Cakrawala News – 12 November 2026 | Fatwa MUI vape haram, pembahasan hukumnya bermula dari permintaan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, resmi ditetapkan Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau Vape. Fatwa tersebut disahkan di Jakarta pada Jumat (6/11/2026) dan menegaskan bahwa menggunakan, memproduksi, hingga memperjualbelikan vape hukumnya haram. Keputusan ini lahir di tengah kekhawatiran atas dampak kesehatan dan maraknya penyalahgunaan perangkat vape sebagai media peredaran narkotika.
Berawal dari Kunjungan Kapolri ke MUI
Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh menjelaskan bahwa fatwa itu tidak lepas dari langkah proaktif jajaran kepolisian. Pada pertengahan Oktober 2026, Kapolri Suyudi menyambangi Kantor MUI Pusat di Menteng, Jakarta Pusat, dan meminta secara langsung agar para ulama menerbitkan fatwa haram terkait rokok elektrik.
Dalam kunjungan silaturahmi yang disambut Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar pada Selasa (13/10/2026) itu, Kapolri menyampaikan kekhawatirannya soal tingginya kasus penyelundupan narkoba melalui vape. Menurut Suyudi, Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Polri kesulitan membedakan vape biasa dengan vape berisi narkotika secara kasatmata karena bentuk dan wanginya sama.
“BNN dan Polri pun sulit membedakannya secara kasat mata karena bentuk dan wanginya sama, tetapi isinya narkotika cair,” kata Jenderal Suyudi dalam keterangan kepada wartawan.
Kapolri menilai peredaran narkotika saat ini telah bertransformasi dari bentuk padat menjadi cair. Penggunaan media vape dinilai sangat berbahaya karena kemasannya terselubung dan beraroma buah-buahan, sehingga sulit dibedakan dengan rokok elektrik biasa oleh masyarakat maupun petugas di lapangan.
Menurut Suyudi, maraknya penyelundupan sabu cair dan ekstrak ganja cair ke Indonesia merupakan bentuk perang terselubung yang sengaja dirancang jaringan internasional untuk merusak tatanan masa depan bangsa. Ia bahkan mencontohkan sejarah kelam Perang Candu pada abad ke-19 yang sempat meruntuhkan kekuatan besar dunia akibat ketergantungan zat adiktif.
Kapolri juga mengapresiasi langkah MUI Jawa Timur yang sebelumnya telah mengeluarkan imbauan larangan penggunaan vape. Ia berharap MUI Pusat menyusul dengan fatwa serupa guna memperkuat proteksi moral dan hukum bagi umat Islam di Indonesia.
Tiga Poin Ketentuan Hukum
Komisi Fatwa MUI merumuskan tiga poin hukum utama dalam Fatwa 131/2026. Pertama, mengonsumsi vape hukumnya haram karena terbukti membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan berpotensi kuat menjadi sarana peredaran serta konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
Kedua, segala bentuk penyalahgunaan perangkat vape untuk mengonsumsi zat terlarang ditegaskan haram. Ketiga, memproduksi, merakit, mengimpor, hingga memperjualbelikan produk vape beserta perangkat pendukungnya juga diharamkan.
“Ketentuan Hukum Fatwa MUI 131/2026 didasarkan pada prinsip pencegahan bahaya atau sadd al-dzariah,” kata Niam di Jakarta.
Fatwa tersebut ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa KH Asrorun Ni’am Sholeh dan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Aminudin Yakub, serta diketahui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan. Dalam penjelasannya, MUI mendefinisikan vape sebagai perangkat bertenaga baterai atau lainnya yang dapat memanaskan zat bahan nikotin, gliserin, dan penambah rasa untuk menghasilkan uap yang dihirup pengguna.
MUI juga menjelaskan nikotin sebagai senyawa alkaloid yang secara alami terkandung dalam tanaman tembakau maupun diperoleh melalui proses sintesis. Senyawa ini memiliki efek farmakologis terhadap sistem saraf, bersifat adiktif, serta berdampak negatif terhadap kesehatan.
Dua Belas Rekomendasi Lintas Lembaga
Selain menetapkan hukum, MUI mengeluarkan 12 poin rekomendasi strategis yang ditujukan kepada kementerian dan lembaga. MUI mendesak presiden dan DPR segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan total rokok elektrik lengkap dengan sanksi pidananya, serta mengambil langkah cepat pengendalian peredaran di masyarakat.
Kementerian Perindustrian direkomendasikan mencabut dan melarang perizinan vape. Sementara Kementerian Keuangan diminta mengevaluasi kebijakan fiskal atau cukai vape demi mengutamakan aspek kesehatan publik dibanding penerimaan negara.
Kementerian Kesehatan diinstruksikan menyusun aturan larangan berbasis pelindungan kesehatan, sedangkan BPOM diminta memperketat pengawasan dan bersinergi erat dengan BNN. BNN dan aparat penegak hukum juga diminta menutup seluruh celah peredaran narkoba lewat jalur vape serta menindak tegas pelaku produksi maupun distribusi.
Sebelum fatwa terbit, Niam sempat menyatakan MUI akan menindaklanjuti permintaan Kapolri melalui pembahasan mendalam dengan berbagai pendekatan. Menurutnya, MUI memahami alasan Kapolri dan akan mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara komprehensif.
Kapolri sendiri mengaku telah menyampaikan usulan pelarangan total rokok elektrik kepada Presiden Prabowo Subianto dan menyebut presiden memberikan respons positif. Ia juga menyinggung kebijakan serupa di lebih dari 90 negara dunia, termasuk Singapura, Thailand, Vietnam, Laos, dan Brunei Darussalam yang telah melarang total operasional vape.
Dengan ditetapkannya Fatwa MUI vape haram, pembahasan hukumnya bermula dari permintaan Kapolri, kini perhatian beralih ke tindak lanjut regulasi. Publik menantikan apakah rekomendasi MUI akan diadopsi menjadi kebijakan nasional, mulai dari pencabutan izin industri hingga pengaturan cukai dan undang-undang pelarangan total. Implementasi di lapangan, termasuk pengawasan peredaran vape berisi narkotika, akan menjadi ujian bagi sinergi antara ulama, pemerintah, dan aparat penegak hukum.
