Cakrawala News – 09 November 2026 | Eks bupati Gowa jadi tersangka pemalsuan data pekerjaan di KTP untuk percepat perceraian [titlebase]. Sitti Husniah Talenrang, mantan Bupati Gowa, kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sulawesi Selatan dalam perkara dugaan pemalsuan data kependudukan dan pemberian keterangan palsu ke dalam akta autentik. Penetapan status tersangka dilakukan pada 26 Oktober 2026, dan penyidik telah memeriksanya sebagai tersangka di Mapolda Sulsel pada Kamis, 5 November 2026.
Kasus ini bermula dari laporan mantan suaminya, Muhammad Khaerul Aco. Kepolisian menduga Husniah mengubah keterangan pekerjaan dalam KTP elektroniknya dari yang semula tercatat sebagai bupati menjadi wiraswasta. Perubahan tersebut diduga dilakukan untuk mempermudah dan mempercepat proses pengajuan perceraian.
Modus dan Motif yang Diungkap Penyidik
Kasubdit II Harda Ditreskrimum Polda Sulsel, Kompol Eka Wira Dharma Sibarani, menjelaskan bahwa modus tersangka adalah mengubah elemen data kependudukan, khususnya keterangan pekerjaan. Menurut keterangan kepolisian, perubahan itu berkaitan langsung dengan kepentingan pengajuan permohonan perceraian.
“Modusnya dari tersangka mengubah data elemen kependudukan, mengubah pekerjaannya yang dari bupati menjadi wiraswasta,” kata Eka kepada wartawan di Mapolda Sulsel.
Ia menambahkan, motif perubahan data tersebut adalah agar pengajuan perceraian dapat berjalan lebih mudah dan cepat. Sebab, seorang kepala daerah yang hendak mengajukan perceraian wajib memperoleh persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. Ketentuan mengenai izin perceraian bagi pejabat diatur dalam Pasal 12 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pejabat Sipil, yang kemudian mengalami perubahan melalui PP Nomor 45 Tahun 1990.
“Motif dari tersangka tersebut mengubah data itu adalah untuk pengajuan permohonan perceraian, di mana bupati harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri,” jelas Eka.
Barang Bukti yang Disita
Dalam penyidikan, polisi telah menyita sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan perubahan data kependudukan tersebut. Barang bukti diperoleh penyidik dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Dokumen yang disita antara lain data dari aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), satu lembar cetakan riwayat penerbitan KTP elektronik milik Husniah, serta surat pernyataan asli terkait perubahan data kependudukan. Penyidik juga mengamankan surat kuasa pelayanan administrasi kependudukan yang mencantumkan Husniah sebagai pemberi kuasa.
“Barang bukti yang kami sita ada beberapa dokumen, termasuk dari aplikasi SIAK yang didapatkan dari Dukcapil,” ujar Eka. Ia menambahkan, penyidik telah memeriksa sejumlah saksi dan ahli untuk mendalami perkara ini.
Ancaman Hukuman dan Perkara Lain
Atas dugaan perbuatannya, Husniah disangkakan melanggar Pasal 394 KUHP Tahun 2023 serta Pasal 94 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Ia terancam hukuman maksimal tujuh tahun penjara.
Penetapan tersangka ini menambah daftar persoalan hukum yang menjerat mantan kepala daerah tersebut. Sebelumnya, pada 25 September 2026, Husniah telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipikor Polri dalam perkara berbeda. Dalam perkara itu, ia diduga terlibat pemerasan, pungutan liar, dan gratifikasi dalam pengurusan sejumlah perizinan, termasuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Dua rangkaian perkara tersebut memiliki pokok dugaan tindak pidana yang berbeda sehingga pembuktian dan proses hukumnya berjalan sesuai ketentuan masing-masing. Publik pun menyoroti perkembangan penanganan kasus yang melibatkan eks bupati Gowa jadi tersangka pemalsuan data pekerjaan di KTP untuk percepat perceraian ini.
Pentingnya Keabsahan Data Kependudukan
Kasus ini turut menyoroti pentingnya ketepatan dan keabsahan data administrasi kependudukan. Dokumen resmi yang memuat identitas seseorang memiliki konsekuensi hukum, sehingga setiap perubahan informasi di dalamnya harus mengikuti prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penyidik kini memiliki tanggung jawab untuk mengungkap secara terang proses perubahan data kependudukan, pihak-pihak yang terlibat, serta dugaan tujuan di balik perubahan informasi pekerjaan tersebut.
Meski telah berstatus tersangka, dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada Husniah tetap harus dibuktikan melalui proses hukum. Asas praduga tak bersalah tetap berlaku hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Perkembangan penyidikan selanjutnya, termasuk kemungkinan penetapan tersangka lain, akan menjadi hal yang perlu dicermati publik.
