Cakrawala News – 19 September 2026 | JAKARTA – Target 200 juta rekening bansos dipertanyakan, DPR: Jangan sampai ada pemborosan. Anggota Komisi VIII DPR RI, Muhamad Abdul Azis Sefudin, menyoroti rencana pemerintah membuka hingga 200 juta rekening baru untuk mendukung penyaluran bantuan sosial (bansos). Menurut dia, rencana tersebut perlu dikaji secara menyeluruh agar anggaran yang disiapkan benar-benar sejalan dengan kebutuhan penerima manfaat.
Pemerintah diketahui menyiapkan anggaran sekitar Rp11 triliun melalui bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mendukung pembukaan rekening secara massal. Anggaran itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Azis meminta pemerintah terlebih dahulu memastikan kebutuhan rekening baru tersebut sebelum program dijalankan dalam skala besar. “Jangan sampai kita sibuk membuka rekening sebanyak-banyaknya, sementara persoalan siapa yang berhak menerima bansos belum selesai,” kata Azis kepada wartawan, Rabu (16/9).
Selisih Data LPS dan Target Pemerintah
Politikus Fraksi PDI Perjuangan itu membandingkan target pemerintah dengan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Berdasarkan data tersebut, jumlah masyarakat usia produktif yang belum mempunyai rekening perbankan pada 2026 tercatat sekitar 15,3 juta orang.
Menurut Azis, angka tersebut menunjukkan adanya perbedaan yang cukup besar jika dibandingkan dengan target pembukaan hingga 200 juta rekening baru. Karena itu, pemerintah dinilai perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar penghitungan serta kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program tersebut.
“Pemerintah berkewajiban meyakinkan publik dan menjelaskan secara transparan apa urgensi dari target 200 juta rekening ini, serta siapa sebenarnya sasaran spesifik dari sisa kuota yang begitu besar,” tegas Azis.
Azis mengakui, pemanfaatan layanan perbankan untuk mempercepat distribusi bansos merupakan langkah yang dapat mendukung penyaluran bantuan secara lebih efektif. Namun, dia mengingatkan agar jumlah rekening yang dibuka tidak justru melebihi kebutuhan di lapangan.
Dia juga menyoroti kemungkinan munculnya rekening ganda apabila pembukaan rekening baru dilakukan terhadap masyarakat yang sebelumnya sudah memiliki rekening. Kondisi tersebut, kata dia, berpotensi meningkatkan jumlah rekening yang tidak aktif atau dormant.
“Jangan sampai anggaran besar justru habis untuk program administratif yang tidak efektif,” ujarnya.
Dorong Penguatan DTSEN dan Validitas NIK
Azis mendorong pemerintah memperkuat Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), validitas NIK, serta pemutakhiran data sebagai prioritas untuk memastikan penyaluran bansos tepat sasaran.
“Fokus utama dan prioritas alokasi anggaran seharusnya tetap dicurahkan pada peningkatan kualitas Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), validitas NIK, pemutakhiran data, serta integrasi antar-lembaga demi menjamin ketepatan sasaran bansos,” kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Ia menilai upaya mempercepat penyaluran bansos melalui sarana perbankan patut diapresiasi. Namun, skala program harus sebanding dengan kebutuhan penerima manfaat di lapangan. “Pemerintah harus memastikan target pembukaan rekening ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil penerima bansos,” kata Azis.
Azis juga mendesak pemerintah membuka dasar perhitungan target 200 juta rekening beserta rincian penggunaan anggaran Rp11 triliun. Menurut dia, evaluasi cost-benefit perlu dilakukan agar program ini tidak sekadar memperbesar angka secara administratif semata.
Digitalisasi Bansos dan Kualitas Data
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah tengah mempersiapkan mekanisme penyediaan atau pembuatan rekening massal bagi seluruh masyarakat. Hal ini menyusul arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan setiap warga negara Indonesia memiliki rekening bank guna memperkuat inklusi keuangan dan tingkat literasi keuangan di dalam negeri.
Kepala Pusat Makroekonomi Indef, Rizal Taufikurrahman, menilai digitalisasi bansos dapat menekan kebocoran jika data acuannya akurat. Menurut dia, efisiensi terbesar bukan hanya berasal dari biaya distribusi, melainkan dari kemampuan menekan inclusion dan exclusion error.
“Efisiensi terbesar bukan hanya dari biaya distribusi, melainkan dari kemampuan menekan inclusion dan exclusion error. Artinya, digitalisasi hanya efektif jika ditopang data penerima yang akurat,” kata Rizal saat dihubungi Liputan6.com, Senin (14/9/2026).
Rizal menegaskan pemerintah juga harus memperbaiki tata kelola bansos dari pendataan, penyaluran, hingga evaluasi pelaksanaannya. Ia menyebut masalah utama tetap kualitas data, bukan hanya desil, tetapi juga NIK, pekerjaan, aset, kondisi rumah tangga, pendapatan, dan validitas rekening.
Karena kondisi ekonomi rumah tangga cepat berubah, basis data bansos harus menjadi living database yang terus diperbarui dan diverifikasi.
Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, mencatat ada lebih dari 50 persen penyaluran bansos tidak tepat sasaran. Pemadanan data hingga perbaikan kriteria desil bakal menjadi perhatian.
Pemerintah tengah menyusun sistem agar penyaluran bansos bisa dilakukan secara digital. Targetnya, 50 juta warga termiskin di desil 1-5 akan mendapat alokasi bansos langsung ke rekening yang dimilikinya dan diuji coba mulai tahun depan.
“Subsidi langsung diberikan pada rakyat ke bank account dari rakyat, itu arahan Presiden. Nah dengan begitu membawa keadilan, ya, memberi keadilan kepada masyarakat kita, masyarakat termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan,” ungkap Luhut di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta, Kamis (10/9/2026).
Anggaran dan Dampak yang Perlu Diperhatikan
Rencana pembukaan 200 juta rekening baru menuai pertanyaan karena skala anggarannya besar. Pemerintah menyiapkan sekitar Rp11 triliun dari APBN untuk pembukaan buku rekening massal yang menyasar 200 juta orang.
Azis menilai target 200 juta rekening bansos dipertanyakan, DPR: Jangan sampai ada pemborosan perlu dijawab dengan transparansi. Menurut dia, program administratif yang tidak efektif hanya akan menghabiskan anggaran tanpa memperbaiki ketepatan sasaran bansos.
Ia menekankan pentingnya memastikan target pembukaan rekening benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil penerima bansos. Dengan begitu, tidak terjadi pemborosan anggaran akibat rekening ganda maupun rekening pasif.
Perdebatan ini menunjukkan bahwa digitalisasi bansos tidak cukup hanya dengan memperbanyak rekening. Pemerintah masih perlu menjelaskan dasar penghitungan, sasaran spesifik, serta mekanisme pemutakhiran data agar penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ke depan, publik akan menantikan penjelasan resmi pemerintah mengenai urgensi target 200 juta rekening, rincian penggunaan anggaran Rp11 triliun, serta langkah konkret penguatan DTSEN dan validitas NIK. Tanpa itu, rencana ini berpotensi terus menuai pertanyaan.
