Cakrawala News – 23 September 2026 | Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bertemu Wali Kota New York, ini yang dibahas dalam pertemuan bilateral di Civic Hall, New York, Amerika Serikat, Minggu (20/9/2026). Pertemuan yang berlangsung di sela Urban 20 (U20) Mayors Summit 2026 itu membahas berbagai persoalan perkotaan, mulai dari transportasi publik, banjir, polusi udara, hingga rencana penerbitan obligasi daerah atau Jakarta Bond sebagai alternatif pembiayaan pembangunan.
Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota New York Zohran Kwame Mamdani menyambut baik rencana Jakarta menerbitkan obligasi daerah. Ia bahkan menawarkan mengirimkan tim keuangan New York untuk membantu Pemprov DKI mempersiapkan instrumen pembiayaan tersebut.
“Saya sangat antusias dan mendukung rencana Jakarta menerbitkan obligasi daerah. New York juga telah menggunakan obligasi untuk membiayai pembangunan infrastruktur, termasuk pengolahan limbah dan berbagai fasilitas publik,” kata Mamdani dalam keterangan resmi, Senin (21/9).
Ia kemudian menawarkan pertukaran pengetahuan melalui tim keuangan New York untuk berbagi pengalaman mengenai tahapan yang diperlukan Jakarta. “Kami siap mengirimkan tim keuangan untuk berbagi pengalaman dengan Pemprov DKI Jakarta mengenai persiapan dan proses penerbitan obligasi daerah,” ujar wali kota Muslim pertama New York itu.
Nilai Jakarta Bond dan Tahap Persiapan
Pemprov DKI Jakarta menargetkan penerbitan obligasi daerah sebagai salah satu alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur perkotaan. Namun, informasi mengenai nilai target obligasi daerah tersebut berbeda antar sumber.
Salah satu sumber menyebut Pemprov DKI menargetkan penerbitan obligasi daerah senilai Rp3,5 triliun pada 2027. Sementara sumber lain menyebut rencana Jakarta Bond bernilai Rp5,6 triliun. Perbedaan angka ini belum dijelaskan secara resmi oleh Pemprov DKI. Yang jelas, rencana tersebut masih berada dalam tahap persiapan dan membutuhkan koordinasi dengan pemerintah pusat serta lembaga terkait, termasuk menunggu persetujuan dari pemerintah pusat.
Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Felia Primaresti, menilai hal terpenting dari rencana Jakarta Bond bukan semata-mata mengenai pihak yang mendapatkan pembiayaan. Menurutnya, yang perlu dilihat adalah perubahan peran pemerintah dalam pembiayaan pembangunan.
“Tata kelola yang baik juga berkaitan dengan kemampuan pemerintah membangun kepercayaan, kepastian, transparansi, dan kredibilitas, sehingga sumber daya di luar pemerintah dapat ikut bergerak dan ikut berkontribusi secara positif dalam proses kebijakan dan pembangunan,” ujar Felia.
Dalam kerangka tersebut, pemerintah tidak harus selalu bertindak sebagai penyedia seluruh pembiayaan. Pemerintah juga dapat berperan sebagai enabler dengan menciptakan aturan main yang jelas, memastikan transparansi dan akuntabilitas, membangun kepercayaan, serta membuka ruang bagi dunia usaha, pasar keuangan, masyarakat sipil, maupun mitra pembangunan lainnya untuk berkontribusi terhadap tujuan publik.
Dengan pendekatan itu, pembiayaan pembangunan tidak sepenuhnya bergantung pada APBN maupun APBD. Obligasi daerah, investasi, kerja sama pemerintah dan badan usaha, serta berbagai bentuk kemitraan dapat menjadi alternatif. Namun, penggunaan instrumen tersebut tetap membutuhkan tata kelola yang kuat, termasuk transparansi, pengelolaan risiko, serta kemampuan pemerintah memenuhi kewajiban pembiayaan.
Mamdani Tanya Strategi Atasi Kemacetan Jakarta
Selain soal pembiayaan, pertemuan Pramono Anung bertemu Wali Kota New York, ini yang dibahas juga mencakup tantangan transportasi. Mamdani secara khusus menggali strategi Jakarta dalam mengatasi kemacetan dan mengembangkan transportasi publik.
“Kami banyak berdiskusi tentang transportasi publik di New York. Dan saya ingin tahu yang Anda katakan masalah utama Jakarta adalah kemacetan. Langkah apa yang Anda ambil untuk mengatasi kemacetan itu?” tanya Mamdani kepada Pramono, seperti dikutip dari video yang diunggah Pramono.
Menanggapi pertanyaan itu, Pramono menjelaskan bahwa menurut data PBB, populasi aglomerasi metropolitan Jakarta mencapai 42 juta jiwa. Hampir setiap hari 4 juta orang datang dari daerah penyangga dan kembali pulang ke daerah masing-masing.
Untuk mengatasi kepadatan lalu lintas, Pramono menyebut pengembangan Transjabodetabek sebagai upaya memperkuat konektivitas Jakarta dengan wilayah penyangga sekaligus mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.
“Pertama-tama saya membuka layanan bus Transjabodetabek, di mana bukan hanya melayani wilayah Jakarta, tapi juga wilayah penyangga. Jakarta memiliki bus (Transjakarta), MRT, LRT. Sekarang konektivitas Jakarta saat ini lebih dari 93 persen. Lansia, difabel, masyarakat kurang mampu, dan pelajar, semuanya gratis. Ini semua disubsidi oleh pemerintah Jakarta,” ujar Pramono.
Ia menambahkan, melalui Transjabodetabek pihaknya ingin mengurangi kemacetan dan volume kendaraan yang masuk ke Jakarta sekaligus memperkuat konektivitas wilayah. Pemprov DKI juga memberikan layanan transportasi umum gratis bagi 15 golongan masyarakat, antara lain lansia, penyandang disabilitas, serta pelajar penerima KJP dan mahasiswa penerima KJMU.
Banjir dan Polusi Udara Ikut Dibahas
Pembahasan kemudian berlanjut pada tantangan yang sama-sama dihadapi Jakarta dan New York sebagai kota besar. Banjir dan polusi udara menjadi sejumlah isu yang turut dibahas, termasuk peluang pemanfaatan obligasi daerah untuk mendukung pembangunan.
Dari pertemuan ini, Jakarta dan New York membuka pembahasan lebih lanjut untuk menjajaki kerja sama di bidang pembangunan perkotaan. Pramono menyebut pertemuan bilateral dengan Wali Kota New York merupakan salah satu dari tiga acara utama dirinya di U20.
“Saya di U20 ada tiga acara utama. Yang pertama adalah melakukan bilateral meeting dengan Wali Kota New York, kemudian bilateral dengan Wali Kota Amsterdam, dan menjadi narasumber utama dalam membahas hal yang berkaitan dengan perkotaan, iklim, transportasi, dan sebagainya. Itulah acara utama pada hari ini dan mudah-mudahan berjalan dengan baik dan lancar,” pungkas Pramono Anung, dikutip dari Metrotvnews, Senin (21/9/2026).
Pertemuan Pramono Anung bertemu Wali Kota New York, ini yang dibahas menjadi penting karena menunjukkan bagaimana kota-kota besar dunia saling bertukar pengalaman dalam menghadapi persoalan yang mirip. Bagi Jakarta, dukungan New York berpotensi mempercepat kesiapan Jakarta Bond, meski tetap bergantung pada persetujuan pemerintah pusat dan kesiapan tata kelola.
Ke depan, publik perlu mencermati kelanjutan rencana penerbitan obligasi daerah tersebut, termasuk kejelasan nilai target, jadwal penerbitan, serta skema pengelolaan risiko dan transparansinya. Selain itu, tindak lanjut kerja sama pembangunan perkotaan antara Jakarta dan New York juga masih menunggu pembahasan lebih lanjut dari kedua pihak.
