Cakrawala News – 09 November 2026 | Blak-blakan ada 6.000 nomor yang disadap Listyo cs, Akbar Faizal: Kenapa tidak ada nama Geng Solo? [titlebase] menjadi sorotan setelah mantan politikus Akbar Faizal mengungkap informasi baru soal dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Akbar menyebut ada lebih dari 6.000 nomor telepon yang diduga ikut disadap, namun ia mempertanyakan mengapa tidak ada satu pun nama dari lingkaran yang disebutnya sebagai “geng Solo” dalam daftar tersebut.
Pertanyaan itu disampaikan Akbar dalam siniar Akbar Faizal Uncensored yang tayang 6 November 2026. Dalam diskusi tersebut, ia berbicara dengan Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso dan pakar intelijen Universitas Indonesia, Stanislaus Riyanta.
Menurut Akbar, daftar sadapan yang ia peroleh mencakup sejumlah nama besar, mulai dari presiden, pejabat publik, tokoh lembaga swadaya masyarakat, tokoh media, hingga petinggi Polri. Ia bahkan menyebut nomor miliknya sendiri turut masuk dalam daftar itu.
Sorotan pada Nama yang Tak Muncul
Dari daftar tersebut, Akbar justru menyoroti siapa saja yang tidak ada. Ia secara spesifik mempertanyakan absennya sejumlah nama yang ia kaitkan dengan lingkaran “geng Solo”, termasuk Pratikno, Kaesang, Gibran, dan Bobby.
“Kenapa tidak ada namanya Pak Pratikno? Kenapa tidak ada namanya Kaesang? Kenapa tidak ada namanya Gibran? Kenapa tidak ada namanya Bobby?” ujar Akbar, seperti dikutip dari pernyataannya dalam siniar tersebut.
Sebaliknya, Akbar mengklaim bahwa Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri bahkan disadap bersama istrinya. Klaim ini menjadi salah satu poin yang ia angkat untuk menggambarkan betapa luas cakupan penyadapan yang diduga terjadi.
Meski demikian, jumlah dan isi daftar sadapan tersebut belum dikonfirmasi oleh pihak berwenang. Akbar menyatakan informasi itu diperoleh melalui mekanisme yang layak dan ia siap mempertanggungjawabkannya.
Indikasi Bukan Alat Bukti
Menanggapi hal itu, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menilai absennya sejumlah nama dalam daftar bisa dibaca sebagai indikasi, tetapi tidak lebih dari itu. Ia menegaskan bahwa sebuah indikasi tidak otomatis menjadi alat bukti.
“Indikasi itu bukan alat bukti,” kata Sugeng.
Sugeng menambahkan, jika persoalan ini masuk ranah perkara hukum, Listyo Sigit patut diberi kesempatan luas untuk membuka seluruh hasil sadapan dan mengujinya di pengadilan. Menurutnya, mekanisme persidangan menjadi tempat yang tepat untuk menguji kebenaran sebuah dugaan.
Pernyataan itu memberi penekanan bahwa tuduhan penyadapan ilegal memerlukan pembuktian formal, bukan sekadar daftar nama yang beredar di ruang publik. Hal ini penting agar pembahasan tidak berhenti pada spekulasi.
Aspek Kewenangan dalam Penyadapan
Pakar intelijen Universitas Indonesia, Stanislaus Riyanta, menyoroti persoalan dari sisi kewenangan. Menurut dia, para tersangka dalam kasus ini bukan pihak yang berwenang melakukan penyadapan, baik sebagai intelijen maupun sebagai penyidik.
Ia menjelaskan bahwa penyadapan yang dilakukan dalam kerangka intelijen tidak bisa dijadikan alat bukti di pengadilan. Sementara itu, penyadapan oleh penyidik yang sah bersifat pro justitia dan harus didasarkan pada surat perintah penyidikan.
Penjelasan tersebut menempatkan persoalan bukan hanya pada siapa yang disadap, tetapi juga pada dasar hukum dan prosedur yang digunakan. Aspek ini menjadi krusial ketika hasil penyadapan hendak dipakai dalam proses peradilan.
Hingga berita ini ditulis, belum ada konfirmasi resmi dari pihak berwenang terkait jumlah maupun isi daftar 6.000 nomor yang disebut Akbar. Publik pun masih menantikan kejelasan mengenai kebenaran informasi tersebut.
Blak-blakan ada 6.000 nomor yang disadap Listyo cs, Akbar Faizal: Kenapa tidak ada nama Geng Solo? [titlebase] pada akhirnya membuka ruang tanya baru tentang transparansi penyadapan di Indonesia. Isu ini menyentuh langsung persoalan perlindungan privasi warga negara sekaligus batas kewenangan aparat.
Ke depan, perhatian akan tertuju pada apakah daftar sadapan tersebut benar-benar dibuka dan diuji melalui mekanisme hukum yang sah. Tanpa pembuktian formal, absennya sejumlah nama dalam daftar tetap menjadi pertanyaan terbuka yang menuntut jawaban dari pihak-pihak berwenang.
