Cakrawala News – 09 November 2026 | Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto terus mengguncang tubuh Korps Bhayangkara. Bareskrim Polri resmi menahan dua perwira tinggi berpangkat irjen. pol., yakni Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso, yang ikut terseret bersama mantan Kapolri Jenderal (Purn.) Listyo Sigit Prabowo. Keduanya kini mendekam di rumah tahanan Mabes Polri dengan jeratan pasal berlapis.
Ahrie Sonta menjabat sebagai Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri, sementara Eko Hadi Santoso menduduki posisi Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri. Keduanya disebut berperan dalam operasi pemantauan yang dilakukan melalui Monitoring Center (MC) Bareskrim Polri.
Selain tiga nama tersebut, penyidik juga menetapkan mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri Irjen Pol Slamet Uliandi sebagai tersangka baru. Dengan demikian, sudah ada empat jenderal yang berstatus tersangka dalam perkara ini.
Siapa Ahrie Sonta Nasution?
Nama Ahrie Sonta Nasution bukan sosok asing di lingkaran kekuasaan. Perwira tinggi kelahiran Bandung, 2 April 1981, ini dikenal sebagai salah satu perwira dengan akselerasi karier tercepat di generasinya. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 2002.
Ahrie tercatat sebagai orang pertama di angkatannya yang meraih pangkat Brigadir Jenderal pada Oktober 2025, lalu naik menjadi Inspektur Jenderal pada September 2026. Saat dilantik, ia menyandang predikat jenderal bintang dua termuda di jajaran kepolisian. Ia juga dikenal sebagai mantan ajudan Presiden Prabowo Subianto dan disebut sebagai orang dekat Listyo Sigit.
Rekam Jejak Eko Hadi Santoso
Berbeda dengan Ahrie, Irjen Pol Eko Hadi Santoso memiliki latar belakang penugasan yang lekat dengan bidang reserse dan pemberantasan narkoba. Ia menempuh pendidikan di SMA Taruna Nusantara angkatan keempat dan lulus pada 1996, kemudian menyelesaikan pendidikan di Akpol pada 1999.
Sepanjang kariernya, Eko pernah bertugas di kepolisian wilayah sebelum menempati sejumlah posisi di Mabes Polri. Pada 2015, ia menjabat sebagai Kasubdit Resmob Polda Metro Jaya, lalu pada 2016 menjadi Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Bidang penugasan sebelumnya mencakup reserse, Bareskrim, Divisi TIK, dan tindak pidana narkoba. Ia dikenal berprestasi dalam membongkar jaringan narkoba kelas kakap.
Peran di Monitoring Center
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto mengungkapkan bahwa Eko dan Ahrie berperan sebagai Kepala Bagian Pemantauan. Setiap operasi penyadapan maupun provisioning harus memperoleh izin dari Slamet Uliandi selaku dewan pembina MC Bareskrim Polri.
“Sampai dengan saat ini, Kabag Mon yaitu tersangka EH dan AS, jika akan melaksanakan provisioning ataupun penyadapan, harus mendapat izin dari Saudara SU,” kata Suhermanto dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (5/11) malam.
Suhermanto menambahkan bahwa pada awal Oktober 2026, Ahrie meminta izin kepada Slamet Uliandi untuk menghapus file hasil penyadapan, dan permintaan itu disetujui. Menurut temuan awal polisi, selain Presiden Prabowo, terdapat korban lain dari dugaan penyadapan tersebut, mulai dari para menteri, tokoh politik, pengusaha, media, hingga tokoh masyarakat. Dugaan tindak pidana itu disebut dilakukan sepanjang periode 2025-2026.
Pasal Berlapis dan Status Penahanan
Para tersangka dijerat sejumlah pasal berlapis, yaitu Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman 6 tahun penjara, serta Pasal 31 ayat (1) UU ITE dengan ancaman 8 tahun penjara.
Suhermanto menyatakan tiga tersangka, termasuk Ahrie dan Eko, telah ditahan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Sementara penahanan terhadap Slamet Uliandi ditangguhkan karena alasan kesehatan, yakni kondisi sakit pascastroke. Penyidik juga telah memeriksa 13 saksi dan lima orang ahli, terdiri dari tiga ahli ITE dan dua ahli pidana.
Keterlibatan dua jenderal dengan rekam jejak mentereng ini menjadi ironi tersendiri bagi institusi kepolisian. Publik kini menantikan bagaimana penyidikan berlanjut, terutama karena perkara ini menyangkut pemantauan ilegal terhadap pimpinan negara dan sejumlah tokoh nasional. Proses hukum diharapkan berjalan transparan dan akuntabel.
