Cakrawala News – 10 November 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami proses perpanjangan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) kawasan Kota Baru Parahyangan di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Langkah itu dilakukan dengan memeriksa Direktur PT Bela Parahiyangan Investindo berinisial RB sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari upaya KPK dalami perpanjangan HGB Kota Baru Parahyangan, periksa direktur PT Bela Parahyangan Investindo guna mengungkap alur pengurusan sertifikat yang diduga melibatkan praktik suap.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan saksi RB hadir memenuhi panggilan penyidik pada Jumat, 6 November 2026. Menurut Budi, penyidik menggali keterangan RB seputar proses perpanjangan SHGB atas tanah milik Kota Baru Parahyangan.
“Saksi RB hadir, dan didalami seputar perpanjangan SHGB tanah milik Kota Baru Parahyangan,” kata Budi di Jakarta, Minggu, 8 November 2026.
Selain menelusuri proses perpanjangan sertifikat, KPK meminta keterangan RB terkait peran pihak-pihak lain yang mengurus SHGB ke Kementerian ATR/BPN. Penyidik mendalami keterangan mengenai proses administrasi perpanjangan SHGB serta peran masing-masing pihak yang terlibat dalam pengurusannya.
Nama RB diketahui merujuk pada Ryan Brasali, yang menjabat sebagai Direktur PT Bela Parahiyangan Investindo. Menurut sejumlah pemberitaan, pemeriksaan terhadap Ryan bukan kali pertama. Ia sebelumnya telah diperiksa pada 23 Oktober 2026, sehingga pemanggilan pada 6 November 2026 menjadi pemeriksaan kedua.
Bagian dari Pengembangan Kasus HGB Summarecon
Pemeriksaan terhadap RB merupakan bagian dari pengembangan penyidikan dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Kasus tersebut bermula dari pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Perkara ini mencuat setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi pada 14 September 2026. Sehari setelah OTT, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Para tersangka tersebut yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, serta Rizal Pahlevi selaku pihak swasta atau perantara Summarecon.
Empat tersangka lainnya merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, yakni Mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, Erwin selaku pihak swasta, dan Muhammad Fakhry selaku pihak swasta.
Dalam perkembangan penyidikan, KPK sebelumnya mengungkap dugaan pemberian uang sebesar Rp2,1 miliar dari PT Bela Parahyangan Investindo kepada pihak berinisial ERW. Uang itu diduga diberikan melalui ERW yang disebut bertindak sebagai perantara dalam pengurusan sertifikat HGB atas tanah yang dikelola perusahaan tersebut.
Penyidik juga mendalami aliran dana dari pemberian tersebut. KPK menduga ERW menyerahkan sebagian uang senilai Rp1,8 miliar kepada mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto. Dugaan penyerahan uang kepada Arif tersebut disampaikan Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein pada Selasa, 15 September 2026.
Rangkaian Penggeledahan dan Pemeriksaan Saksi
Sebelum memeriksa RB, KPK telah menggeledah kantor PT Bela Parahiyangan Investindo di Kabupaten Bandung Barat pada 29 September 2026. Penggeledahan itu dilakukan dalam rangkaian penyidikan kasus dugaan korupsi yang bermula dari pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk.
Penyidik juga terus memanggil sejumlah saksi untuk memperkuat konstruksi perkara. Pada Senin, 2 November 2026, KPK memanggil seorang pengacara berinisial YR untuk diperiksa sebagai saksi. Sehari kemudian, Selasa, 3 November 2026, KPK memeriksa Direktur Corporate Services/Human Resources and Development PT Summarecon Agung Tbk berinisial Nanik Wijaya (NW).
Menurut keterangan KPK, pemeriksaan NW dilakukan untuk mendalami hal-hal terkait sumber daya manusia Summarecon dan anak usahanya, yakni PT Kencana Jayaproperti Agung. Pemeriksaan itu melengkapi rangkaian upaya penyidik memetakan peran setiap pihak dalam pengurusan sertifikat.
Sejumlah penggeledahan juga dilakukan pada September 2026. Pada 17 September, penyidik menggeledah ruangan Lampri, ruangan Dirjen Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN Virgo Eresta Jaya, ruangan Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN Asnaedi, serta ruangan direktorat terkait. Pada 18 September, KPK menggeledah kantor Summarecon di Jakarta dan rumah Lampri di Bekasi. Penggeledahan berlanjut ke kantor Summarecon di Kabupaten Bogor pada 21 September 2026.
Dari rangkaian pemeriksaan itu, perkara dugaan korupsi pengurusan HGB di Kementerian ATR/BPN disebut turut menyita barang bukti uang senilai Rp106,3 miliar. Angka tersebut muncul dalam pemberitaan terkait pemeriksaan lanjutan Arif Sugiyanto sebagai tersangka.
Hingga kini, KPK masih menelusuri rangkaian transaksi dan peran masing-masing pihak untuk mengungkap konstruksi perkara dugaan suap pengurusan HGB. Pendalaman terhadap perpanjangan SHGB Kota Baru Parahyangan menjadi salah satu pintu bagi penyidik untuk memetakan keterlibatan pihak lain di luar delapan tersangka yang telah ditetapkan.
Publik perlu mencermati perkembangan pemeriksaan berikutnya, terutama bila KPK memanggil kembali saksi-saksi dari kalangan pengembang maupun pejabat di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Sejauh ini, status hukum para pihak yang diperiksa sebagai saksi belum tentu sama dengan status tersangka, dan KPK belum mengumumkan tersangka baru dalam pendalaman perpanjangan SHGB Kota Baru Parahyangan.
