Warga Malaysia Boikot Produk Indonesia Buntut Asap Karhutla, Pakar Ingatkan Dampak Bilateral

Warga Malaysia Boikot Produk Indonesia Buntut Asap Karhutla, Pakar Ingatkan Dampak Bilateral
Warga Malaysia Boikot Produk Indonesia Buntut Asap Karhutla, Pakar Ingatkan Dampak Bilateral

Cakrawala News – 29 Oktober 2026 | Seruan Malaysia boikot produk Indonesia akibat asap, pakar: Lebih baik boikot perusahaan terlibat karhutla kian menguat di media sosial setelah kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia menyelimuti sejumlah wilayah Malaysia. Sebagian warga Malaysia memilih berhenti membeli produk asal Indonesia sebagai bentuk protes, sementara sejumlah ekonom menilai langkah itu bukan solusi yang tepat dan menyarankan tekanan diarahkan langsung kepada perusahaan yang terbukti terlibat pembakaran hutan.

Gerakan boikot ini tidak hanya dipicu oleh asap yang tak kunjung mereda, tetapi juga oleh pernyataan pejabat Indonesia yang dianggap menyinggung negara tetangga. Salah satu warga Malaysia, Hasnah AS, mengaku selama bertahun-tahun mengonsumsi Indocafe, teh manis Sosro, dan menggunakan santan Kara untuk memasak. Kini ia memilih berhenti membeli produk-produk tersebut.

“Saya yakin produk buatan Malaysia sama bagusnya,” kata Hasnah, sebagaimana dikutip The Straits Times, Senin (26/10).

Bagi Hasnah, aksi boikot bukan semata-mata persoalan kabut asap. Ia juga menyoroti hinaan di media sosial serta komentar Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan yang menyebut Malaysia mendapatkan oksigen dari hutan Indonesia. Menurut Hasnah, jika warga Malaysia tidak memberikan pelajaran, pernyataan semacam itu tidak akan berhenti.

Seruan Boikot Meluas di Media Sosial

Sikap Hasnah mencerminkan rasa frustrasi sebagian warga Malaysia terhadap kabut asap yang tak kunjung hilang. Seruan serupa muncul di media sosial. Warga Malaysia pengguna Facebook, Salbiah Ahamand, misalnya, berencana beralih dari santan asal Indonesia dan meminta rekomendasi produk lokal melalui unggahannya. Unggahan tersebut menuai lebih dari 400 komentar, dengan sejumlah pengguna menyarankan merek Malaysia seperti Saji dan Rasaku.

Pengguna media sosial lainnya, Mohd Fikri, turut menanggapi pernyataan pejabat Indonesia dan membahas kemungkinan boikot. Unggahannya memicu perdebatan, termasuk komentar yang secara terbuka mengajak warga Malaysia menghentikan pembelian produk Indonesia.

“Boikot saja mereka. Mereka nyaman-nyaman saja menghina kita dengan lelucon oksigen,” kata salah satu netizen, seperti dikutip dalam pemberitaan tersebut.

Mohd Fikri bahkan menilai pemerintah Indonesia akan menghentikan aliran oksigen ke Malaysia jika mengetahui warga negara itu melakukan boikot. Pernyataan ini menunjukkan bahwa isu asap telah berkembang menjadi persoalan sentimen antarwarga di kedua negara, melampaui persoalan lingkungan semata.

Pakar: Boikot Produk Berisiko Merugikan Kedua Negara

Di tengah meluasnya seruan boikot, ekonom Barjoyai Bardai memperingatkan bahwa langkah tersebut berpotensi merugikan kedua negara. Ia menyinggung nilai perdagangan bilateral Indonesia-Malaysia pada tahun lalu yang mencapai US$26,6 miliar atau sekitar Rp482,2 triliun. Angka itu menunjukkan betapa eratnya keterkaitan ekonomi kedua negara sehingga boikot berisiko menimbulkan dampak timbal balik.

Alih-alih memboikot seluruh produk Indonesia, Barjoyai menilai tekanan akan lebih efektif jika diarahkan kepada perusahaan yang terbukti terkait dengan pembakaran hutan. Dengan begitu, sasaran protes menjadi lebih tepat dan tidak menghukum pelaku usaha yang tidak berkaitan dengan karhutla.

Meski demikian, ia menekankan bahwa langkah tersebut perlu disertai tekanan dari lembaga keuangan, penegakan hukum, dan jalur diplomatik. Artinya, penyelesaian persoalan asap lintas batas membutuhkan pendekatan yang menyeluruh, bukan sekadar aksi konsumen yang bersifat simbolis.

Pandangan senada muncul dalam pemberitaan yang menyebut bahwa boikot terhadap produk Indonesia dinilai bukan solusi untuk mengatasi kabut asap. Seruan Malaysia boikot produk Indonesia akibat asap, pakar: Lebih baik boikot perusahaan terlibat karhutla dengan demikian menyoroti perlunya protes yang terarah, bukan hukuman kolektif terhadap seluruh produk Tanah Air.

Asap Karhutla dan Relasi Dagang yang Erat

Kabut asap akibat karhutla di sejumlah wilayah Indonesia menjadi pemicu utama kemarahan sebagian warga Malaysia. Asap yang menyelimuti negara itu tidak hanya mengganggu aktivitas sehari-hari, tetapi juga menimbulkan keluhan kesehatan, termasuk sesak napas yang dialami warga.

Di sisi lain, hubungan dagang Indonesia dan Malaysia sangat erat. Nilai perdagangan bilateral yang mencapai US$26,6 miliar pada tahun lalu menggambarkan besarnya arus barang dan jasa antara kedua negara. Karena itu, aksi boikot berpotensi memukul pelaku usaha di kedua sisi, termasuk produsen makanan dan minuman yang selama ini menjadi langganan konsumen Malaysia.

Produk seperti kopi instan, teh kemasan, dan santan disebut sebagai beberapa barang yang paling terdampak dari seruan boikot. Sejumlah warga Malaysia bahkan telah mencari alternatif merek lokal sebagai pengganti, sebagaimana terlihat dalam diskusi di media sosial.

Namun, para pengamat mengingatkan bahwa memindahkan pembelian ke produk lokal tidak serta-merta menyelesaikan akar masalah. Persoalan utama, yakni karhutla dan kabut asap lintas batas, tetap memerlukan penanganan serius dari pemerintah Indonesia, termasuk penegakan hukum terhadap perusahaan yang membuka lahan dengan cara membakar.

Yang Perlu Dicermati ke Depan

Perkembangan ini menunjukkan bahwa isu lingkungan dapat dengan cepat berubah menjadi persoalan diplomatik dan ekonomi. Pernyataan pejabat yang dianggap meremehkan negara tetangga turut memperkeruh situasi, sehingga komunikasi publik yang lebih hati-hati menjadi penting bagi kedua pemerintah.

Ke depan, publik akan menantikan apakah seruan boikot di Malaysia menguat atau mereda, serta bagaimana respons pemerintah Indonesia terhadap keluhan lintas batas ini. Di sisi lain, dorongan agar tekanan diarahkan kepada perusahaan yang terbukti terlibat karhutla, disertai langkah hukum dan diplomatik, menjadi usulan yang perlu diperhatikan dalam penyelesaian jangka panjang.

Exit mobile version