Cakrawala News – 04 November 2026 | Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kehilangan mayoritas koalisinya di parlemen setelah pemilihan legislatif yang digelar pada 27 Oktober 2026. Namun, blok partai-partai Yahudi yang menentangnya juga gagal meraih mayoritas. Kondisi ini membuat Netanyahu kehilangan mayoritas, pembentukan pemerintahan Israel buntu, dan belum ada jalan jelas menuju kabinet baru di Knesset yang beranggotakan 120 kursi.
Tidak ada satu pun kelompok partai yang berhasil mengamankan ambang mayoritas 61 kursi. Koalisi pendukung Netanyahu hanya memperoleh 53 kursi, sementara blok oposisi Yahudi mengantongi 48 kursi. Partai-partai yang dipimpin warga Arab menambah total 19 kursi, sehingga posisi mereka berpotensi menjadi penentu arah pemerintahan berikutnya.
Partai Likud pimpinan Netanyahu menjadi peraih kursi terbanyak dengan 27 kursi. Disusul United Torah Judaism dan Otzma Yehudit yang masing-masing meraih tujuh kursi, lalu Shas dan Religious Zionism masing-masing enam kursi.
Di kubu oposisi, Partai Yashar yang dipimpin mantan Kepala Staf Militer Israel Gadi Eisenkot menempati posisi kedua dengan 21 kursi. B’Yachad meraih 12 kursi, The Democrats delapan kursi, dan Yisrael Beytenu tujuh kursi. Adapun Joint List memperoleh 11 kursi dan Ra’am delapan kursi.
Kebuntuan Matematika Politik
Analis politik Israel dari King’s College London, Ahron Bregman, menilai Netanyahu secara matematis tidak dapat membentuk koalisi yang menguasai mayoritas kursi Knesset. Karena itu, pembentukan pemerintahan kini bergantung pada kesediaan para pemimpin politik untuk berkompromi.
Isu yang menjadi ganjalan antara lain kerja sama dengan partai Arab, pengecualian wajib militer bagi pria Yahudi ultra-Ortodoks, serta penolakan terhadap kepemimpinan Netanyahu. Presiden Israel Isaac Herzog mendesak para pemimpin partai bersikap terbuka dalam perundingan agar Israel tidak kembali menggelar pemilu.
Netanyahu sendiri bersikeras tetap memimpin pemerintahan berikutnya. Ia menyatakan keterbukaan untuk berdialog mengenai pembentukan pemerintahan yang lebih luas bersama mitra politiknya dan pihak lain yang bersedia bergabung, selama tidak mendukung terorisme. Pernyataan itu disampaikan melalui media sosial X, sebagaimana dilansir Anadolu Agency.
Meski membuka peluang negosiasi, Netanyahu menolak kemungkinan pemerintahan yang bergantung pada dukungan dua partai Arab Israel, yakni Ra’am dan Joint List. Ia juga mengklaim mayoritas masyarakat Yahudi memilih Likud sebagai partai terbesar dan memilih dirinya untuk kembali memimpin Israel.
Di sisi lain, kubu oposisi mulai menggalang dukungan untuk mendorong Eisenkot menjadi calon pemimpin pemerintahan. Tiga partai, yakni Together pimpinan mantan PM Naftali Bennett, Partai Demokrat pimpinan Yair Golan, dan Yisrael Beytenu pimpinan Avigdor Lieberman, telah memutuskan merekomendasikan Eisenkot kepada Herzog.
Rekor Kursi Partai Arab dan Tuduhan Kecurangan
Joint List dan Ra’am mencatat rekor perolehan gabungan 19 kursi. Menurut Bregman, hal itu menjadikan kedua partai tersebut berpotensi menentukan pembentukan pemerintahan baru. Eisenkot dinilai berpeluang jika berhasil menggabungkan 48 kursi oposisi dengan 19 kursi partai Arab, sehingga totalnya mencapai 67 kursi dan melampaui ambang mayoritas.
Namun, kerja sama itu masih menghadapi hambatan karena Eisenkot dan sejumlah pemimpin oposisi sebelumnya menolak berkoalisi dengan partai pimpinan Arab. Likud juga menuduh partai-partai Arab mencurangi pemilu tanpa menyertakan bukti. Ketua Komite Pemilihan Umum Pusat Israel, Noam Sohlberg, menyatakan hasil pemilu secara keseluruhan tetap berlaku sekalipun dugaan campur tangan asing terbukti.
Bregman menilai tuduhan tersebut sebagai taktik Netanyahu untuk menghalangi oposisi membentuk koalisi dengan dukungan partai-partai Arab. Pemilu 27 Oktober 2026 sendiri merupakan pemilu nasional pertama sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 dan dimulainya perang Israel di Gaza.
Tahapan dan Tenggat Pembentukan Pemerintahan
Hasil resmi pemilu harus disahkan dan diserahkan kepada Presiden Herzog paling lambat 4 November. Anggota Knesset yang baru dijadwalkan mengucapkan sumpah jabatan pada 10 November. Setelah itu, Herzog harus menunjuk salah satu anggota parlemen untuk membentuk pemerintahan paling lambat 11 November.
Dalam menentukan pilihannya, Herzog diperkirakan mempertimbangkan masukan para pemimpin partai dan menunjuk kandidat yang dinilai memiliki peluang terbesar membangun koalisi. Kandidat yang mendapat mandat memiliki waktu 28 hari untuk menyusun koalisi, dengan kemungkinan perpanjangan hingga 14 hari.
Hingga kini, Herzog belum mengumumkan siapa kandidat pertama yang akan diberi mandat. Dua nama yang diperkirakan berpeluang adalah Netanyahu dan Gadi Eisenkot. Sejumlah opsi pun dipertimbangkan, mulai dari pemerintahan persatuan nasional yang melibatkan kubu berseberangan hingga pemerintahan minoritas yang bergantung pada dukungan partai di luar koalisi.
Jika kesepakatan tidak tercapai, Israel berpeluang kembali menggelar pemilihan umum. Situasi ini menjadikan Netanyahu kehilangan mayoritas, pembentukan pemerintahan Israel buntu sebagai ujian bagi para pemimpin politik untuk berkompromi tanpa mengorbankan kepentingan nasional.
Yang perlu dicermati dalam beberapa pekan ke depan adalah keputusan Herzog soal siapa yang mendapat mandat pertama, arah sikap partai-partai Arab, serta apakah Eisenkot dan Netanyahu mampu mengubah posisi politik mereka. Tanpa kompromi, kebuntuan ini berisiko memperpanjang ketidakpastian politik Israel di tengah situasi keamanan yang belum stabil.
