Cakrawala News – 21 Oktober 2026 | Gelombang Demo Peringatan Darurat BEM UI and Masyarakat Sipil Siap Kepung Jakarta Besok 20 Oktober menjadi sorotan menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama sejumlah elemen mahasiswa dan masyarakat sipil menggelar aksi di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026). Aksi ini disebut sebagai evaluasi dua tahun pemerintahan sekaligus penanda bahwa gelombang protes masih berlanjut.
Ketua BEM UI Yatalathof Imawan sebelumnya menyatakan bahwa aksi akan digelar di dua titik, yakni di sekitar Tugu Tani, Jalan Raya Kebon Sirih, dan Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat. Ia menegaskan bahwa BEM UI turun bersama universitas lain dan koalisi masyarakat sipil lainnya.
Menurut Athof, sengaja memilih 20 Oktober 2026 karena bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia menilai masyarakat sipil sudah sangat kecewa dengan kondisi saat ini. Karena itu, aksi tersebut bukan sekadar menuntut evaluasi terhadap pemerintahan.
“Dua tahun pemerintahan yang gagal untuk apa di evaluasi? Kita bergerak karena sudah tidak ada harapan. Kedaulatan rakyat direbut oleh penguasa dapat dilihat dari segala ironi dan penindasan di berbagai daerah. Jadi kita bergerak atas dasar ingin rakyat berdaulat juga,” kata Athof, Senin (19/10/2026).
Pendekatan Baru Tanpa Almamater dan Komando
Berbeda dari aksi-aksi sebelumnya, BEM UI mencoba pendekatan baru dalam demonstrasi kali ini. Mahasiswa tidak mengenakan jas almamater dan mengurangi dominasi orasi selama aksi berlangsung. Mereka juga tidak lagi menggunakan sistem komando terpusat seperti pada aksi-aksi sebelumnya.
Wakil Ketua BEM UI 2026 Fathimah Azzahra menjelaskan bahwa keputusan tersebut merupakan bagian dari upaya mahasiswa menguji model aksi yang berbeda. Pendekatan ini juga dilakukan untuk mengantisipasi potensi provokasi di antara peserta aksi.
“Nah, sebenarnya itu memang sebuah tantangan. Tapi kita sudah menyiapkan mekanisme sih supaya kita bisa terhindar dari provokasi di antara kita,” kata Fathimah.
Ia menyebut aksi kali ini dirancang lebih cair dengan mengurangi pola komando terpusat. Massa dari masing-masing elemen mahasiswa diminta datang langsung ke lokasi aksi agar lebih mudah berkumpul tanpa bergantung pada satu jalur koordinasi.
Menurut Fathimah, keputusan itu tidak terlepas dari pengalaman mahasiswa menghadapi pengadangan dan kendala dalam menggelar aksi sebelumnya. Ia menyebut hambatan sebelum massa mencapai lokasi demonstrasi dapat mempengaruhi kondisi psikologis peserta.
“Karena kita kan udah berkali-kali juga ya disekat. Bahkan bukan cuma di pencegatan aja, tapi komando kita juga tiba-tiba membatalkan diri terakhir kali ya kan, sampai kita harus tiba-tiba sewa tempat,” ujarnya.
Dengan model tanpa komando, mahasiswa dan elemen masyarakat lain diharapkan lebih mudah berkumpul. Peserta pun diharapkan tiba di lokasi dalam kondisi lebih tenang dan siap mengikuti kegiatan.
Lima Tuntutan yang Dibawa
Dalam aksi tersebut, elemen mahasiswa dan masyarakat sipil menyampaikan lima tuntutan. Tuntutan pertama adalah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional serta memulihkan ekosistem yang terdampak.
Tuntutan kedua berkaitan dengan pembenahan tata kelola kebijakan ekonomi untuk mengatasi ketimpangan sosial di masyarakat. Ketiga, mahasiswa mendesak penghentian penyempitan ruang sipil dan militerisasi.
Fathimah mengatakan tuntutan tersebut kembali disuarakan karena mahasiswa menilai belum ada perubahan yang berarti.
“Ini juga tuntutan yang sudah cukup sering kita bawa, tapi masih harus kita bawa lagi karena rasanya belum terlalu ada perubahan,” ujarnya.
Tuntutan keempat adalah pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Mahasiswa menilai persoalan tersebut masih mengkhawatirkan dan perlu menjadi perhatian pemerintah. Sementara itu, tuntutan kelima menyangkut sektor pendidikan. BEM UI mendesak penurunan biaya pendidikan dan perwujudan sistem pendidikan yang berpihak kepada rakyat.
Perkiraan Massa dan Keterlibatan Kampus
Koordinator Sosial dan Politik BEM UI, Hafidz Hernanda, memperkirakan sekitar 500 hingga 700 mahasiswa dan unsur masyarakat sipil mengikuti aksi di Tugu Tani. Ia menyebut konsolidasi telah dilakukan sehari sebelumnya dan sejumlah unsur masyarakat sipil serta mahasiswa telah mengonfirmasi kehadiran.
Peserta aksi berasal dari sembilan kampus, termasuk Universitas Indonesia (UI), Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Universitas Brawijaya (UB), Universitas Gadjah Mada (UGM), Politeknik Negeri Jakarta (PNJ), Universitas Diponegoro (Undip), UPN Veteran Yogyakarta, Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Universitas Airlangga (Unair).
Massa dijadwalkan berkumpul langsung di Tugu Tani hingga pukul 18.00 WIB, sesuai waktu yang tercantum dalam surat pemberitahuan kepada kepolisian. Selain BEM UI, elemen mahasiswa yang terlihat hadir antara lain mahasiswa IPB University dan UIN Syarif Hidayatullah.
Selain itu, sejumlah koalisi masyarakat sipil mulai mengunggah konten di akun media sosial yang mengindikasikan rencana untuk turut menggelar aksi pada Selasa. Salah satunya adalah Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI), yang mengunggah kritik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran selama dua tahun terakhir. Serikat Tahanan Politik juga kembali mengunggah poster bergambar burung Garuda dengan latar belakang biru dan tulisan “Peringatan Darurat”.
BEM UI juga merencanakan aksi lanjutan pada 28 Oktober 2026, bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda. Namun, Hafidz belum mengungkap lokasi aksi berikutnya.
Gelombang Demo Peringatan Darurat BEM UI and Masyarakat Sipil Siap Kepung Jakarta Besok 20 Oktober menegaskan bahwa tekanan dari kalangan mahasiswa dan masyarakat sipil belum surut memasuki dua tahun pemerintahan. Model aksi yang lebih cair dan tanpa almamater menjadi uji coba baru bagi mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi.
Yang perlu dicermati berikutnya adalah bagaimana lima tuntutan tersebut ditanggapi pemerintah, sekaligus bagaimana aksi lanjutan pada 28 Oktober 2026 akan berlangsung. Perkembangan ini akan menjadi penanda sejauh mana ruang sipil dan dialog antara pemerintah dan mahasiswa tetap terbuka.
