Cakrawala News – 11 November 2026 | Dinas Kesehatan kabupaten Tambrauw, Papua Barat Daya, mengimbau tenaga kesehatan di tujuh puskesmas untuk sementara meninggalkan lokasi penugasan menyusul memanasnya situasi keamanan di wilayah tersebut. Kebijakan itu memicu reaksi dari kalangan pemuda dan mahasiswa yang menuntut pemerintah daerah menjamin hak masyarakat atas pelayanan kesehatan tetap terpenuhi.
Imbauan tersebut tertuang dalam surat resmi Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw Nomor 400.7.2.12/2026 yang ditandatangani Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Bernadus Nso, S.KM, MM. Melalui surat itu, kepala puskesmas yang tercantum dalam lampiran diminta mengarahkan tenaga kesehatan untuk sementara mengamankan diri ke Manokwari atau Sorong.
Bernadus menjelaskan kebijakan itu dikeluarkan menyusul penyerangan terhadap pekerja proyek jalan dan pembakaran base camp perusahaan di Kampung Sikor, Distrik Fef, pada 4 November 2026. Selain itu, kata dia, imbauan mempertimbangkan beredarnya video berisi pernyataan bernada ancaman yang diduga disampaikan pihak yang mengatasnamakan kelompok TPNPB-OPM Tambrauw.
"Setelah penyerangan di Sikor, terdapat pernyataan dari OTK melalui video yang berisi pesan ancaman. Karena itu, petugas di tujuh puskesmas yang dianggap berada di wilayah rawan saya anjurkan untuk sementara mencari zona aman," kata Bernadus di Sorong, Senin (9/11/2026), seperti dilansir Antara.
Ia meminta para tenaga kesehatan mengutamakan keselamatan diri dan terus memantau perkembangan kondisi keamanan di wilayah penugasan masing-masing. Menurutnya, para nakes dapat kembali memberikan pelayanan setelah situasi dinyatakan aman dan kondusif, dengan perkiraan waktu satu hingga dua minggu ke depan.
Tujuh Puskesmas yang Terdampak
Ketua Ikatan Mahasiswa Tambrauw (IMT) se-Sorong Raya, Yahya Yeblo, menyebut tujuh puskesmas yang dimaksud dalam surat imbauan tersebut, yakni Puskesmas Miyah, Miyah Selatan, Wilhelm Roumbouts, Syujak, Yembun, Kebar Selatan, dan Ases.
Menurut Yahya, kebijakan penghentian sementara pelayanan itu perlu dievaluasi dengan mempertimbangkan kondisi keamanan di masing-masing wilayah. Sebab, tidak semua daerah yang tercantum dalam surat imbauan berada dalam situasi keamanan yang sama.
"Jangan sampai masyarakat yang ada di wilayah aman menjadi korban kebijakan yang mengakibatkan terhentinya pelayanan medis. Dinas Kesehatan harus melakukan evaluasi dan memastikan kondisi setiap wilayah sebelum mengambil keputusan," ujar Yahya.
Ia menilai penghentian layanan puskesmas dapat berdampak langsung terhadap warga, terutama pasien yang membutuhkan pertolongan medis, ibu hamil, anak-anak, serta masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil. IMT Sorong Raya juga meminta kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar pertimbangan diterbitkannya surat imbauan agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Desakan Pemuda Tambrauw
Dari Sorong, Ketua Himpunan Pemuda Tambrauw Papua Barat Daya, Fredrik Ronaldo Yesnath, menegaskan pihaknya memahami keputusan evakuasi tenaga kesehatan demi menjamin keselamatan para petugas medis. Namun, pemerintah daerah diminta tidak mengabaikan hak masyarakat sipil untuk memperoleh pelayanan kesehatan.
"Kami sangat memahami aspek keselamatan rekan-rekan nakes, tetapi kami meminta dengan tegas kepada kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw agar jangan membiarkan masyarakat di kampung-kampung telantar tanpa pelayanan medis pascainsiden di Sikor," ujar Fredrik dalam pernyataan tertulis, Selasa (10/11/2026).
Menurut Fredrik, pengosongan tenaga kesehatan dari tujuh puskesmas tanpa disertai skema pelayanan alternatif berpotensi membuat masyarakat kesulitan mendapatkan pertolongan medis, terutama bagi warga yang membutuhkan penanganan segera. Organisasi itu mendesak Plt Kepala Dinas Kesehatan segera berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk menyiapkan langkah konkret.
Salah satu solusi yang diusulkan adalah menyediakan layanan kesehatan keliling (mobile clinic) atau memusatkan pelayanan sementara di lokasi aman yang mudah dijangkau masyarakat. "Pemerintah dan Dinas Kesehatan harus segera mencari solusi konkret jangka pendek. Pelayanan tidak boleh lumpuh total. Hak hidup dan hak kesehatan masyarakat Tambrauw pascainsiden ini harus tetap dijamin oleh negara," kata Fredrik.
Himpunan Pemuda Tambrauw juga mengimbau seluruh elemen masyarakat dan pemuda adat untuk bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap kondusif, sehingga tenaga kesehatan dapat kembali bertugas dengan aman.
Latar Belakang Insiden Sikor
Insiden bermula ketika kamp pekerja proyek pembangunan jalan di Kampung Sikor, Distrik Fef, diserang orang tak dikenal pada Rabu (4/11/2026). Sejumlah fasilitas dan kendaraan milik perusahaan dilaporkan dibakar, meliputi sepeda motor, mobil Hilux, truk, hingga satu unit ekskavator yang digunakan untuk mendukung pekerjaan pembangunan jalan.
Kasubsi Penmas Humas Polres Tambrauw Ipda Laode Nursalim membenarkan peristiwa pembakaran kamp pekerja tersebut. Menurut data yang dihimpun, tujuh pekerja proyek terdampak dalam peristiwa itu dan berhasil ditemukan serta dievakuasi dalam keadaan selamat. Salah seorang pekerja, Naharudin (41), sempat dilaporkan hilang sebelum ditemukan dalam proses penanganan insiden.
Kapolres Tambrauw AKBP Eddwar Martua Pandjaitan memimpin pengecekan tempat kejadian perkara pada Jumat (6/11/2026). Polisi kemudian meningkatkan pengamanan dengan melibatkan personel gabungan TNI dan Polri.
Eddwar juga membantah informasi di media sosial yang menyebut adanya korban meninggal dunia dari unsur TNI, Polri, maupun masyarakat. Berdasarkan fakta yang telah diverifikasi, kepolisian menyatakan tidak menemukan korban meninggal dunia dalam insiden tersebut.
"Saya selaku Kapolres Tambrauw mengimbau masyarakat agar tetap tenang, tidak panik, dan tidak mudah terprovokasi oleh berbagai informasi yang beredar di media sosial, khususnya informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya," ujar Eddwar, Sabtu (7/11/2026).
Kapolres turut menanggapi adanya pernyataan bernada ancaman pengusiran terhadap masyarakat yang bukan orang asli Papua serta penolakan terhadap pembangunan pemerintah di wilayah itu. Menurutnya, seluruh masyarakat yang tinggal dan mencari kehidupan di kabupaten Tambrauw memiliki hak yang sama untuk memperoleh rasa aman dan perlindungan hukum tanpa membedakan latar belakang suku, agama, maupun asal daerah.
"Tidak boleh ada masyarakat yang merasa terancam, takut, ataupun kehilangan haknya untuk hidup secara damai hanya karena perbedaan latar belakang. Tambrauw adalah rumah kita bersama," tegasnya.
Persoalan di kabupaten Tambrauw ini menyoroti tantangan pembangunan di wilayah terluar, terpencil, dan tertinggal (3T) di Papua. Di satu sisi, negara perlu menghadirkan infrastruktur dan layanan dasar; di sisi lain, jaminan keamanan bagi tenaga kesehatan dan warga sipil menjadi prasyarat agar pembangunan itu tidak memakan korban.
Ke depan, publik akan menantikan langkah konkret Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw bersama aparat keamanan dalam menyiapkan skema layanan alternatif, sekaligus kejelasan kapan para tenaga kesehatan dapat kembali bertugas. Evaluasi atas surat imbauan, transparansi dasar kebijakan, serta pemulihan kondisi keamanan menjadi kunci agar hak kesehatan masyarakat di wilayah terdampak tetap terlindungi.
