Cakrawala News – 08 Oktober 2026 | Di balik tumpukan uang Rp13,2 T Kejagung yang diserahkan ke negara, terungkap rangkaian penindakan tahap kedelapan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang berhasil menghimpun dana fantastis dari berbagai sumber. Tumpukan uang pecahan Rp100 ribu setinggi hampir tiga meter dipamerkan di Gedung Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, Selasa (6/10/2026), dalam agenda Penyerahan Denda Administratif dan Penyelamatan Keuangan Negara Tahap 8. Total dana yang diserahkan mencapai Rp13.241.335.681.910,13 dan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Presiden Prabowo tiba di lokasi sekitar pukul 16.06 WIB dan langsung menyalami sejumlah pejabat yang hadir. Turut mendampingi Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Suyudi, serta sejumlah anggota kabinet dan personel Satgas PKH. Kegiatan diawali dengan doa dan dilanjutkan dengan laporan dari Jaksa Agung.
Rincian Sumber Dana Rp13,2 Triliun
Dalam laporannya, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menegaskan bahwa penyerahan tersebut merupakan bagian dari komitmen Satgas PKH agar setiap hasil penertiban kawasan hutan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Ia menyatakan uang sebesar Rp13.241.335.681.910,13 diserahkan kepada negara melalui Kementerian Keuangan untuk disetorkan ke kas negara.
Uang tersebut tidak berasal dari satu sumber tunggal. Satgas PKH menghimpunnya dari penagihan denda administratif, penanganan perkara tindak pidana khusus, hingga penerimaan pajak. Berikut rincian yang disampaikan dalam laporan resmi:
- Penagihan denda administratif di bidang kehutanan: Rp3.475.738.523.741 (sekitar Rp3,4 triliun)
- PNBP Kejaksaan RI dari penerimaan pajak atas wajib pajak tindak lanjut Satgas PKH: Rp8.229.846.923.898 (sekitar Rp8,2 triliun)
- Penanganan tindak pidana khusus pajak: Rp1.535.750.234.271 (sekitar Rp1,5 triliun)
Perlu dicatat, sebagian sumber menyebut komponen PNBP Kejaksaan RI dari penanganan tindak pidana khusus sebesar Rp8,2 triliun, sementara komponen penanganan tindak pidana khusus pajak tercatat Rp1,5 triliun. Perbedaan penyebutan ini muncul karena beberapa pemberitaan menggabungkan pos-pos penerimaan dengan urutan yang berbeda, namun total keseluruhan dana tetap sama, yakni Rp13.241.335.681.910,13.
Kawasan Hutan yang Diamankan Kembali
Selain menyelamatkan keuangan negara, Satgas PKH juga menyerahkan penguasaan kembali kawasan hutan kepada negara. Pada tahap kedelapan ini, tercatat seluas 259.230,73 hektare kawasan hutan berhasil diamankan kembali dan diserahkan kepada kementerian terkait. Kawasan tersebut mencakup sektor perkebunan, konservasi, lindung, dan pertambangan.
Penyerahan Tahap VIII ini menjadi penyerahan uang terbesar kedua Satgas PKH setelah Tahap I pada 20 Oktober 2025. Artinya, kinerja Satgas PKH dalam menertibkan kawasan hutan sekaligus memulihkan penerimaan negara terus menunjukkan tren signifikan dari tahap ke tahap.
Transparansi dan Akuntabilitas
Jaksa Agung menegaskan bahwa seluruh hasil penertiban kawasan hutan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Uang yang diserahkan akan disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui Kementerian Keuangan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat tata kelola keuangan negara dan penegakan hukum di sektor kehutanan.
Penampakan tumpukan uang yang menggunung di dalam tenda putih megah itu bukan sekadar simbol. Tumpukan uang pecahan Rp100 ribu disusun mengelilingi panggung berbentuk huruf U, hampir menutupi karpet biru di lokasi acara. Petugas bersenjata berjaga di sekitar lokasi, sementara jumlah fantastis tersebut juga terpampang di layar LED besar di tengah ruang konferensi pers.
Di balik tumpukan uang Rp13,2 T Kejagung yang diserahkan ke negara, publik dapat melihat bagaimana sinergi antara Kejaksaan Agung, kementerian terkait, dan aparat penegak hukum lain menghasilkan pemulihan aset negara yang signifikan. Penyerahan ini juga menjadi penanda bahwa penertiban kawasan hutan tidak hanya berdampak pada penegakan hukum, tetapi juga pada penerimaan negara yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan.
Ke depan, perhatian publik tentu tertuju pada kelanjutan tahap-tahap berikutnya. Konsistensi Satgas PKH dalam menindak pelanggaran di kawasan hutan, transparansi pelaporan, serta efektivitas setoran ke kas negara akan menjadi indikator penting apakah upaya penyelamatan keuangan negara ini berjalan berkelanjutan. Dengan total dana yang telah diserahkan pada Tahap VIII, Satgas PKH menunjukkan bahwa penertiban kawasan hutan membawa dampak nyata bagi keuangan negara dan kelestarian lingkungan.
