Mayjen TNI Nefra Firdaus Tiba di Ternate, Siap Pimpin Kodam XXVIII/Moloku Kie Raha

Mayjen TNI Nefra Firdaus Tiba di Ternate, Siap Pimpin Kodam XXVIII/Moloku Kie Raha
Mayjen TNI Nefra Firdaus Tiba di Ternate, Siap Pimpin Kodam XXVIII/Moloku Kie Raha

Cakrawala News – 30 Oktober 2026 | Mayjen TNI Nefra Firdaus tiba di Ternate, siap jalankan tugas sebagai Pangdam Moloku Kie Raha, ditandai dengan malam keakraban dan perkenalan yang digelar di Hotel Bella Ternate, Kamis malam (29/10/2026). Acara tersebut menjadi momentum bagi jajaran TNI, pemerintah daerah, dan instansi vertikal untuk memperkuat sinergi lintas lembaga di Provinsi Maluku Utara.

Kehadiran Pangdam baru ini disambut sejumlah pejabat daerah. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, Bupati Pulau Morotai Rusli Sibua, serta Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara Topan Sopuan hadir dalam kegiatan tersebut. Mereka menilai kepemimpinan baru di lingkungan Kodam XXVIII/Moloku Kie Raha penting untuk mendukung stabilitas keamanan sekaligus mempercepat pembangunan daerah.

Dalam sambutannya, Wagub Sarbin Sehe menegaskan pentingnya kerja sama antara TNI, pemerintah daerah, kementerian/lembaga, dan unsur lainnya untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga kerukunan dan persatuan di Maluku Utara.

Menurutnya, kepemimpinan Pangdam XXVIII/Moloku Kie Raha yang baru diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan tugas pertahanan wilayah serta mendukung terciptanya kondisi keamanan yang kondusif bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Wilayah kepulauan menuntut koordinasi lintas sektor

Sarbin menyoroti kondisi geografis Maluku Utara yang terdiri atas delapan kabupaten dan dua kota dengan wilayah kepulauan yang terbentang luas. Kondisi tersebut, katanya, membutuhkan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor, khususnya dalam mempercepat pembangunan infrastruktur, memperluas konektivitas antardaerah, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

“Kami juga turut mengapresiasi kontribusi TNI dalam mendukung pembangunan daerah melalui berbagai program yang memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Wagub Sarbin.

Dari sisi Kementerian Hukum, Kepala Kanwil Kemenkum Maluku Utara Topan Sopuan menyambut baik kehadiran Pangdam sebagai momentum memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, serta instansi vertikal dalam menjaga stabilitas dan mendorong pembangunan.

Topan mengapresiasi sinergi TNI bersama Kemenkum Malut dalam pelaksanaan berbagai program strategis. Salah satunya keterlibatan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dalam mendukung peran mediasi masalah hukum masyarakat melalui Pos Bantuan Hukum (Posbankum) pada 1.185 desa dan kelurahan di Maluku Utara.

“Kemenkum Malut menyambut baik kehadiran Kodam XXVIII/Moloku Kie Raha semakin memperkuat kerja sama yang telah terjalin bersama TNI. Selain menjaga stabilitas keamanan, sinergi tersebut diharapkan mampu mendukung percepatan pembangunan, menjaga perdamaian, serta mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat hingga ke wilayah kepulauan,” ungkap Topan.

Fokus rekrutmen putra daerah hingga 2027

Dalam arahannya, Mayjen TNI Nefra Firdaus menegaskan kehadiran Kodam XXVIII/Moloku Kie Raha merupakan bagian dari penguatan sistem pertahanan wilayah, pemeliharaan stabilitas keamanan, serta upaya memperluas kolaborasi dengan pemerintah daerah. Ia menyatakan visi dan misi Kodam tidak keluar dari visi dan misi pemerintah provinsi.

“Kami di belakang ini mempunyai visi dan misi yang tidak keluar dari visi maupun misi dari pemerintah provinsi. Karena visi dan misi yang saya sampaikan ini, pada prinsipnya Kodam XXVIII/Moloku Kie Raha membantu semaksimal apa yang akan dilakukan di wilayah bertugas, baik itu menjaga kedaulatan maupun pemeliharaan perdamaian,” ujar Nefra.

Ia juga menyoroti pentingnya penataan satuan dan infrastruktur pendukung pengamanan di Maluku Utara agar dapat berjalan mandiri dan sinergis dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Berkaitan dengan penyiapan sumber daya manusia pertahanan, Nefra memberi perhatian khusus pada proses rekrutmen prajurit TNI yang kini diprioritaskan bagi putra-putri daerah Maluku Utara. Ia menyebut sekitar 200.000 prajurit akan dilatih dan direkrut pada tahun 2027, dan kontribusi tersebut akan dikembalikan kepada masyarakat, termasuk pemuda SMA/SMK dan perkumpulan lainnya.

Ia memastikan proses seleksi penerimaan prajurit di wilayah komandonya memegang prinsip transparansi dan objektivitas tanpa pungutan liar. Nefra meminta forkopimda masing-masing daerah membantunya menyiapkan pemuda-pemudi terbaik untuk menjadi prajurit.

“Tidak pakai bayar! Kalau kalian bayar, lapor ke saya ya,” tandasnya.

Dukungan kepala daerah dan program TMMD

Bupati Pulau Morotai Rusli Sibua menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat bertugas kepada Pangdam yang baru. Ia berharap kepemimpinan baru ini semakin memperkokoh sinergi lintas institusi demi kesejahteraan masyarakat.

“Kehadiran kepemimpinan baru di lingkungan Kodam dapat semakin memperkuat sinergi dan koordinasi lintas institusi, khususnya dalam mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” harap Rusli.

Rusli juga mengapresiasi kontribusi TNI dalam pembangunan daerah, salah satunya melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD). Program itu dinilai menjadi wujud nyata keterlibatan TNI dalam menjawab kebutuhan masyarakat hingga ke wilayah pedesaan.

Menurutnya, pembangunan daerah tidak semata-mata bertumpu pada kapasitas pemerintah, tetapi membutuhkan kolaborasi seluruh elemen strategis, termasuk TNI, dalam menciptakan stabilitas, memperkuat ketahanan wilayah, dan membuka ruang percepatan pembangunan.

Bagi wilayah kepulauan seperti Maluku Utara, Rusli menyebut sinergi tersebut memiliki arti sangat penting karena tantangan geografis, keterjangkauan pelayanan, serta dinamika sosial dan keamanan membutuhkan koordinasi yang kuat, terukur, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, kehadiran Mayjen TNI Nefra Firdaus di Ternate tidak hanya menandai estafet kepemimpinan di Kodam XXVIII/Moloku Kie Raha, tetapi juga membuka ruang kolaborasi yang lebih erat antara TNI dan pemerintah daerah. Perhatian publik selanjutnya akan tertuju pada bagaimana komitmen sinergi, transparansi rekrutmen prajurit, dan dukungan pembangunan itu diwujudkan dalam program nyata di lapangan.

Exit mobile version