Cakrawala News – 25 September 2026 | Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi respons sorotan Financial Times soal Pilpres 2029, sebut dirinya banyak kekurangan dalam menjalankan pemerintahan. Media bisnis asal Inggris itu menempatkan pria yang akrab disapa KDM tersebut sebagai salah satu figur alternatif dalam peta politik menuju Pemilihan Presiden 2029 melalui laporan berjudul “Is this Indonesia’s next president?” yang terbit pada 21 September 2026.
Menanggapi sorotan tersebut, Dedi memilih tidak membahas jauh soal peta politik nasional. Ia justru menekankan masih banyak kekurangan dalam kepemimpinannya di Jawa Barat. Pernyataan itu disampaikannya saat diwawancarai di Bandung, Kamis, 24 September 2026.
“Saya mengucapkan terima kasih pada siapapun yang mengapresiasi saya. Tetapi, saya hari ini kan pasti banyak kekurangan-kekurangan yang dimiliki. Terus kemudian kita akan terus memberikan yang terbaik layanan bagi masyarakat Jawa Barat,” kata Dedi.
Fokus pada Pelayanan Warga Jabar
Dedi menegaskan prioritas utamanya saat ini adalah memimpin serta mengoptimalkan pelayanan bagi seluruh warga Jawa Barat. Ia mengingatkan bahwa dirinya baru memimpin provinsi berpenduduk terbesar di Indonesia itu sekitar dua tahun.
Menurutnya, karakter masyarakat Jawa Barat kini telah berkembang semakin kritis. Kondisi itu membuat interaksi antara kepala daerah dengan warga berlangsung lebih langsung, termasuk melalui media sosial.
“Karena kan masyarakat Jawa Barat ini sekarang itu sudah tumbuh menjadi masyarakat yang kritis. Interaksinya langsung dengan kepala daerah,” ucapnya.
Dedi mencontohkan bagaimana aduan warga bisa langsung masuk dan mendapat respons pemerintah. Salah satunya terkait warga di Kota Tasikmalaya yang membutuhkan biaya pengobatan sebesar Rp19 juta karena tidak tertanggung oleh layanan BPJS Kesehatan.
“Saya misalnya hari ini ada warga yang ngadu mungkin di Kota Tasik, perlu uang Rp19 juta untuk bayar obat virus mata yang tidak tercover BPJS kan bisa bereaksi ‘kok pemerintah tidak adil’. Saya langsung respons, langsung selesaikan,” jelasnya.
Bagi Dedi, pola komunikasi melalui media sosial tersebut membuat dirinya bisa mengikuti berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat secara langsung.
“Jadi memang pola interaksi langsung pemimpin dengan masyarakat melalui media sosial hari ini memang di Jawa Barat sudah berjalan. Jadi saya setiap hari melihat apa sih yang terjadi perkembangan di lingkungan,” ungkap Dedi.
Sorotan Financial Times dan Data Survei
Laporan Financial Times menyoroti aktivitas Dedi di media sosial yang membuat interaksinya dengan masyarakat Jawa Barat semakin terlihat luas. Media Inggris itu menilai pendekatan komunikasi langsung sang gubernur berhasil membangun kedekatan emosional dengan masyarakat.
FT bahkan tak ragu menyebut KDM sebagai figur alternatif dalam pesta demokrasi lima tahunan yang akan datang. Dalam laporannya, FT menulis, “For many Indonesians, there is little doubt Dedi is a credible alternative to Prabowo.”
Financial Times mengutip hasil survei SMRC pada Juli 2026 yang mencatat elektabilitas Dedi sebesar 35 persen, sedangkan Prabowo Subianto berada di angka 14,5 persen. Dalam simulasi head to head yang dikutip FT, Dedi memperoleh 59 persen suara, sementara Prabowo mencapai 28,3 persen.
FT juga menukil pernyataan Direktur Eksekutif SMRC, Deni Irvani, yang menyebut tingkat popularitas Dedi di tingkat nasional diperkirakan mencapai sekitar 90 persen masyarakat Indonesia.
Gubernur yang memimpin wilayah dengan penduduk terbesar di Indonesia ini memang hampir setiap hari membagikan berbagai aktivitas melalui media sosial, terutama YouTube. Kontennya sering menyorot pertemuannya dengan masyarakat, pembahasan kebijakan, hingga respons terhadap keluhan warga dan pemberian bantuan.
Wacana Duet dan Peta Politik yang Masih Cair
Nama Dedi Mulyadi juga mulai dikaitkan dengan sejumlah wacana politik nasional, termasuk kemungkinan bersanding dengan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2029. Namun, pengamat menilai kemunculan nama dalam survei belum otomatis berarti terbentuknya pasangan calon.
Peneliti politik Caroline mengatakan popularitas Dedi yang meningkat membuat namanya mulai masuk dalam pembicaraan mengenai figur potensial untuk Pilpres 2029. Menurutnya, pencalonan KDM dengan Gibran tidak lepas dari dinamika politik saat ini.
“Meskipun memang kalau berbicara mengaitkan pasangan, tentu tidak bisa semata-mata berdasarkan popularitas, begitu. Tetapi ini menggambarkan bahwa sudah mulai muncul nama-nama yang potensial begitu ya, untuk dicalonkan dalam Pilpres 2029 nanti,” kata Caroline, Rabu, 23 September 2026.
Caroline menilai peta politik menuju 2029 masih sangat cair. Hasil survei yang mengukur popularitas maupun elektabilitas juga belum dapat dijadikan patokan final mengenai siapa yang akan maju dan dalam posisi apa.
Menurut dia, preferensi publik terhadap posisi seorang tokoh juga bisa berubah ketika simulasi pertanyaan diubah. Karena itu, munculnya nama Dedi-Gibran saat ini lebih tepat dilihat sebagai bagian dari proses membaca keinginan publik.
“Misalnya, KDM jadi presiden, preferensi publik seperti apa. Kalau posisi dirubah ke wakil presiden, juga preferensinya masih beda-beda. Jadi ini sebenarnya baru pada upaya untuk memunculkan nama-nama yang populer berdasarkan popularitas dan juga penilaian publik terhadap kinerjanya, begitu,” katanya.
Caroline menilai wacana tersebut bisa dikaitkan dengan isu keberlanjutan pemerintahan saat ini. Gibran merupakan bagian dari pemerintahan Prabowo-Gibran, sementara Dedi merupakan kepala daerah dengan popularitas yang tengah meningkat secara nasional.
“Mengapa dipasangkan dengan Gibran, ya ini mungkin juga tidak bisa lepas dari isu soal keberlanjutan pemerintahan sekarang. Karena banyak kritik ya terhadap kepemimpinan Pak Presiden dan seterusnya. Jadi ya ini kan masih memeriksa ya preferensi publik, begitu,” ujarnya.
Respons Dedi Mulyadi atas sorotan Financial Times menunjukkan sikapnya yang memilih tetap fokus pada tugas sebagai kepala daerah. Ia enggan terjebak dalam pembahasan peta politik nasional yang masih dinamis, meski namanya terus disebut dalam berbagai survei dan analisis politik menjelang Pilpres 2029.
Yang perlu dicermati ke depan adalah bagaimana perkembangan elektabilitas para tokoh dalam survei-survei berikutnya, serta apakah wacana pasangan calon yang beredar saat ini akan mengerucut menjadi pencalonan resmi. Hingga kini, peta politik menuju 2029 masih terbuka dan fluktuatif.
