Cakrawala News – 24 September 2026 | Dulu ingin kuasai Greenland, kini Trump perluas militer AS di pulau Arktik melalui kesepakatan keamanan bersejarah yang diteken bersama Denmark dan Greenland di sela Sidang Majelis Umum PBB di New York, Selasa (22/9). Kesepakatan itu ditandatangani Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen, dan Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen, membuka jalan bagi penambahan pangkalan militer AS di wilayah otonom Denmark tersebut.
Penandatanganan berlangsung beberapa hari setelah Trump mengumumkan rencana memperkuat kehadiran militer AS di Greenland tanpa mengubah status wilayahnya. Gedung Putih merilis isi kesepakatan tak lama setelah upacara. “Ini sangat baik bagi Eropa, AS, dan semua pihak,” kata Trump sesaat sebelum penandatanganan. “Dan bagi Greenland, hasilnya akan luar biasa.”
Dalam pidatonya di Sidang Umum PBB, Trump menyatakan AS akan segera memulai proses pengembangan kehadiran militer yang signifikan di lokasi-lokasi yang sesuai dan membangun dua pangkalan militer yang sangat penting.
Isi Kesepakatan: Modernisasi Pituffik hingga Dua Pangkalan Baru
Berdasarkan kesepakatan tersebut, AS diizinkan memodernisasi dan meningkatkan aktivitasnya di Pangkalan Luar Angkasa Pituffik yang telah dioperasikannya di Greenland barat laut. Washington juga mendapat izin mendirikan area pertahanan tambahan di Narsarsuaq, Greenland selatan, dan Mestersvig di pesisir timur pulau. “Amerika Serikat diizinkan untuk mendirikan Area Pertahanan tambahan di Narsarsuaq dan Mestersvig sesuai dengan ketentuan dan rincian teknis yang akan disepakati bersama oleh para pihak,” demikian bunyi perjanjian itu.
Kesepakatan itu juga mengizinkan pesawat AS terbang di atas dan mendarat di wilayah mana pun di Greenland, termasuk perairan teritorialnya. Kapal-kapal publik AS dapat memiliki akses bawah laut dan pergerakan di dalam perairan teritorial tersebut tanpa pembatasan, kecuali sebagaimana disepakati bersama oleh para pihak.
Selain itu, perjanjian melarang negara-negara bukan anggota NATO membangun instalasi militer berawak atau nirawak di Greenland dan mempertahankan kehadiran pasukan militer secara terus-menerus di sana, kecuali disepakati lain oleh para pihak. Kesepakatan juga membatasi negara atau investor dari negara bukan anggota NATO, mitra NATO, atau negara anggota Uni Eropa untuk memiliki kendali, pengaruh signifikan, atau akses ke informasi nonpublik yang dapat mengancam keamanan nasional atau ketertiban umum di sektor atau aktivitas yang sangat sensitif di Greenland.
Dari Ambisi Akuisisi hingga Ketegangan NATO
Trump telah menyatakan keinginannya memiliki Greenland setidaknya sejak 2019. Pada masa jabatan keduanya, ia bahkan sempat mengancam akan mengambil alih wilayah semiotonom tersebut dari Denmark, sekutu AS di NATO. Trump sebelumnya menyatakan kesepakatan ini akan memberikan Amerika kendali permanen atas keamanan Greenland, wilayah Arktik yang kaya mineral dan telah lama ia incar.
Ambisi itu memicu ketegangan di antara negara-negara anggota NATO. Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen bahkan memperingatkan bahwa pengambilalihan Greenland oleh AS dapat berarti berakhirnya aliansi Atlantik tersebut. Ketegangan membuat banyak dari sekitar 56.000 penduduk Greenland merasa cemas, sementara hubungan AS dengan Denmark dan mitra-mitranya di Uni Eropa ikut merenggang. Negara-negara Eropa kemudian meningkatkan latihan keamanan dan dukungan keuangan untuk Greenland.
Para pejabat AS, Greenland, dan Denmark selama berbulan-bulan melakukan perundingan tertutup untuk mencari jalan keluar atas sejumlah kekhawatiran keamanan yang disampaikan Trump mengenai pulau tersebut. Dulu ingin kuasai Greenland, kini Trump perluas militer AS di pulau Arktik lewat jalur perjanjian, bukan akuisisi.
Respons Para Pemimpin
Frederiksen menyampaikan pandangannya menjelang penandatanganan. “Bapak Presiden, Anda telah menyampaikannya dengan sangat jelas. Anda tidak ingin pihak lawan datang terlalu dekat,” kata Frederiksen. “Saya sangat sependapat, dan dengan kesepakatan ini, hal itu tidak akan terjadi,” tambahnya, seraya menegaskan pihak lawan tidak akan diizinkan memperoleh kendali atau pengaruh signifikan di wilayah tersebut.
Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen menambahkan bahwa Greenland memiliki arti penting bagi keamanan Amerika Utara maupun keamanan transatlantik. “Kesepakatan ini mencerminkan bahwa kami memahami tanggung jawab kami dan bertindak sebagaimana mestinya,” ujar Nielsen. Trump sendiri menyebut kesepakatan ini akan menjadi hubungan jangka panjang yang luar biasa.
Sejumlah pihak menilai kesepakatan tersebut sekaligus meredakan ketegangan akibat keinginan Trump yang berulang kali menyebut pulau itu seharusnya menjadi bagian dari AS. Trump tidak menjawab ketika ditanya apakah kemungkinan Greenland menjadi bagian dari AS kini sudah tidak lagi dipertimbangkan.
Dasar Hukum dan Proses Berlakunya
Berdasarkan kesepakatan pertahanan 1951 antara Denmark dan AS, sebagaimana diubah dan ditambah pada 2004, militer AS memiliki hak mempertahankan personel serta membangun, memelihara, dan mengoperasikan fasilitas di area pertahanan yang telah ditentukan di Greenland, termasuk di Pangkalan Luar Angkasa Pituffik. Kesepakatan baru yang ditandatangani di New York ini memperluas cakupan hak tersebut.
Kesepakatan baru itu akan mulai berlaku setelah disampaikannya nota diplomatik yang memberitahukan kepada AS bahwa Kerajaan Denmark, bersama dengan Greenland, telah menyelesaikan prosedur parlementer yang diperlukan. Dengan demikian, masih ada tahapan domestik yang harus dilalui sebelum perjanjian sepenuhnya mengikat secara hukum.
Bagi AS, kesepakatan ini memperkuat posisi di Arktik yang strategis di tengah persaingan dengan kekuatan global lain. Bagi Greenland dan Denmark, perjanjian ini menjadi kompromi yang menjaga status wilayah sekaligus menutup pintu bagi pihak di luar NATO untuk menanamkan pengaruh militer atau ekonomi yang signifikan. Dulu ingin kuasai Greenland, kini Trump perluas militer AS di pulau Arktik melalui perjanjian yang menegaskan Greenland tetap bagian dari Kerajaan Denmark.
Yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah proses parlementer di Denmark dan Greenland serta penyampaian nota diplomatik yang akan menentukan kapan kesepakatan mulai berlaku. Selain itu, realisasi pembangunan dua pangkalan baru di Narsarsuaq dan Mestersvig serta modernisasi Pituffik akan menjadi indikator seberapa jauh perluasan kehadiran militer AS di Arktik benar-benar dijalankan.
