Cakrawala News – 18 Oktober 2026 | Kasus bupati Klaten OTT KPK kembali mencuri perhatian publik setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo sebagai tersangka dalam dugaan suap dan manipulasi hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penetapan tersangka itu merupakan buntut operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan lembaga antirasuah tersebut, dan dampaknya langsung terasa di Klaten, Jawa Tengah, mulai dari reaksi warga hingga langkah partai politik yang menaungi sang bupati.
KPK mengumumkan penetapan tersangka dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (16/10/2026). Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menyebut ada tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini.
Ketiganya adalah Hamenang Wajar Ismoyo (HWI) selaku Bupati Klaten periode 2025-2030, Ahmad Luthfi H Rahmatullah (ALU) selaku Kepala BPK Jawa Tengah, serta Muhammad Amin Wahyu Utomo (MAW) selaku pihak swasta dari PT Madani Winasis Creative.
Menurut keterangan KPK, sejak menjabat sebagai Bupati Klaten, Hamenang diduga menerima setoran rutin dengan total sekurang-kurangnya Rp1,8 miliar sejak 2025 hingga sekarang. Uang tersebut, menurut penyidik, berasal dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Selain dugaan setoran rutin, bupati Klaten OTT KPK ini juga dikaitkan dengan dugaan suap terkait pemeriksaan BPK. Sejumlah isu lain yang mencuat dalam pemberitaan mencakup dugaan setoran dari tambang hingga dugaan penggunaan uang untuk membayar utang Pilkada. Namun, seluruh dugaan tersebut masih berstatus penyelidikan dan penyidikan, dan belum ada putusan pengadilan yang menyatakan yang bersangkutan bersalah.
PDIP Siap Pecat Hamenang
Dampak politik dari kasus ini bergerak cepat. Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Partai, Komarudin Watubun, menyatakan partainya sedang memproses pemecatan tidak hormat terhadap Hamenang sebagai kader.
“Untuk itu, kami lagi proses pemecatan. Hari Senin besok, kami pecat. Hari Senin kami akan keluarkan surat rekomendasi pemecatan dengan tidak hormat ke yang bersangkutan,” kata Komarudin dalam keterangannya, Sabtu (17/10/2026).
Komarudin mengaku menyesalkan tindakan Bupati Klaten karena partai telah berulang kali mengingatkan kadernya, baik di eksekutif maupun legislatif, agar tidak menyalahgunakan jabatan untuk korupsi. Ia menyebut pada 14 September 2026 atau sekitar 23 hari sebelum kasus ini mencuat, sejumlah kepala daerah termasuk Hamenang dipanggil ke DPP untuk diingatkan soal hal tersebut.
“Ibu ketua umum juga selalu mengingatkan kader-kader, baik di eksekutif maupun legislatif untuk menjauhkan diri dari korupsi. Karena mereka bertugas di situ untuk melayani rakyat, bukan mengumpulkan kekayaan dari hasil korupsi. Berkeringat untuk mendirikan usaha boleh, tetapi jangan dari hasil korupsi,” ujarnya.
PDIP juga menjadikan kasus ini sebagai peringatan keras bagi kepala daerah dan kader legislatif lainnya. Menurut Komarudin, partai tidak akan mentoleransi kader yang tertangkap korupsi dan akan memecat tanpa proses.
Warga Kaget, Karangan Bunga Berjejer di Rumdin
Di Klaten, kabar bupati Klaten OTT KPK memantik beragam reaksi warga. Pada Minggu (18/10/2026) pagi, karangan bunga berjejer di depan rumah dinas bupati di Jalan Pemuda. Seorang warga bernama Nada mengaku sudah melihat karangan bunga itu sejak pukul 05.30 WIB, tetapi tidak mengetahui siapa yang memasangnya.
“Saya ke sini jam 05.30 WIB sudah ada karangan bunga itu. Yang masang ndak tahu siapa, mungkin dini hari,” kata Nada saat ditemui di lokasi.
Menurut Nada, sebelum karangan bunga dipasang, sudah ada ajakan-ajakan yang tersebar di media sosial. Ia mengaku kaget dengan penangkapan tersebut. “Beritanya seperti apa saya tidak mencermati, tapi ya kaget saja ada penangkapan KPK. Kita tidak nyangka kok seperti ini, ada korupsi lagi, padahal yang ini (bupati) di medsos kerjanya sat-set,” jelasnya.
Warga lain, Yanto dari Klaten Selatan, juga mengaku terkejut. Ia mengenal bupatinya dari media sosial sebagai sosok yang baik dan belum sempat membaca detail perkara yang menjeratnya. “Sebenarnya orangnya itu baik, ya kaget juga. Belum baca itu (ada suap BPK, ada setoran tambang, ada pungutan bayar utang Pilkada),” katanya.
Sementara Rizky, warga lainnya, menilai OTT KPK memang mengejutkan karena bupati aktif mengunggah kegiatannya di media sosial. Meski begitu, ia meyakini KPK tidak bertindak sembarangan. “Ya namanya KPK tentu tidak sembarangan nangkap orang. Kalau pro kontra ya wajar, namanya masyarakat,” ujarnya.
Mahanni Yulindha Pratiwi Ditunjuk Jadi Plt Bupati
Untuk menjaga keberlangsungan pemerintahan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menunjuk Wakil Bupati Klaten, Mahanni Yulindha Pratiwi, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Klaten. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mengonfirmasi bahwa Surat Keputusan penunjukan telah diterbitkan dan diserahkan pada Jumat (16/10/2026).
Mahanni bukan sosok baru di pemerintahan Klaten. Ia merupakan istri almarhum Benny Indra Ardhianto, Wakil Bupati Klaten terpilih periode 2025-2030 yang dilantik pada 20 Februari 2025 dan meninggal pada 7 Februari 2026 di RSUP Dr. Kariadi Semarang akibat sakit.
Untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Bupati, DPC Partai Gerindra Klaten mengusulkan nama Mahanni bersama kandidat lain. Dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Klaten pada Rabu (26/8/2026), ia meraih 49 suara penuh dari total 49 anggota DPRD yang hadir. Setelah melalui tahapan administrasi Kementerian Dalam Negeri, Mahanni resmi dilantik sebagai Wakil Bupati Klaten sisa masa jabatan 2025-2030 oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, pada Senin (12/10/2026).
Perjalanan kasus bupati Klaten OTT KPK ini masih akan berlanjut. Publik menantikan proses hukum di KPK, sekaligus langkah resmi partai terhadap kadernya. Di sisi lain, warga berharap kepemimpinan Klaten ke depan lebih bersih. “Ya harapannya ke depan lebih baik lagi, Bupati ke depan lebih bersih lagi,” kata Nada.
