Cakrawala News – 11 September 2026 | Badan Gizi Nasional (BGN) mencoret sebanyak 1.653 sekolah dari daftar penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala BGN Sudaryono menyatakan mayoritas satuan pendidikan yang dikeluarkan dari daftar tersebut merupakan sekolah swasta bertaraf internasional hingga lembaga yang dinilai sudah mampu secara finansial.
“Mayoritas dari 1.653 yang kami exclude atau kami keluarkan dari daftar penerima manfaat tadi adalah sekolah-sekolah swasta bertaraf internasional, sekolah atau satuan pendidikan yang bekerja sama dengan institusi internasional maupun nasional dan sekolah-sekolah yang sudah mandiri secara finansialnya, tanpa bergantung pada bantuan operasional sekolah atau dana BOS,” kata Sudaryono dalam keterangannya, Kamis (10/9/2026).
Keputusan itu diambil setelah BGN melakukan pemutakhiran data bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama. Pendataan mencakup lebih dari 580.000 satuan pendidikan di Indonesia, mulai dari sekolah negeri, madrasah, pondok pesantren, hingga satuan pendidikan keagamaan lainnya.
340 Ribu Satuan Pendidikan Sudah Terlayani
Dari total tersebut, Sudaryono menyebut lebih dari 340.000 satuan pendidikan telah mendapatkan layanan MBG. Sementara itu, sekitar 240.000 satuan pendidikan lainnya belum menerima program tersebut.
“Lebih dari 340.000 sekolah telah mendapatkan atau dilayani program MBG di sekolahnya artinya masih ada sekitar 240.000 sekolah yang belum menerima program MBG,” ujar Sudaryono.
Menurutnya, pemutakhiran data dilakukan agar perluasan program MBG dapat berjalan secara terukur. BGN juga ingin memastikan perluasan layanan mempertimbangkan prioritas serta kondisi masing-masing wilayah.
Di sisi lain, BGN mengaku menerima banyak permohonan dari sekolah yang hingga kini belum mendapatkan layanan MBG. Hal ini menunjukkan tingginya antusiasme satuan pendidikan terhadap program yang menjadi andalan pemerintah tersebut.
Langkah pengecualian terhadap 1.653 satuan pendidikan itu menegaskan bahwa BGN berupaya menyalurkan sumber daya secara lebih tepat sasaran, dengan memprioritaskan lembaga yang benar-benar membutuhkan dukungan finansial.
Penguatan SOP di Sekolah Rakyat
Di sisi lain, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul meminta para kepala Sekolah Rakyat memperkuat standar operasional prosedur (SOP) serta mengenali dengan baik seluruh sumber daya manusia, mulai dari siswa, guru, wali asuh, wali asrama, hingga petugas keamanan.
Dengan demikian, kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik dan segala potensi penyelewengan tiga dosa besar pendidikan, yaitu perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi, dapat dicegah.
“Perkuat SOP, perkuat proses bisnis bapak-ibu sekalian, kenali dengan baik sumber daya manusia yang ada di sana, kenali juga dengan baik kondisi siswa kita yang ada di sana,” kata Gus Ipul saat rapat bersama seluruh Kepala Sekolah Rakyat dan kepala sentra secara daring melalui Zoom, Jumat (11/9/2026).
Gus Ipul juga meminta kepala sekolah menerapkan kontrak kerja, seperti pakta integritas, dengan seluruh tenaga kependidikan. Tujuannya agar semua pihak di sekolah memiliki pemahaman yang sama selama menjalankan kegiatan pendidikan dan memitigasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
“Jadi Kepala Sekolah one-on-one bisa bikin kontrak kerja dengan mereka (tenaga kependidikan). Kemudian sosialisasikan, laksanakan dengan benar, seluruh penyelenggara Sekolah Rakyat tahu dan paham SOP-nya,” jelasnya.
Selain itu, Gus Ipul menginstruksikan para kepala sentra untuk ikut terlibat membantu kinerja kepala sekolah. Jika ada siswa yang membutuhkan rehabilitasi, siswa tersebut dapat dititipkan terlebih dahulu di sentra terdekat sebelum melanjutkan proses pembelajaran.
Sebab, para murid Sekolah Rakyat berasal dari latar belakang keluarga rentan yang beragam sehingga membutuhkan perhatian dan penanganan ekstra. Gus Ipul menegaskan pihaknya tidak akan menoleransi kasus perundungan, kekerasan fisik maupun seksual, serta intoleransi.
Gambaran Pendidikan Global
Sementara itu, hasil Programme for International Student Assessment (PISA) 2025 menunjukkan gambaran kompleks bagi Finlandia, negara yang sistem pendidikannya lama menjadi acuan dunia, termasuk Indonesia. Sebanyak 7.668 siswa dari 240 sekolah di Finlandia mengikuti asesmen tersebut, mewakili sekitar 59.900 pelajar berusia 15 tahun atau sekitar 93 persen dari populasi anak usia 15 tahun di negara itu.
Pelajar Finlandia masih mencatat skor di atas rata-rata negara-negara OECD dalam tiga bidang yang diuji, yakni sains, matematika, dan membaca. Namun, dalam rentang dua dekade terakhir, grafik PISA memperlihatkan penurunan skor yang cukup signifikan dibandingkan periode puncak pada 2006.
Pada PISA 2025, Finlandia memperoleh 504 poin untuk sains, 469 poin untuk matematika, dan 474 poin untuk membaca. Sebagai pembanding, rata-rata OECD masing-masing berada di 482 poin untuk sains, 463 poin untuk matematika, dan 461 poin untuk membaca.
Dengan demikian, Finlandia masih unggul 22 poin dalam sains, 6 poin dalam matematika, dan 13 poin dalam membaca dibandingkan rata-rata OECD, meski keunggulan itu tidak lagi sebesar dua dekade sebelumnya. Penurunan skor sains terlihat konsisten, dari 563 poin pada 2006 menjadi 504 poin pada PISA 2025.
Dinamika kebijakan pendidikan di Tanah Air dan perbandingan dengan negara lain menunjukkan bahwa tata kelola sekolah, mulai dari penargetan bantuan gizi hingga penguatan prosedur keselamatan, menjadi pekerjaan rumah yang terus berjalan. Publik perlu mencermati bagaimana pemutakhiran data MBG dan penguatan SOP di Sekolah Rakyat diimplementasikan di lapangan, sekaligus menimbang pelajaran dari tren capaian pendidikan global.
