidana makar sebagaimana disorot dalam pernyataan eks ketua MK bilang penyadapan terhadap presiden mengarah ke makar.
