Cakrawala News – 14 Oktober 2026 | Presiden Prabowo Subianto menunjuk Satyawan Pudyatmoko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Satyawan Pudyatmoko, yang saat ini menjabat Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan, dipilih karena dinilai ahli di bidang pengelolaan gambut dan mangrove. Penunjukan itu disampaikan setelah rapat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/10/2026).
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman mengungkapkan bahwa nama Satyawan muncul dalam rapat tersebut. “Tadi kalau nggak salah ya, Profesor Satyawan kalau nggak salah, itu dari Kementerian Kehutanan,” kata Dudung usai rapat bersama Prabowo. Menurut Dudung, Satyawan merupakan ahli di bidang pengelolaan gambut dan mangrove sehingga cocok memimpin badan yang baru dibentuk itu.
Dudung menambahkan, Kepala BPGMN direncanakan dilantik pada pekan depan. “Jadi saya lihat sudah ada, mudah-mudahan minggu depan bisa dilantik,” ujarnya. Pembentukan BPGMN disebut sebagai upaya pemerintah mencegah kebakaran hutan dan lahan terus terjadi.
Latar Belakang Pembentukan BPGMN
Pembentukan BPGMN tidak lepas dari persoalan karhutla yang berulang, terutama di lahan gambut yang rentan terbakar dan sulit dipadamkan. Ekosistem gambut dan mangrove memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan, mulai dari penyimpanan karbon hingga perlindungan wilayah pesisir. Karena itu, pemerintah memandang perlu ada badan khusus yang menangani pengelolaan kedua ekosistem tersebut secara terpadu.
Penunjukan Satyawan Pudyatmoko juga dinilai sejalan dengan latar belakangnya sebagai Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) dan pejabat yang berpengalaman di bidang konservasi. Selama menjabat Dirjen KSDAE, ia menangani isu-isu perlindungan satwa, kawasan konservasi, serta pengelolaan sumber daya alam. Pengalaman itu diharapkan membantu BPGMN menjalankan tugasnya, terutama dalam memperkuat perlindungan dan pemulihan ekosistem gambut serta mangrove.
Operasi Pemadaman Karhutla Melibatkan 60.177 Personel
Rapat yang dipimpin Prabowo juga membahas situasi terkini penanggulangan karhutla. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyatakan sebanyak 60.177 personel gabungan dikerahkan untuk mendukung operasi darat pemadaman di sejumlah daerah, khususnya Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan. Personel tersebut berasal dari pemadam kebakaran (Damkar), TNI, Polri, Kementerian Kehutanan, dinas kehutanan daerah, dan relawan.
Menurut Teddy, pemadaman masih berlangsung di lahan dengan luas total 639 hektare di enam provinsi, terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatra. “Saat ini fokus utama tertuju pada dua provinsi, yaitu Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan,” kata Teddy menyampaikan hasil rapat di Istana. Ia menyebut tingkat keberhasilan operasi pemadaman di darat rata-rata di atas 80 persen dari luas lahan yang baru terbakar setiap harinya.
Selain operasi darat, pemerintah mengerahkan operasi udara melalui water bombing dengan bantuan helikopter dan pesawat. “Operasi udara melalui water bombing di sejumlah wilayah juga terus dilakukan untuk mempercepat pemadaman,” kata Teddy. Kondisi di Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan dilaporkan menunjukkan perkembangan yang lebih baik. Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) terus dioptimalkan untuk memanfaatkan pertumbuhan awan hujan, seiring perkiraan awal musim hujan yang mulai merata pada pertengahan hingga akhir Oktober 2026.
Arahan Presiden dan Konteks Penanganan
Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo memberikan sejumlah arahan kepada peserta rapat. “Presiden meminta agar upaya penanganan karhutla terus diperkuat dan seluruh sumber daya dikerahkan secara optimal untuk mempercepat pemadaman serta mencegah meluasnya kebakaran,” kata Teddy. Rapat terbatas khusus karhutla itu dihadiri sejumlah pejabat, antara lain Menko Polkam Dudung Abdurachman, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menko PMK Sugiono, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Seskab Teddy Indra Wijaya.
Penunjukan Satyawan Pudyatmoko sebagai calon Kepala BPGMN menandai langkah baru pemerintah dalam menangani persoalan gambut dan mangrove. Badan ini diharapkan tidak hanya berperan saat krisis karhutla, tetapi juga dalam perlindungan dan pemulihan ekosistem jangka panjang. Dengan pengalaman di bidang konservasi, Satyawan diharapkan mampu mengoordinasikan kebijakan lintas instansi yang selama ini bersinggungan dengan pengelolaan gambut dan mangrove.
Ke depan, publik menantikan pelantikan resmi Kepala BPGMN serta rincian tugas dan kewenangan badan tersebut. Selain itu, efektivitas penanganan karhutla masih akan menjadi perhatian, terutama menjelang musim hujan yang diperkirakan mulai merata pada pertengahan hingga akhir Oktober 2026.
