Cakrawala News – 21 September 2026 | Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia telah menghentikan impor solar sejak 1 Juli 2026. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan kemandirian energi nasional. Tidak berhenti di situ, Prabowo juga menyatakan pemerintah akan memproduksi bensin berbahan dasar batu bara. “Stop impor solar sejak 1 Juli, Prabowo: Nanti kita buat bensin dari batubara” menjadi sorotan utama dalam pidato kenegaraan yang disampaikan di Ponorogo, Jawa Timur, Sabtu (19/9/2026).
Kepala Negara mengungkapkan hal itu saat menghadiri resepsi kesyukuran satu abad Pondok Modern Darussalam Gontor. Menurut Prabowo, keberhasilan program biodiesel B50—pencampuran 50 persen minyak kelapa sawit ke dalam solar—telah membuat Indonesia tidak lagi bergantung pada pasokan luar negeri.
“Kita mulai 1 Juli yang lalu kita tidak impor solar dari luar negeri. Solar kita sekarang sudah mandiri,” kata Prabowo dalam tayangan Headline News Metro TV, Sabtu 19 September 2026.
Pernyataan itu sejalan dengan keterangan tertulis Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Ia menyebut kemandirian energi nasional harus dibangun dari kekuatan dan sumber daya yang dimiliki Indonesia sendiri. Hal ini juga ditegaskan Prabowo dalam rapat Dewan Energi Nasional (DEN) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Dari Kelapa Sawit ke Batu Bara
Dalam pidatonya, Prabowo menuturkan bahwa para akademisi dan profesor dari berbagai fakultas teknik di Tanah Air telah berhasil menciptakan bahan bakar dari sumber daya lokal, yakni minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO). Keberhasilan itu, kata dia, menjadi fondasi untuk mengembangkan sumber energi baru.
“Profesor-profesor kita yang pintar, yang benar pintarnya ya, bukan yang profesor tadi itu. Dari fakultas-fakultas teknik kita sudah berhasil bikin solar dari kelapa sawit, dan sudah bisa membikin bensin dari kelapa sawit, dan kita juga nanti akan bikin juga bensin dari batu bara,” ujar Prabowo.
Prabowo menilai langkah penghentian impor solar membantu Indonesia terlepas dari krisis energi. Ia menyoroti kondisi global yang penuh konflik telah memicu kelangkaan pasokan solar di berbagai negara. “Hari-hari ini solar langka di dunia. Kita punya uang pun mungkin tidak ada barangnya. Alhamdulillah kita sudah bisa produksi solar kita sendiri Saudara-saudara,” kata dia.
Bahan baku utama produksi solar dalam program B50, menurut Prabowo, adalah kelapa sawit. Pemerintah sebelumnya menerapkan mandatori B50 dengan mencampurkan 50 persen biodiesel berbasis minyak sawit mentah ke dalam bahan bakar solar.
Perintah E50 dan Eksplorasi Migas
Setelah B50, pemerintah disebut tengah menyiapkan program lanjutan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa Presiden meminta agar kesuksesan B50 diduplikasi untuk bensin melalui program E50, yakni pencampuran etanol 50 persen.
“Kami mendapat arahan langsung dari Bapak Presiden untuk mempelajari kesuksesan B50 dan menerapkannya untuk E50. Dan Bapak Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50,” kata Bahlil usai Sidang Paripurna DEN di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/9).
Langkah ini dinilai krusial. Data ESDM mencatat konsumsi solar nasional mencapai 39 juta kiloliter per tahun, sementara konsumsi bensin bahkan lebih tinggi, 39 hingga 40 juta kiloliter per tahun.
Selain E50, Prabowo juga memerintahkan dua jurus lain untuk mendongkrak produksi minyak dalam negeri. Pertama, eksplorasi cekungan dan blok-blok migas baru. Kedua, menghidupkan kembali 45.000 sumur tua yang mangkrak dengan intervensi teknologi.
“Sumur-sumur tua yang kita miliki akan kita intervensi dengan teknologi. Presiden juga meminta untuk dikelola secara profesional dan tidak boleh ada pelanggaran atau dijual di tempat produksi dari sumur-sumur tua kita yang berjumlah 45.000 sumur tersebut,” tegas Bahlil.
Badan Usaha Khusus Migas
Untuk mengawal target tersebut, pemerintah menyiapkan Badan Usaha Khusus (BUK) Migas. Melalui RUU Migas, lembaga ini akan berada langsung di bawah Presiden.
“Tinggal kita mencari formulasi regulasi yang memperkuat BUK, terutama dalam perizinan. Kita tidak ingin perizinan lintas sektor menjadi penghambat peningkatan lifting kita,” pungkas Bahlil.
Rangkaian kebijakan ini menunjukkan arah baru politik energi Indonesia. Penghentian impor solar sejak 1 Juli dan rencana produksi bensin dari batu bara menjadi penanda bahwa pemerintah ingin mengurangi ketergantungan pada pasokan luar negeri. Namun, sejumlah tantangan masih menanti, mulai dari kesiapan teknologi, kapasitas produksi, hingga regulasi yang mendukung.
Publik akan menantikan langkah konkret berikutnya, terutama terkait pengembangan E50 dan realisasi produksi bensin berbahan batu bara. Jika berhasil, kebijakan ini berpotensi mengubah peta ketahanan energi nasional dalam beberapa tahun ke depan.
