Cakrawala News – 03 Oktober 2026 | Profil Djamari Chaniago: Eks Menko Polkam jadi Wantimpres [titlebase] menjadi sorotan setelah namanya masuk dalam daftar 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) RI yang dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 2 Oktober 2026. Pelantikan tersebut menandai babak baru karier Djamari setelah sebelumnya menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) pada Kabinet Merah Putih.
Pelantikan para anggota Wantimpres itu dilakukan bersamaan dengan pengangkatan pimpinan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI. Rangkaian pelantikan pada 2 Oktober 2026 merupakan lanjutan dari perombakan kabinet yang berlangsung dua hari berturut-turut, yakni 1 dan 2 Oktober 2026.
Berdasarkan pemberitaan yang dihimpun, pelantikan para anggota Wantimpres didasari Keputusan Presiden Nomor 107p Tahun 2026 tentang Pengangkatan Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia. Nama-nama anggota dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Salah satu nama yang dibacakan adalah Budi Gunawan, yang juga merupakan mantan Menko Polkam sebelum Djamari Chaniago.
Jejak Djamari Chaniago di Kemenko Polkam
Djamari Chaniago menjabat Menko Polkam setelah menggantikan Budi Gunawan. Ia dilantik dalam upacara di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 17 September 2025. Sejak awal menjabat, Djamari langsung melakukan evaluasi terhadap sejumlah desk penindakan yang dibentuk pada era kepemimpinan Budi Gunawan.
Evaluasi itu dibahas dalam rapat perdana Djamari bersama para deputi Kemenko Polkam. Menurut Djamari, salah satu hal yang dibicarakan adalah persoalan keamanan dalam negeri, termasuk apakah desk-desk yang ada akan lebih efektif, kurang efektif, atau justru perlu diperkuat.
Djamari menyatakan seluruh desk tersebut telah memberikan kontribusi baik bagi negara. Meski demikian, ia belum bisa memastikan apakah Kemenko Polkam saat itu akan mengadopsi konsep penindakan melalui desk-desk tersebut.
Selain mengevaluasi desk, Djamari memastikan pihaknya akan merevitalisasi organisasi Kemenko Polkam. Langkah itu dilakukan untuk meningkatkan kinerja lembaga dalam menciptakan stabilitas keamanan dan politik nasional. Namun, ia tidak menjelaskan secara rinci konsep revitalisasi yang akan diterapkan.
Pada masa kepemimpinan Budi Gunawan, Kemenko Polkam memiliki banyak desk khusus untuk menangani berbagai kasus, seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pemberantasan narkoba, korupsi, hingga desk perlindungan pekerja migran Indonesia (P2MI). Desk-desk tersebut terdiri dari beragam instansi yang saling berkesinambungan dan melakukan penindakan mulai dari penegakan hukum, penyitaan barang ilegal, hingga penanggulangan bencana kebakaran hutan.
Pergantian di Kemenko Polkam
Posisi Djamari sebagai Menko Polkam kemudian digantikan oleh Dudung Abdurachman, yang sebelumnya menjabat Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Dudung dilantik Presiden Prabowo pada Kamis, 1 Oktober 2026 di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 104/P/2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi Kemenko Polkam, Brigjen TNI Honi Havana, menyatakan bahwa mekanisme serah terima jabatan telah direncanakan oleh sekretariat. Ia berharap proses itu berjalan lancar, melepas Djamari dengan penuh kehormatan, dan menerima Dudung dengan sebaik-baiknya.
Honi mengaku belum mengetahui kapan sertijab akan dilakukan. Menurutnya, Dudung juga perlu menjalani seremoni serupa dengan Listyo Sigit Prabowo, yang digeser dari posisi Kapolri menjadi KSP.
Pada pelantikan 1 Oktober 2026, Prabowo melantik total 15 menteri dan pejabat setingkat. Selain Dudung, sejumlah posisi strategis lain juga diisi nama baru, termasuk Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi merangkap Menteri ESDM, serta Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Dalam pelantikan itu, Komjen Pol. Suyudi Ario Seto resmi dilantik sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, sementara Komjen Pol. Wahyu Hadiningrat dilantik sebagai Wakapolri. Listyo kemudian dipercaya menjadi Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Dudung Abdurachman.
Rangkaian Reshuffle Ketujuh
Rangkaian pelantikan pada 1 dan 2 Oktober 2026 tercatat sebagai reshuffle ketujuh Kabinet Merah Putih sejak pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan. Pada hari pertama, sebanyak 18 pejabat dilantik, mencakup posisi menteri koordinator, menteri, wakil menteri, pimpinan lembaga, hingga pucuk pimpinan Polri. Sehari berselang, Prabowo kembali melantik pimpinan Bakom RI serta 26 anggota Wantimpres.
Sebelum pelantikan, Prabowo juga menganugerahkan tanda kehormatan kepada Listyo Sigit dan Dedi Prasetyo. Listyo menerima Bintang Mahaputera Adipurna, sedangkan Dedi menerima Bintang Mahaputera Adipradana.
Masuknya Djamari Chaniago ke jajaran Wantimpres menempatkannya dalam posisi strategis sebagai penasihat presiden, meski tidak lagi memegang kendali operasional kementerian koordinator. Perpindahan ini juga menandai berakhirnya masa tugasnya sebagai Menko Polkam yang berlangsung sejak September 2025.
Dengan komposisi Wantimpres yang baru, publik menantikan arah masukan yang akan diberikan kepada Presiden, khususnya di bidang politik dan keamanan. Sejumlah pihak juga mencermati bagaimana evaluasi desk penindakan dan revitalisasi organisasi Kemenko Polkam yang sempat digagas Djamari akan dilanjutkan oleh kepemimpinan baru di bawah Dudung Abdurachman.
