Cakrawala News – 10 Oktober 2026 | Presiden Amerika Serikat Donald Trump terus merajut kekuasaan AS dengan AI, dari Gedung Putih hingga Pentagon, melalui serangkaian langkah yang mempertemukan pemerintah federal dengan perusahaan teknologi terbesar di dunia. Dalam sepekan terakhir, Gedung Putih mempererat hubungan dengan perusahaan AI, Pentagon, dan komunitas intelijen AS, membentuk jaringan baru yang berpotensi memengaruhi arah teknologi sekaligus kebijakan keamanan global.
Langkah itu dimulai dari pertemuan di Gedung Putih pada 29 September 2026. Trump bertemu dengan sejumlah pemimpin perusahaan teknologi dan AI, termasuk CEO Nvidia Jensen Huang, CEO Google Sundar Pichai, dan CEO Meta Mark Zuckerberg. Dalam pertemuan tersebut, para perusahaan AI menandatangani kesepakatan sukarela mengenai pengendalian AI yang disebut Joint Commitment on Frontier Responsibilities.
Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jensen Huang, Dario Amodei, Sundar Pichai, dan Greg Brockman termasuk di antara penandatangan. Kesepakatan itu mendorong penguatan pengawasan internal serta audit terhadap pengembangan dan penerapan model AI tingkat lanjut. Trump menyebut kesepakatan tersebut “mengikat secara moral”, dengan pengawasan AI sebagian besar diserahkan kepada perusahaan teknologi melalui mekanisme pengawasan internal.
Menurut laporan The Guardian, Zuckerberg dilaporkan ikut mengarahkan penyusunan rancangan setelah berbicara dengan Ketua DPR AS Mike Johnson dalam jamuan kenegaraan untuk Presiden Tiongkok Xi Jinping. Zuckerberg kemudian mengedarkan rancangan sebelum pertemuan para CEO, sementara Huang memberikan dukungan. Trump bahkan menggambarkan kesepakatan tersebut dengan bahasa konstitusional, meski berbeda dari konstitusi, kesepakatan itu tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
Empat Lapisan Pengawasan dan Audit
Kesepakatan yang diteken para pemimpin perusahaan teknologi itu mendorong penerapan empat lapisan pengawasan dan audit. Lapisan pertama mengharuskan perusahaan memiliki kontrol internal untuk memantau kemampuan dan keselarasan model, termasuk risiko terkait keamanan siber, keamanan hayati, dan ancaman kimia, serta mencegah model mengakses atau meretas sistem teknis secara tidak diinginkan.
Selain pengendalian internal, perusahaan juga akan bekerja sama dengan auditor atau evaluator independen untuk menilai apakah pengendalian yang diterapkan benar-benar berjalan sesuai tujuan. Dewan direksi juga dilibatkan dalam meninjau risiko AI. Pendekatan ini membuat pengembangan AI melibatkan beberapa lapisan kontrol, bukan hanya satu mekanisme pengawasan.
Pertemuan itu juga menyoroti pembangunan pusat data untuk kebutuhan komputasi AI. Trump disebut mendukung pembangunan pusat data tersebut, dengan perhatian pada pasokan listrik serta kontribusi perusahaan bagi komunitas sekitar.
Instruksi Istilah hingga Pembentukan Super Intelligence Force
Pada hari yang sama dengan pertemuan tersebut, Trump menandatangani perintah eksekutif yang mengarahkan lembaga pemerintah federal menggunakan istilah Super Intelligence dan “SI” sebagai pengganti Artificial Intelligence dan “AI” dalam komunikasi resmi. Perintah itu juga menginstruksikan pemerintah untuk mengembangkan definisi federal mengenai Super Intelligence.
Beberapa hari kemudian, tepatnya pada Minggu (4/10), Trump mengumumkan pembentukan Super Intelligence Force, satuan tugas federal baru yang bertugas mengoordinasikan upaya pemerintah untuk memastikan AS tetap memimpin dunia dalam bidang kecerdasan super. Pengumuman itu disampaikan melalui unggahan di platform Truth Social.
Direktur Intelijen Nasional AS Jay Clayton akan memimpin satuan tugas tersebut. Ketua Komisi Perdagangan Federal (FTC) Andrew Ferguson, Wakil Menteri Pertahanan untuk Riset dan Rekayasa Emil Michael, serta Direktur Kantor Manajemen Personalia Scott Kupor turut memimpin kelompok tersebut. Satuan tugas itu akan bertanggung jawab kepada Trump dan Kepala Staf Gedung Putih Susie Wiles.
Kelompok tersebut diberi waktu 120 hari untuk menyusun laporan mengenai risiko dan peluang yang ditimbulkan oleh teknologi AI. Piagam pembentukannya mencakup penyusunan rencana untuk menghadapi ancaman yang berkaitan dengan kecerdasan super terhadap masyarakat. Satuan tugas itu juga disebut akan berupaya mencegah regulasi berlebihan serta regulatory capture, yakni kondisi ketika kebijakan atau regulasi dipengaruhi secara berlebihan oleh kelompok kepentingan tertentu.
Clayton mengatakan, “Presiden meminta agar sebuah kelompok dibentuk untuk memastikan persis seperti yang dia katakan, yakni agar kita tetap menjadi pemimpin dalam superinteligensi dan kepentingan rakyat Amerika ditempatkan sebagai prioritas.” Dia juga menegaskan, “Risiko jika kita tidak menjadi yang terdepan sangat tinggi.”
Penunjukan Clayton juga menandai perubahan dibanding pendahulunya, David Sacks, investor Silicon Valley yang mendorong pertumbuhan dan deregulasi serta memiliki kepentingan finansial langsung di sejumlah perusahaan AI. Sacks dikenal mendukung AI accelerationism, pandangan yang berseberangan dengan doomerism, yakni kekhawatiran bahwa perkembangan AI dapat berujung pada kepunahan manusia.
Musk Kembali ke Lingkaran Pemerintahan dan Masuk ke Ranah Pertahanan
Pada saat bersamaan, Trump menginstruksikan pemerintah federal mengganti penyebutan “kecerdasan buatan” menjadi “superintelligence” dalam dokumen pemerintah. Musk segera mengikuti istilah itu dengan mengganti nama anak perusahaan SpaceXAI menjadi SpaceXSI. Perubahan tersebut beriringan dengan kembalinya Musk ke lingkaran pemerintahan, lebih dari setahun setelah keterlibatannya dalam Department of Government Efficiency (DOGE) berakhir.
Keterlibatan Musk kini bergerak ke ranah pertahanan. Menteri Pertahanan Pete Hegseth menunjuk Musk bersama Palmer Luckey dan Emil Michael dalam Project Meridian untuk mengkaji masa depan peperangan. Dalam 120 hari, mereka dijadwalkan menghasilkan laporan publik mengenai cara mencapai “dominasi teknologi absolut di medan perang generasi berikutnya.”
Langkah berikutnya membawa AI langsung ke pusat mesin intelijen AS. Trump menunjuk Direktur Intelijen Nasional Jay Clayton sebagai pejabat AI pemerintah sekaligus ketua Super Intelligence Force.
Sejumlah pihak menilai rangkaian kebijakan ini menunjukkan upaya pemerintahan Trump untuk menjaga pengembangan teknologi tetap cepat sekaligus menangani risiko yang muncul dari perkembangan AI. Namun, pola yang sama juga memicu perdebatan mengenai batas kepentingan pribadi dan jabatan publik, terutama karena sebagian perusahaan yang terlibat memiliki kaitan langsung dengan kebijakan yang ditandatangani Trump.
Dengan pembentukan Super Intelligence Force dan masuknya AI ke ranah pertahanan serta intelijen, arah kebijakan teknologi AS dalam beberapa bulan ke depan akan menjadi perhatian. Laporan yang dijadwalkan terbit dalam 120 hari menjadi salah satu tonggak yang perlu dicermati untuk melihat sejauh mana AI akan menyatu dengan kekuasaan pemerintahan Trump, dari Gedung Putih hingga Pentagon.
