Cakrawala News – 23 September 2026 | Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono Klaim Kegaduhan Masalah MBG hanya karena Ideologis Politik, Mahfud MD: Konyol Itu, menjadi sorotan publik setelah pernyataannya soal kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai reaksi keras. Sudaryono menilai riuhnya kritik di media sosial lebih disebabkan sentimen ideologis dan politis, bukan karena persoalan nyata di lapangan. Pernyataan itu langsung dibantah sejumlah pihak, termasuk mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, yang menyebut alasan tersebut konyol.
Dalam pernyataannya, Sudaryono mengklaim pelaksanaan MBG sebenarnya berjalan lancar. Menurut dia, kegaduhan justru muncul dari kelompok guru, orang tua siswa, wartawan, hingga oknum LSM yang dinilainya membawa kepentingan tertentu. Ia menegaskan BGN akan tetap melanjutkan dan mengeksekusi program tersebut meski diterpa berbagai keluhan.
BGN Akui Lakukan Pembersihan Internal
Di sisi lain, Sudaryono membeberkan langkah pembersihan internal yang dilakukan BGN. Ia menyebut pihaknya memecat petugas yang dinilai tidak kompeten dan menutup hampir 2.000 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memicu kasus keracunan.
Langkah penertiban tersebut, menurut Sudaryono, turut memicu gelombang keluhan dari internal. Perbaikan regulasi supplier juga diakui ikut memperkeruh citra program di jagat maya. Artinya, kritik tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam tubuh pelaksana program.
Pernyataan Sudaryono itu mendapat respons dari DPR RI. Anggota Komisi IX DPR, Nurhadi, meminta BGN tidak menyalahkan pihak yang menyampaikan keluhan. Menurut dia, kritik seharusnya dijawab dengan data dan setiap persoalan di lapangan harus ditangani.
“Kita jangan terjebak pada perdebatan siapa yang membuat ramai persoalan MBG. Yang jauh lebih penting adalah mengapa persoalan itu ramai dan apakah keluhan yang disampaikan guru, orang tua, siswa maupun masyarakat memang benar terjadi di lapangan,” ujar Nurhadi kepada wartawan, Rabu (16/9/2026).
Nurhadi menilai keluhan soal distribusi, kualitas makanan, hingga laporan anak mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi MBG harus menjadi bahan evaluasi. Ia menolak jika persoalan itu langsung dikaitkan dengan kepentingan politik.
DPR Minta BGN Tak Menyudutkan Wartawan
Nurhadi juga meminta BGN tidak menyudutkan wartawan yang memberitakan persoalan dalam pelaksanaan MBG. Menurut dia, media memiliki fungsi penting dalam menyampaikan kondisi lapangan kepada masyarakat.
“Ketika wartawan memberitakan adanya persoalan dalam program pemerintah, jangan kemudian persoalannya dibalik seolah-olah wartawan yang membuat masalah. Justru pemberitaan media adalah salah satu cara masyarakat mengetahui apa yang terjadi di lapangan,” katanya.
Ia menegaskan MBG merupakan program pemerintah yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar dan menyangkut makanan yang dikonsumsi anak-anak. Karena itu, pengawasan terhadap keamanan pangan harus diperketat.
Menurut Nurhadi, pemerintah justru membutuhkan kritik sebagai alarm untuk mengetahui kekurangan program. Ia mengingatkan persoalan akan lebih sulit ditangani jika masyarakat takut menyampaikan keluhan karena khawatir dicap memiliki kepentingan politik.
“Yang harus kita takutkan adalah ketika ada masalah di lapangan tetapi tidak ada yang berani menyampaikan karena khawatir dianggap politis,” ujarnya.
Kritik Publik Jadi Alarm Evaluasi
Polemik ini menunjukkan bahwa program MBG tengah menghadapi ujian kredibilitas. Di satu sisi, BGN bersikeras program berjalan sesuai rencana dan menuding kritik sebagai manuver ideologis politik. Di sisi lain, DPR menilai keluhan publik harus diverifikasi secara objektif.
Sejumlah pemberitaan sebelumnya juga mencatat rentetan kasus keracunan yang membuat program MBG menuai penolakan di sejumlah daerah. Ada pula laporan soal dugaan korupsi yang membuat Kejaksaan Agung memeriksa sejumlah saksi, termasuk penyedia peralatan SPPG.
Pakar juga mengingatkan BGN bahwa sertifikat higiene tidak cukup untuk mencegah keracunan MBG. Hal ini memperkuat argumen bahwa persoalan yang ramai di media sosial bukan semata-mata soal sentimen politik, melainkan menyangkut keselamatan anak-anak.
Sudaryono Klaim Kegaduhan Masalah MBG hanya karena Ideologis Politik, Mahfud MD: Konyol Itu, menjadi penanda bahwa pemerintah perlu lebih terbuka terhadap kritik. Alih-alih mencurigai motif pihak yang menyampaikan keluhan, BGN diminta fokus membenahi tata kelola program.
Ke depan, publik akan menantikan apakah BGN benar-benar menjawab kritik dengan data dan perbaikan nyata. Jika tidak, kegaduhan soal MBG berpotensi terus berlanjut dan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap program yang menyangkut gizi anak-anak Indonesia.
