Cakrawala News – 19 September 2026 | Pendiri Microsoft, Bill Gates, menyatakan bahwa Bill Gates sebut tak ada pemerintah di dunia yang siap hadapi dampak AI, mulai dari hilangnya pekerjaan, serangan siber, hingga ketergantungan manusia pada pendamping virtual. Dalam wawancara dengan Reuters yang diterbitkan Selasa, 15 September 2026, Gates bahkan mengibaratkan kecerdasan buatan sebagai sebuah “kecerdasan asing” atau alien intelligence yang kemunculannya seharusnya mendorong negara-negara besar bekerja sama.
“Saya tidak berpikir pemerintah mana pun sudah mendalami persoalan ini sedalam yang seharusnya,” kata Gates kepada Reuters. Peringatan itu menandai pergeseran sikap Gates, yang selama bertahun-tahun dikenal optimistis terhadap kemampuan AI untuk meningkatkan produktivitas, kesehatan, dan pendidikan. Kini ia memberi perhatian lebih besar pada berbagai risiko yang menyertai teknologi tersebut.
Seruan Kerja Sama AS dan China
Salah satu perhatian utama Gates adalah persaingan teknologi antara Amerika Serikat dan China. Kedua negara berada di garis depan perebutan dominasi AI, mulai dari pengembangan model hingga semikonduktor canggih dan infrastruktur komputasi. Menurut Gates, persaingan geopolitik tidak boleh menghalangi Washington dan Beijing bekerja sama menghadapi risiko AI yang dapat melampaui batas negara.
Reuters melaporkan Gates telah membicarakan persoalan AI dengan Presiden AS Donald Trump dan berharap dapat membahas masalah serupa dengan Presiden China Xi Jinping. Seruan itu muncul ketika persaingan AI antara Washington dan Beijing justru semakin intensif, termasuk menyangkut pembatasan ekspor cip, kemampuan model AI, keamanan teknologi, serta potensi penggunaan sistem otonom di bidang militer.
PBB Jadikan Tata Kelola AI Fokus Utama
Peringatan Gates sejalan dengan langkah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menempatkan tata kelola AI sebagai perhatian utama menjelang Sidang Umum PBB di New York. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Rabu, 16 September 2026, menegaskan bahwa perlindungan warga negara dari ancaman AI merupakan tanggung jawab utama setiap pemerintah.
“Kita tidak bisa mengabaikan kekhawatiran yang telah disampaikan, terutama oleh mereka yang berada di garis depan pengembangan AI,” kata Guterres, dikutip CNA. Kepala Hak Asasi Manusia PBB Volker Türk turut mengirim surat kepada sejumlah negara dan pengembang AI mengenai dampak teknologi tersebut. Ia memperingatkan bahwa perlombaan menciptakan AI yang semakin kuat dapat menjadi lompatan menuju risiko eksistensial bagi kehidupan.
Trump Nilai Pengamanan Sudah Cukup
Sikap PBB berlawanan dengan Presiden AS Donald Trump yang menilai pengamanan saat ini sudah memadai. Trump menyatakan AS sudah memiliki kekuatan pidana dan regulasi yang besar untuk mengawasi perusahaan AI. “Satu-satunya kendali atau ‘pagar pengaman’ yang dibutuhkan AI adalah PRESIDEN YANG KUAT DAN CERDAS (IQ Tinggi!), dan AS memilikinya, sangat banyak!” tulis Trump di Truth Social, dikutip The Independent. Ia juga menuduh adanya persekongkolan terhadap AI dan pusat data yang dinilainya hanya akan menguntungkan China.
Peringatan dari Raja Charles hingga Sam Altman
Kekhawatiran serupa datang dari Raja Charles III. Dalam pertemuan tingkat tinggi para pemimpin industri AI di Dumfries House, East Ayrshire, Skotlandia, Kamis, 17 September 2026, ia memperingatkan “bahaya eksistensial” AI apabila teknologi itu jatuh ke tangan yang salah. Menurut Charles, AI tidak hanya mampu memperbaiki dan menyelamatkan kehidupan, tetapi juga berpotensi mengembangkan kemampuan yang jauh lebih gelap jika tidak dikendalikan.
CEO OpenAI Sam Altman juga mengakui bahwa perkembangan AI bisa berjalan sangat buruk jika manusia kehilangan kendali. Menurut Altman, teknik alignment dan keselamatan AI harus terus berkembang mengimbangi peningkatan kemampuan model. Ia juga menyoroti risiko jika AI superkuat hanya terkonsentrasi pada satu individu, perusahaan, atau negara, karena dapat memaksakan pandangan tertentu dan menciptakan kondisi distopia.
CEO Anthropic Dario Amodei menyerukan perlambatan pengembangan AI melalui kerangka kerja tiga langkah, yang mendapat dukungan dari Pemilik xAI Elon Musk dan Kepala OpenAI Sam Altman. Namun, CEO Nvidia Jensen Huang mengecam usulan koordinasi perlambatan tersebut. Ia menilai perusahaan AI seharusnya mampu menangani masalah keselamatan secara mandiri tanpa perlu undang-undang atau regulasi baru.
Yang Perlu Diperhatikan ke Depan
Perdebatan mengenai keamanan AI semakin kompleks karena menyentuh isu persaingan usaha. Laboratorium AI terkemuka saling bersaing, sementara UU Antimonopoli Sherman di AS pada umumnya melarang kesepakatan antarpesaing yang secara tidak wajar membatasi persaingan. Artinya, upaya koordinasi keselamatan dapat berhadapan dengan persoalan hukum.
Peringatan Bill Gates sebut tak ada pemerintah di dunia yang siap hadapi dampak AI menjadi pengingat bahwa laju pengembangan teknologi saat ini berjalan lebih cepat daripada kesiapan regulasi dan kelembagaan di banyak negara. Pertanyaannya bukan lagi apakah AI akan mengubah dunia, melainkan seberapa siap pemerintah, industri, dan masyarakat mengelola risikonya sebelum dampaknya benar-benar terasa.
