Cakrawala News – 09 November 2026 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif kepada tujuh emiten pasar modal atas sejumlah pelanggaran ketentuan. Dalam rangkaian keputusan itu, OJK jatuhkan sanksi pada 7 emiten, ASLI dan ADHI didenda miliaran rupiah bersama sejumlah pihak terkait, mulai dari direksi, penilai, hingga akuntan publik. Sanksi tertuang dalam Pengumuman Nomor PENG-4/PM.2/2026 yang ditetapkan di Jakarta pada 6 November 2026.
Ketujuh perusahaan tercatat tersebut adalah PT Asri Karya Lestari Tbk (ASLI), PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI), PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP), PT Widodo Makmur Unggas Tbk (WMUU), PT Kalbe Farma Tbk (KLBF), PT Enseval Putera Megatrading Tbk (EPMT), dan PT Limas Indonesia Makmur Tbk (LMAS). Pelanggaran yang ditemukan mencakup ketidakandalan laporan keuangan, ketidakpatuhan prosedur transaksi afiliasi dan material, hingga kelalaian menyelenggarakan rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST).
Secara keseluruhan, nilai denda yang dijatuhkan OJK kepada perusahaan dan pihak-pihak terkait mencapai sekitar Rp6,39 miliar. Angka itu mencakup denda korporasi maupun sanksi yang dikenakan kepada jajaran direksi dan profesi penunjang pasar modal.
ASLI Kena Denda Terbesar
ASLI menjadi emiten dengan beban sanksi paling berat. Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Khoirul Muttaqien menjelaskan, persoalan bermula dari keandalan informasi aset dalam laporan keuangan perseroan.
Menurut keterangan OJK, dalam laporan keuangan tengah tahunan 2024, laporan keuangan tahunan 2024, dan laporan keuangan tengah tahunan 2025 terdapat aset bernilai material yang nilai serta informasinya tidak dapat diyakini keandalannya berdasarkan dokumen pendukung. Temuan itu dinilai bertentangan dengan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta aturan turunannya, termasuk ketentuan penyajian laporan keuangan dan pencatatan aset tetap.
Atas pelanggaran tersebut, ASLI dikenai denda Rp1,35 miliar. Tiga anggota direksinya, yakni Sulistiono, Yudra Saputra, dan Didik Hariyanto, juga dikenai denda Rp645 juta secara tanggung renteng karena dinilai bertanggung jawab atas ketidaksesuaian pengakuan aset tersebut.
Selain perusahaan dan direksi, OJK menjatuhkan sanksi kepada Akuntan Publik Arief Prima selaku auditor laporan keuangan tahunan ASLI 2024 dengan denda Rp107,5 juta. Auditor dinilai melanggar sejumlah standar audit, antara lain SA 200, SA 230, SA 300, SA 330, SA 500, SA 510, SA 520, SA 530, SA 265, dan SA 701. Dengan demikian, total denda yang berkaitan dengan perkara ASLI mencapai Rp2,1025 miliar.
ADHI dan ADCP Dilaporkan Langgar Prosedur Afiliasi
Kasus berikutnya menyangkut perjanjian pinjaman pemegang saham atau shareholder loan antara ADHI dan ADCP. OJK menilai kedua emiten tidak menjalankan prosedur transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 42/POJK.04/2020. Masing-masing perusahaan dikenai denda Rp450 juta.
Dua penilai yang memberikan pendapat kewajaran, Toto Suharto dan Syaiful Hasan, juga dikenai denda masing-masing Rp65 juta. Keduanya dinilai memberikan pendapat kewajaran setelah transaksi tertanggal 31 Januari 2025 berlangsung, yang bertentangan dengan Pasal 95 ayat (2) POJK Nomor 35/POJK.04/2020. Total sanksi terkait kedua perusahaan itu mencapai Rp1,03 miliar.
Sementara itu, WMUU dikenai denda Rp925 juta karena tidak menjalankan prosedur transaksi material yang sekaligus merupakan transaksi afiliasi atas penerimaan pinjaman. Perusahaan dinilai melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a, b, dan c juncto ayat (3) huruf a POJK Nomor 17/POJK.04/2020.
Dua emiten lain, KLBF dan EPMT, masing-masing didenda Rp200 juta dan Rp75 juta. Keduanya dinilai tidak menjalankan prosedur transaksi afiliasi dalam jual beli aset antara PT Hale International dan PT Forsta Kalmedic Global.
LMAS Hanya Diberi Peringatan Tertulis
Berbeda dengan emiten lain, LMAS menerima sanksi peringatan tertulis karena tidak menyelenggarakan RUPST untuk tahun buku 2021 hingga 2024. Meski begitu, OJK tetap menjatuhkan denda Rp712,5 juta secara tanggung renteng kepada Direktur Utama Ibin Bachtiar, Direktur Itek Bachtiar, dan Edwin Lim yang menjabat sebagai direktur pada 2022. Ketiganya dinilai lalai menjalankan tugas dan tanggung jawab pengurusan perseroan.
Rangkaian sanksi ini menegaskan pentingnya kepatuhan emiten terhadap aturan pasar modal, khususnya dalam menjaga keandalan laporan keuangan, transparansi transaksi, dan akuntabilitas manajemen. OJK tidak hanya menyasar perusahaan, tetapi juga direksi dan profesi penunjang seperti penilai serta akuntan publik yang dinilai turut bertanggung jawab.
Bagi investor, keputusan ini menjadi pengingat bahwa kualitas keterbukaan informasi emiten tetap menjadi perhatian utama regulator. Ke depan, pasar akan mencermati apakah para emiten yang dikenai sanksi segera memperbaiki tata kelola dan prosedur pelaporan mereka agar kepercayaan publik terhadap pasar modal tetap terjaga.
